Undang-Undang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Pendidikan Tinggi (Higher Education Act/HEA) adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang pertama kali disahkan pada tahun 1965 sebagai bagian dari inisiatif Great Society yang dipimpin oleh Presiden Lyndon B. Johnson, dengan tujuan memperkuat institusi pendidikan tinggi dan memperluas akses pendidikan pasca-menengah melalui bantuan keuangan bagi mahasiswa dan dukungan bagi perguruan tinggi ^[1]. Undang-undang ini menjadi kerangka hukum utama dalam keterlibatan pemerintah federal dalam pendidikan tinggi, mengatur berbagai program bantuan seperti hibah Pell Grant, pinjaman pelajar federal, dan program Federal Work-Study di bawah Title IV ^[2]. HEA telah mengalami beberapa kali pembaruan dan perubahan signifikan, termasuk Higher Education Opportunity Act tahun 2008 yang meningkatkan transparansi biaya kuliah dan akuntabilitas institusi, serta perubahan terbaru melalui undang-undang anggaran 2024 dan 2025 ^[3]. Pelaksanaan HEA dilakukan oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat, khususnya melalui Kantor Bantuan Pelajar Federal dan Kantor Pendidikan Pasca-Menengah ^[4]. Undang-undang ini juga mendukung keberlanjutan HBCUs melalui Title III Bagian B dan program untuk Institusi Pelayanan Minoritas seperti HSIs di bawah Title V ^[5]. Selain itu, HEA mengatur akreditasi melalui pengakuan badan akreditasi oleh pemerintah federal dan menetapkan standar akuntabilitas seperti kelayakan kerja dan tingkat gagal bayar kohort ^[6]. Program seperti TRIO dan GEAR UP yang diamanatkan oleh HEA berperan penting dalam meningkatkan akses bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok yang kurang terlayani ^[7]. Meskipun belum direvisi secara komprehensif sejak 2008, kebijakan terus diperbarui melalui proses peraturan negosiasi dan amandemen legislatif seperti Undang-Undang Penyederhanaan FAFSA, yang menggantikan Expected Family Contribution (EFC) dengan Student Aid Index (SAI) ^[8].

Latar Belakang dan Sejarah Undang-Undang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Pendidikan Tinggi (Higher Education Act/HEA) pertama kali disahkan pada tahun 1965 sebagai bagian integral dari inisiatif Great Society yang dipimpin oleh Presiden Lyndon B. Johnson ^[1]. Tujuan utamanya adalah memperkuat institusi pendidikan tinggi dan memperluas akses pendidikan pasca-menengah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah melalui bantuan keuangan bagi mahasiswa serta dukungan bagi perguruan tinggi. Penandatanganan undang-undang ini dilakukan pada tanggal 8 November 1965 di kampus alma mater Johnson, Southwest Texas State College (kini dikenal sebagai Texas State University), menandai komitmen pemerintah federal terhadap pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan hak sipil ^[10].

Konteks Sosial dan Politik Masa Itu

Lahirnya HEA tidak dapat dipisahkan dari lanskap sosial dan politik Amerika Serikat di pertengahan 1960-an. Undang-undang ini merupakan bagian dari serangkaian program ambisius dalam kerangka Great Society yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan ketidakadilan rasial ^[1]. Dalam pidatonya saat menandatangani HEA, Johnson menyatakan bahwa undang-undang ini akan "membuka pintu pendidikan bagi semua" dan memungkinkan setiap individu "mengembangkan bakatnya" tanpa memandang latar belakang ekonomi ^[10]. HEA juga dipengaruhi oleh momentum gerakan hak sipil dan disahkan setelah Civil Rights Act of 1964, yang melarang diskriminasi dalam program yang didanai pemerintah ^[13]. Dengan memperluas akses pendidikan tinggi, HEA berupaya menghancurkan hambatan sistemik yang selama ini menghalangi minoritas, perempuan, dan keluarga berpenghasilan rendah untuk mengejar pendidikan tinggi.

Selain itu, HEA muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran atas meningkatnya biaya kuliah dan perlunya memperkuat sistem pendidikan tinggi Amerika Serikat dalam konteks persaingan Perang Dingin serta modernisasi ekonomi. Dengan berinvestasi pada mahasiswa dan institusi, pemerintah federal bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih terdidik dan memperkuat daya saing nasional.

Perkembangan dan Perubahan Signifikan

Sejak disahkan, HEA telah mengalami berbagai kali pembaruan dan perubahan signifikan melalui proses reauthorisasi oleh Kongres. Meskipun reauthorisasi komprehensif terakhir terjadi pada tahun 2008 melalui Higher Education Opportunity Act, banyak ketentuan HEA tetap berlaku dan diperbarui melalui undang-undang anggaran tahunan, amandemen legislatif, serta peraturan administratif ^[14]. Perubahan besar dalam dekade terakhir termasuk:

Higher Education Opportunity Act (2008): Reauthorisasi utama yang meningkatkan transparansi biaya kuliah, memperkuat akuntabilitas institusi, dan memperbarui program bantuan mahasiswa ^[15].
FAFSA Simplification Act (2020): Dijadikan bagian dari Consolidated Appropriations Act, 2021, undang-undang ini menyederhanakan formulir permohonan bantuan keuangan federal (FAFSA), menggantikan Expected Family Contribution (EFC) dengan Student Aid Index (SAI)>, serta memperluas kelayakan hibah otomatis ^[8].
Perubahan melalui Undang-Undang Anggaran 2024 dan 2025: Termasuk amandemen melalui P.L. 118-40 pada Maret 2024 yang memperbarui administrasi bantuan pelajar federal, serta perubahan lebih lanjut dalam One Big Beautiful Bill Act (P.L. 119-21) pada Juli 2025 yang memperluas kelayakan Pell Grant untuk program pelatihan tenaga kerja dan memperkenalkan batas pinjaman tahunan baru ^[17].

Meskipun belum direvisi secara menyeluruh sejak 2008, HEA tetap menjadi kerangka hukum utama dalam keterlibatan pemerintah federal terhadap pendidikan tinggi. Perubahan kebijakan terus diperbarui melalui proses peraturan negosiasi oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat, seperti peraturan baru tentang akreditasi dan transparansi nilai finansial yang diumumkan pada 2026 ^[18].

Tujuan dan Ketentuan Utama dalam Undang-Undang

Undang-Undang Pendidikan Tinggi (Higher Education Act/HEA) dirancang sebagai kerangka hukum utama yang mengatur keterlibatan pemerintah federal dalam pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah memperkuat sumber daya pendidikan perguruan tinggi dan memperluas akses pendidikan pasca-menengah bagi siswa melalui bantuan keuangan serta dukungan bagi institusi pendidikan. Undang-undang ini, yang pertama kali disahkan pada tahun 1965 sebagai bagian dari inisiatif Great Society yang dipimpin oleh Presiden Lyndon B. Johnson, bertujuan untuk menjadikan pendidikan tinggi lebih terjangkau bagi warga Amerika berpenghasilan rendah dan menengah ^[1]. Dalam konteks sosial dan politik saat itu, HEA mencerminkan keyakinan bahwa pendidikan merupakan alat penting untuk mobilitas sosial, pengentasan kemiskinan, dan keadilan rasial, terutama dalam kerangka gerakan hak sipil pasca-Civil Rights Act tahun 1964 ^[10].

Tujuan Utama

Tujuan utama dari HEA adalah memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara nasional. Fokus utamanya mencakup penguatan kapasitas akademik dan keuangan perguruan tinggi, terutama yang melayani populasi siswa yang kurang terlayani. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya keadilan dan akuntabilitas, dengan menyediakan bantuan keuangan langsung kepada siswa melalui program seperti Pell Grant dan Federal Work-Study, serta mendukung keberlanjutan HBCUs dan Institusi Pelayanan Minoritas seperti HSIs ^[5]. Selain itu, HEA berperan dalam memperkuat sistem akreditasi melalui pengakuan badan akreditasi oleh pemerintah federal, yang merupakan prasyarat bagi institusi untuk berpartisipasi dalam program bantuan keuangan federal ^[6]. Tujuan keseluruhannya adalah menciptakan sistem pendidikan tinggi yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial bangsa.

Ketentuan Utama

HEA terdiri dari berbagai judul yang mengatur aspek berbeda dari kebijakan pendidikan tinggi. Ketentuan paling signifikan terdapat dalam Title IV, yang mengesahkan program bantuan keuangan utama bagi mahasiswa, termasuk hibah berbasis kebutuhan seperti Pell Grant dan Federal Supplemental Educational Opportunity Grant (FSEOG), pinjaman pelajar federal melalui William D. Ford Federal Direct Loan Program, serta program Federal Work-Study ^[23]. Program ini dikelola oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat, khususnya melalui Kantor Bantuan Pelajar Federal ^[24]. Selain itu, Title III memberikan dana kepada HBCUs dan institusi lain yang melayani siswa dari keluarga berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas akademik dan stabilitas kelembagaan, sementara Title V mendukung HSIs dalam memperluas peluang pendidikan ^[5]. HEA juga mencakup ketentuan akuntabilitas, seperti kewajiban pengungkapan tingkat kelulusan, standar kelayakan institusi untuk berpartisipasi dalam program bantuan federal, serta perlindungan bagi siswa dalam program pendidikan jarak jauh dan berbasis karier ^[26].

Revisi dan Pembaruan Signifikan

Sejak disahkan, HEA telah mengalami berbagai kali perubahan dan pembaruan. Revisi komprehensif terakhir terjadi pada tahun 2008 melalui Higher Education Opportunity Act, yang meningkatkan transparansi biaya kuliah, memperkuat perlindungan konsumen, dan memperbarui program bantuan pelajar ^[3]. Meskipun belum direvisi secara menyeluruh sejak saat itu, undang-undang ini terus diperbarui melalui amandemen legislatif dan proses peraturan negosiasi. Contohnya, Undang-Undang Penyederhanaan FAFSA yang disahkan pada tahun 2020 menyederhanakan proses aplikasi bantuan keuangan dan menggantikan Expected Family Contribution (EFC) dengan Student Aid Index (SAI) ^[8]. Pembaruan lebih lanjut, seperti yang tercantum dalam undang-undang anggaran 2024 dan 2025, terus membentuk kebijakan bantuan pelajar, mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan keterjangkauan dan aksesibilitas pendidikan tinggi ^[2].

Program Bantuan Keuangan Mahasiswa di Bawah Title IV

Program bantuan keuangan mahasiswa di bawah Title IV dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi (HEA) merupakan tulang punggung dari dukungan keuangan federal bagi mahasiswa di Amerika Serikat. Program ini dikelola oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat melalui Kantor Bantuan Pelajar Federal dan mencakup berbagai jenis bantuan, termasuk hibah, pinjaman, dan pekerjaan paruh waktu, yang dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan pasca-menengah bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah dan menengah ^[23].

Hibah Berbasis Kebutuhan

Hibah merupakan bentuk bantuan keuangan yang tidak perlu dikembalikan, dan merupakan komponen utama dari program Title IV. Program hibah paling terkenal adalah Pell Grant, yang memberikan dana kepada mahasiswa sarjana dengan kebutuhan finansial tinggi ^[31]. Besaran hibah ini ditentukan berdasarkan kebutuhan finansial, biaya kuliah, status penuh waktu atau paruh waktu, serta tahun akademik. Selain itu, terdapat juga Federal Supplemental Educational Opportunity Grant (FSEOG), yang diberikan kepada mahasiswa sarjana dengan kebutuhan finansial luar biasa, dan didistribusikan melalui perguruan tinggi yang berpartisipasi ^[32]. Kedua program hibah ini diakses melalui pengisian Free Application for Federal Student Aid (FAFSA), yang menjadi pintu utama bagi mahasiswa untuk mendapatkan bantuan federal ^[32].

Program Pinjaman Mahasiswa Federal

Title IV juga mengatur berbagai program pinjaman mahasiswa federal yang dikelola melalui William D. Ford Federal Direct Loan Program, di mana Departemen Pendidikan memberikan pinjaman langsung kepada mahasiswa dan orang tua. Jenis pinjaman utama meliputi Direct Subsidized Loans untuk mahasiswa sarjana dengan kebutuhan finansial, di mana pemerintah membayar bunga selama masa studi; Direct Unsubsidized Loans yang tersedia untuk mahasiswa sarjana, pascasarjana, dan profesional tanpa mempertimbangkan kebutuhan finansial; Direct PLUS Loans untuk mahasiswa pascasarjana dan orang tua dari mahasiswa sarjana yang masih ditanggung; serta Direct Consolidation Loans untuk menggabungkan beberapa pinjaman federal menjadi satu pinjaman ^[34]. Baru-baru ini, undang-undang anggaran 2025, yaitu One Big Beautiful Bill Act (P.L. 119-21), menetapkan batas pinjaman tahunan baru: mahasiswa pascasarjana dibatasi hingga $20.500 per tahun dan mahasiswa profesional hingga $50.000 per tahun, dengan batas agregat yang sesuai ^[17].

Program Pekerjaan Paruh Waktu Federal

Program Federal Work-Study (FWS) menyediakan peluang kerja paruh waktu bagi mahasiswa sarjana dan pascasarjana yang memiliki kebutuhan finansial, memungkinkan mereka menghasilkan uang untuk membantu menutup biaya pendidikan ^[36]. Program ini mendorong pekerjaan yang berhubungan dengan layanan masyarakat dan bidang studi mahasiswa. Mahasiswa yang memenuhi syarat ditentukan melalui formulir FAFSA, dan bantuan tidak boleh melebihi kebutuhan finansial mereka ketika digabungkan dengan bantuan lainnya ^[37]. Setidaknya 7% dari dana FWS harus digunakan untuk pekerjaan layanan masyarakat, dan 10% dialokasikan untuk pekerjaan dalam program melek huruf atau bacaan keluarga, menekankan aspek pelayanan publik dari program ini ^[38].

Perubahan dan Pembaruan Kebijakan

Program-program di bawah Title IV terus mengalami pembaruan melalui proses legislatif dan peraturan negosiasi. Undang-Undang Penyederhanaan FAFSA, yang disahkan pada 2020, secara signifikan menyederhanakan proses aplikasi dengan mengurangi jumlah pertanyaan dan menggantikan Expected Family Contribution (EFC) dengan Student Aid Index (SAI) ^[8]. Selain itu, One Big Beautiful Bill Act tahun 2025 juga memperluas cakupan Pell Grant untuk mencakup program pelatihan tenaga kerja jangka pendek melalui pilot program baru yang dikenal sebagai Workforce Pell Grant, yang memungkinkan individu yang terkurung dan populasi yang kurang terlayani lainnya mengakses dana Pell untuk pelatihan berkualitas tinggi yang tidak mengarah pada gelar ^[40]. .

Kepatuhan dan Administrasi Institusi

Perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam program Title IV harus memenuhi standar kepatuhan yang ketat, termasuk menunjukkan kemampuan administratif yang memadai, seperti memiliki staf yang terlatih, sistem pengendalian keuangan, dan kebijakan yang sesuai dengan peraturan federal ^[41]. Mereka juga harus memastikan bahwa mahasiswa mempertahankan kemajuan akademik yang memuaskan (SAP) dan memberikan konseling saat masuk dan keluar bagi peminjam. Kepatuhan ini dipantau melalui audit tahunan dan ulasan program oleh Federal Student Aid (FSA), dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi atau kehilangan kelayakan untuk program Title IV ^[42].

Dukungan terhadap Institusi Pelayanan Minoritas

Undang-Undang Pendidikan Tinggi (Higher Education Act/HEA) memberikan dukungan substansial terhadap Institusi Pelayanan Minoritas (Minority-Serving Institutions/MSIs) melalui berbagai program yang dirancang untuk memperkuat kapasitas institusional, meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok yang kurang terlayani, dan memperluas kesempatan akademik bagi populasi minoritas. Dukungan ini diwujudkan terutama melalui Title III dan Title V dari HEA, yang menyediakan hibah dan pendanaan khusus bagi lembaga-lembaga yang melayani siswa dari latar belakang ekonomi rendah dan etnis minoritas ^[5].

Program Hibah di Bawah Title III dan Title V

Title III dari HEA mencakup berbagai bagian yang mendukung institusi dengan populasi mahasiswa berpenghasilan rendah dan sumber daya terbatas. Salah satu komponen utamanya adalah Title III Bagian A, atau Program Penguatan Institusi (Strengthening Institutions Program/SIP), yang memberikan hibah diskresioner untuk meningkatkan kualitas akademik, manajemen kelembagaan, dan kapasitas keuangan ^[44]. Program ini mendukung inisiatif seperti pengembangan kurikulum, pelatihan fakultas, peningkatan teknologi, dan penguatan sistem data, yang membantu institusi memenuhi standar akreditasi dan meningkatkan tingkat retensi serta kelulusan mahasiswa ^[45].

Khusus bagi Perguruan Tinggi Kulit Hitam Secara Historis (Historically Black Colleges and Universities/HBCUs), HEA menyediakan dukungan melalui Title III Bagian B, yang memberikan dana untuk pengembangan program akademik, rekrutmen fakultas, peningkatan fasilitas, dan pengembangan dana abadi ^[46]. Program ini juga mencakup Program Pembiayaan Modal HBCU, yang menyediakan pinjaman dengan bunga rendah untuk renovasi dan pembangunan infrastruktur kampus, membantu mengatasi ketimpangan fisik dan teknologi yang telah lama terjadi ^[47]. Selain itu, Title III Bagian D mendukung institusi yang melayani populasi Orang Asli Alaska dan Hawai Asli, dengan fokus pada pengembangan akademik dan layanan pendukung mahasiswa ^[5].

Di sisi lain, Title V dari HEA mengatur Program Pengembangan Institusi Pelayanan Hispanik (Hispanic-Serving Institutions/HSIs), yang memberikan hibah kepada institusi dengan setidaknya 25% mahasiswa sarjana yang mengidentifikasi diri sebagai Hispanik dan jumlah besar mahasiswa berpenghasilan rendah ^[49]. Tujuan dari program ini adalah untuk memperluas dan meningkatkan program akademik di bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika), pendidikan guru, serta memperkuat manajemen kelembagaan dan layanan pendukung mahasiswa ^[50].

Dampak terhadap Kapasitas Institusional dan Keadilan Pendidikan

Dukungan dari HEA melalui Title III dan Title V telah secara signifikan meningkatkan kapasitas institusional di berbagai MSIs. Pada tahun fiskal 2023, pendanaan federal untuk program MSIs mencapai sekitar $1,29 miliar, mencerminkan komitmen berkelanjutan terhadap kesetaraan dalam pendidikan tinggi ^[51]. Dana ini memungkinkan institusi untuk memodernisasi infrastruktur yang menua, merekrut dan mempertahankan fakultas yang berkualitas, serta mengimplementasikan inisiatif sukses mahasiswa berbasis bukti. Selain itu, dukungan ini membantu institusi mencapai dan mempertahankan akreditasi, yang merupakan prasyarat untuk partisipasi dalam program bantuan federal ^[44].

Pendanaan ini juga selaras dengan tujuan nasional untuk meningkatkan pencapaian pendidikan tinggi di kalangan kelompok yang kurang terlayani dan memperkuat tenaga kerja nasional, khususnya di bidang yang sedang berkembang seperti kesehatan dan STEM ^[53]. Misalnya, HBCUs, meskipun sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, berhasil luluskan hampir 20% dari seluruh mahasiswa kulit hitam di Amerika Serikat dan jumlah yang tidak proporsional dari profesional kulit hitam di bidang STEM dan kesehatan ^[54].

Pendanaan Permanen dan Komitmen Pemerintah

Sebuah kemajuan penting dalam pendanaan MSIs terjadi dengan disahkannya Undang-Undang FUTURE (Fostering Undergraduate Talent by Unlocking Resources for Education Act, P.L. 116-91) pada Desember 2019, yang mengubah HEA untuk memberikan otorisasi pendanaan wajib secara permanen bagi HBCUs dan MSIs lainnya ^[55]. Undang-undang ini mengamankan $255 juta per tahun dalam pendanaan wajib mulai dari tahun fiskal 2020, menyediakan dasar keuangan yang stabil yang sebelumnya bergantung pada alokasi tahunan yang tidak pasti ^[55]. Ini meningkatkan kapasitas perencanaan jangka panjang dan keberlanjutan bagi HBCUs.

Komitmen federal terhadap MSIs terus meningkat. Pada September 2024, Administrasi Biden-Harris mengumumkan total dukungan federal sebesar $17 miliar untuk HBCUs dari tahun fiskal 2021 hingga 2024, termasuk paket pendanaan $1,3 miliar yang didedikasikan untuk penelitian, infrastruktur, dan pendanaan dana abadi ^[57]. Investasi ini mencakup dukungan khusus untuk program STEM, program magister, dan dana darurat, semakin memperluas kemampuan HBCUs untuk melayani mahasiswanya ^[58].

Tantangan dan Ketimpangan Pendanaan

Meskipun ada kemajuan, tantangan dan ketimpangan pendanaan tetap ada. Studi menunjukkan bahwa HBCUs menerima investasi publik dan swasta yang jauh lebih sedikit per mahasiswa dibandingkan institusi non-HBCU, yang memengaruhi kesehatan keuangan jangka panjang dan kapasitas mereka ^[59]. Misalnya, pejabat federal mengungkapkan pada 2023 bahwa HBCUs telah dibiayai kurang dari $12 miliar karena ketidaksetaraan dalam investasi federal, negara bagian, dan swasta ^[60]. Selain itu, usulan perubahan anggaran federal kadang-kadang mencakup potensi pengurangan dalam pendanaan Title III, yang menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan program-program ini ^[61]. Oleh karena itu, meskipun HEA tetap menjadi kendaraan legislatif kritis untuk mempromosikan keadilan, investasi yang terus-menerus dan diperluas, serta reformasi kebijakan untuk mengatasi disparitas struktural, sangat penting untuk memastikan bahwa MSIs dapat mempertahankan peran transformatif mereka dalam pendidikan tinggi Amerika ^[62].

Akreditasi dan Akuntabilitas Institusi Pendidikan

Undang-Undang Pendidikan Tinggi (Higher Education Act/HEA) menetapkan kerangka hukum yang ketat untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas institusi pendidikan tinggi di Amerika Serikat melalui mekanisme akreditasi dan pengawasan yang diatur oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat. Akreditasi berfungsi sebagai syarat wajib bagi institusi untuk berpartisipasi dalam program bantuan keuangan federal di bawah Title IV, sementara akuntabilitas diwujudkan melalui berbagai standar kinerja dan pelaporan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi ^[63].

Peran Akreditasi dalam Kelayakan Bantuan Federal

Menurut HEA, sebuah institusi pendidikan tinggi harus diakreditasi oleh badan akreditasi yang diakui oleh Departemen Pendidikan untuk memenuhi syarat menerima dana Title IV, termasuk Pell Grant, pinjaman pelajar federal, dan Federal Work-Study. Proses akreditasi ini tidak dilakukan langsung oleh pemerintah federal, melainkan melalui badan akreditasi swasta yang dinilai dan diakui oleh Departemen Pendidikan berdasarkan kriteria ketat yang mencakup misi institusi, kualifikasi fakultas, kualitas kurikulum, stabilitas keuangan, dan hasil belajar mahasiswa ^[64]. Badan akreditasi yang diakui harus menjalani proses evaluasi setiap lima tahun untuk mempertahankan status pengakuannya, memastikan bahwa mereka terus menerapkan standar yang konsisten dan objektif ^[65].

Akreditasi merupakan bagian dari sistem tiga pilar akuntabilitas yang mencakup otorisasi negara bagian, pengawasan federal, dan peninjauan sejawat melalui akreditasi. Institusi yang kehilangan akreditasi atau yang badan akreditasinya dicabut pengakuannya oleh Departemen Pendidikan dapat kehilangan akses ke dana federal. Misalnya, keputusan pada tahun 2025 untuk tidak mengakui kembali Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS) menimbulkan konsekuensi serius bagi institusi yang diakreditasinya, yang diberi waktu hingga 24 bulan untuk mendapatkan akreditasi dari badan lain yang diakui ^[66]. Jika tidak berhasil, institusi tersebut akan kehilangan kelayakan untuk menerima bantuan pelajar federal.

Standar Akuntabilitas dan Kepatuhan Institusional

HEA menetapkan serangkaian persyaratan kepatuhan yang harus dipenuhi institusi untuk menjaga kelayakan mereka. Persyaratan utama meliputi:

Kemampuan Administratif: Institusi harus menunjukkan kapasitas administratif yang memadai untuk mengelola program bantuan pelajar federal, termasuk sistem pencatatan yang akurat, kepatuhan terhadap pelaporan, dan staf yang terlatih ^[67].
Tanggung Jawab Keuangan: Departemen Pendidikan mengevaluasi kesehatan keuangan institusi menggunakan skor komposit berdasarkan laporan keuangan yang diaudit. Institusi harus mencapai skor minimal 1,5 untuk dianggap bertanggung jawab secara finansial. Jika tidak, mereka mungkin diminta untuk menyerahkan surat jaminan atau menerima sertifikasi sementara ^[68].
Kembalinya Dana Title IV (R2T4): Ketika mahasiswa keluar dari institusi, sekolah wajib menghitung dan mengembalikan dana bantuan federal yang belum diterima sesuai formula yang ditentukan, untuk memastikan dana digunakan secara tepat ^[69].
Tingkat Gagal Bayar Kohort (Cohort Default Rate/CDR): Institusi harus memantau tingkat gagal bayar pinjaman mahasiswa mereka dalam tiga tahun setelah memasuki masa pembayaran. Jika tingkat gagal bayar melebihi 30% selama tiga tahun berturut-turut atau 40% dalam satu tahun, institusi dapat kehilangan kelayakan untuk berpartisipasi dalam program Title IV ^[70].

Pengawasan dan Penegakan oleh Departemen Pendidikan

Departemen Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan institusi melalui berbagai mekanisme, termasuk audit kepatuhan tahunan berdasarkan Uniform Guidance, ulasan program oleh Kantor Bantuan Pelajar Federal, dan audit oleh pihak ketiga ^[71]. Institusi yang ditemukan tidak patuh dapat menghadapi sanksi, seperti kewajiban pengembalian dana, denda, atau pencabutan kelayakan untuk menerima bantuan federal.

Tegangan antara Pengawasan Federal dan Otonomi Akademik

Meskipun sistem akreditasi dan akuntabilitas dirancang untuk melindungi siswa dan uang pembayar pajak, sistem ini juga menimbulkan ketegangan dengan prinsip otonomi akademik. Akreditasi secara historis merupakan proses yang dipimpin oleh rekan sejawat dan didorong oleh pendidik untuk memastikan kualitas akademik. Namun, dengan semakin besarnya ketergantungan institusi pada dana federal, peran Departemen Pendidikan dalam mengakui dan mengawasi badan akreditasi telah berkembang, yang menimbulkan kekhawatiran tentang intervensi federal yang berlebihan dalam otonomi institusi ^[72]. Beberapa asosiasi pendidikan tinggi, seperti American Council on Education dan American Association of University Professors, telah menyatakan keprihatinan bahwa pengawasan federal yang semakin ketat dapat menggeser fokus akreditasi dari kualitas akademik ke kepatuhan terhadap regulasi, berpotensi merusak kebebasan akademik ^[73].

Peran Peraturan Berdasarkan Negosiasi dalam Reformasi Akreditasi

Proses peraturan negosiasi memainkan peran penting dalam membentuk kembali kerangka akreditasi dan akuntabilitas. Pada Januari 2026, Departemen Pendidikan mengumumkan dimulainya sesi peraturan negosiasi untuk mereformasi dan memperkuat sistem akreditasi pendidikan tinggi, dengan tujuan meningkatkan jaminan kualitas dan menyelaraskannya dengan hasil belajar mahasiswa ^[18]. Upaya ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menyeimbangkan kebutuhan akuntabilitas dengan menjaga kemandirian akademik. Namun, kompleksitas perubahan ini tercermin dari penundaan aturan akreditasi yang diusulkan hingga 2025, dengan kemungkinan penerapan pada 2026 ^[75].

Penilaian Kinerja Program dan Kelayakan Kerja

HEA juga mewajibkan institusi untuk menunjukkan bahwa program mereka mempersiapkan siswa untuk "kelayakan kerja dalam pekerjaan yang diakui." Aturan kelayakan kerja yang diperbarui pada 2023 mengharuskan program, terutama program sertifikat di institusi publik dan nirlaba, untuk memenuhi rasio utang-terhadap-penghasilan tertentu agar tetap memenuhi syarat untuk dana federal. Program yang gagal memenuhi standar ini berisiko kehilangan akses ke bantuan pelajar, yang mendorong institusi untuk meningkatkan relevansi pasar kerja dari penawaran mereka ^[76]. Aturan ini telah menghadapi tantangan hukum, tetapi pada 3 Oktober 2025, seorang hakim federal menegaskan kembali keabsahan aturan tersebut, menyatakan bahwa Departemen Pendidikan memiliki kewenangan untuk menegakkan standar berbasis hasil ^[77].

Proses Revisi dan Perubahan Undang-Undang

Proses revisi dan perubahan terhadap Undang-Undang Pendidikan Tinggi (HEA) telah menjadi mekanisme penting dalam menyesuaikan kerangka hukum pendidikan tinggi federal dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan kebijakan pendidikan yang terus berkembang. Meskipun HEA pertama kali disahkan pada tahun 1965 dan direvisi secara komprehensif terakhir kali melalui Higher Education Opportunity Act tahun 2008, undang-undang ini terus diperbarui melalui berbagai jalur legislatif dan administratif, termasuk amandemen dalam undang-undang anggaran, proses peraturan negosiasi, serta keputusan pengadilan ^[78]. Perubahan tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akses, keterjangkauan, akuntabilitas, dan kualitas pendidikan tinggi di Amerika Serikat.

Revisi Komprehensif dan Penundaan Reauthorisasi

Reauthorisasi komprehensif HEA secara tradisional dilakukan setiap lima hingga enam tahun oleh Kongres untuk memperbarui, memodifikasi, atau memperluas ketentuan undang-undang. Namun, sejak reauthorisasi utama pada tahun 2008, tidak ada pembaruan menyeluruh yang berhasil disahkan. Sebagai gantinya, banyak ketentuan HEA tetap berlaku melalui undang-undang alokasi tahunan dan perpanjangan jangka pendek, sementara perubahan signifikan dilakukan melalui undang-undang rekonsiliasi anggaran dan kendaraan legislatif lainnya ^[14]. Penundaan reauthorisasi komprehensif menciptakan ketidakpastian bagi institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa, serta membatasi kemampuan Kongres untuk melakukan reformasi struktural terhadap sistem bantuan keuangan federal.

Upaya reauthorisasi tetap berlanjut, dengan rancangan undang-undang seperti S.801 - Higher Education Reform and Opportunity Act diajukan pada Kongres ke-119 (2025–2026), meskipun belum disahkan ^[80]. Organisasi advokasi seperti American Council on Education (ACE) dan National Association of Student Financial Aid Administrators (NASFAA) terus mendesak pembaruan undang-undang untuk memodernisasi kebijakan, meningkatkan keterjangkauan, dan memperkuat akuntabilitas ^[81]^[14].

Amandemen Melalui Undang-Undang Anggaran dan Rekonsiliasi

Meskipun reauthorisasi komprehensif tertunda, beberapa perubahan besar terhadap HEA telah dilakukan melalui amandemen dalam undang-undang anggaran dan rekonsiliasi. Salah satu perubahan paling signifikan adalah Undang-Undang Penyederhanaan FAFSA, yang disahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Alokasi Terpadu 2021 (P.L. 116-260) ^[8]. Undang-undang ini menyederhanakan formulir FAFSA dengan mengurangi jumlah pertanyaan dan memperkenalkan Student Aid Index (SAI) sebagai pengganti Expected Family Contribution (EFC)>, dengan implementasi bertahap dimulai pada tahun 2023–2024.

Perubahan lebih lanjut diperkenalkan melalui One Big Beautiful Bill Act (P.L. 119-21), undang-undang rekonsiliasi anggaran tahun fiskal 2025 yang disahkan pada 4 Juli 2025 ^[84]. Undang-undang ini membawa perubahan besar terhadap Title IV HEA, termasuk modifikasi rencana pembayaran berbasis pendapatan (IDR) dengan menghapus persyaratan "kesulitan keuangan sebagian", perluasan kelayakan Pell Grant melalui pilot Workforce Pell Grant untuk program pelatihan kerja jangka pendek, serta penetapan batas pinjaman tahunan baru: mahasiswa pascasarjana dibatasi hingga $20.500 per tahun dan mahasiswa profesional hingga $50.000 per tahun ^[17].

Peran Peraturan Negosiasi dan Perubahan Administratif

Dalam ketiadaan reauthorisasi legislatif, Departemen Pendidikan Amerika Serikat telah memainkan peran sentral dalam memperbarui kebijakan HEA melalui proses peraturan negosiasi. Proses ini, yang diamanatkan oleh HEA dan diatur oleh Undang-Undang Prosedur Administratif, melibatkan pembentukan komite yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi pendidikan, advokat mahasiswa, dan badan akreditasi, untuk mencapai konsensus atas rancangan peraturan sebelum diterbitkan untuk komentar publik ^[86].

Pada Januari 2026, Departemen Pendidikan mengumumkan kesepakatan atas kerangka akuntabilitas baru yang historis setelah sesi peraturan negosiasi, yang bertujuan memperkuat standar akreditasi, meningkatkan hasil mahasiswa, dan menyederhanakan pembayaran pinjaman ^[87]. Sebuah rancangan peraturan yang diusulkan pada 29 Januari 2026 berfokus pada upaya membuat pendidikan tinggi lebih terjangkau dan menyederhanakan proses pembayaran pinjaman ^[88]. Selain itu, komite peraturan negosiasi baru dibentuk untuk mereformasi sistem akreditasi, mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pendidikan tinggi ^[18].

Tantangan dan Implikasi dari Proses Perubahan

Proses perubahan HEA yang tersebar dan sering kali bergantung pada administrasi menimbulkan tantangan signifikan. Perubahan kebijakan yang cepat dan kompleks, seperti peraturan akhir yang mulai berlaku pada 1 Juli 2024 terkait tanggung jawab keuangan, kemampuan administratif, dan prosedur sertifikasi, menuntut institusi untuk terus memperbarui kebijakan dan sistem mereka, sering kali dengan tenggat waktu yang ketat ^[90]. Selain itu, ketidakpastian hukum, seperti perintah pengadilan yang menunda penerapan beberapa ketentuan, menambah kompleksitas bagi administrator perguruan tinggi ^[91].

Perubahan dalam administrasi presiden juga secara signifikan memengaruhi stabilitas dan arah regulasi HEA. Misalnya, peraturan akuntabilitas seperti aturan kelayakan kerja telah diubah secara berulang oleh administrasi yang berbeda, mencerminkan perbedaan pandangan tentang keseimbangan antara perlindungan mahasiswa dan beban bagi institusi ^[92]. Meskipun demikian, keputusan pengadilan, seperti yang mendukung aturan kelayakan kerja era Biden pada Oktober 2025, memperkuat otoritas Departemen Pendidikan untuk menegakkan standar berbasis hasil ^[77].

Dampak terhadap Akses dan Pemerataan Pendidikan

Undang-Undang Pendidikan Tinggi (Higher Education Act/HEA) telah menjadi pendorong utama dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan memperkuat pemerataan bagi kelompok yang kurang terlayani di Amerika Serikat. Melalui berbagai program bantuan keuangan dan pendanaan institusi, HEA secara signifikan mengurangi hambatan finansial yang selama ini menghalangi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, minoritas etnis, dan keluarga pertama kali mengejar gelar pasca-menengah. Dampaknya terlihat dalam peningkatan angka pendaftaran, retensi, dan kelulusan, terutama di kalangan penerima Pell Grant dan peserta program TRIO. Penelitian menunjukkan bahwa penerima Pell Grant lebih mungkin mendaftar dan menyelesaikan studi dibandingkan rekan-rekan dengan profil sosioekonomi serupa yang tidak menerima bantuan ^[94]. Program seperti Upward Bound dan Talent Search, bagian dari TRIO, memberikan pendampingan akademik, bimbingan konseling, dan bantuan aplikasi perguruan tinggi, yang secara konsisten meningkatkan tingkat kelulusan sekolah menengah dan pendaftaran perguruan tinggi, terutama di antara siswa kulit hitam dan Hispanik ^[95]. {{Image|A diverse group of college students from low-income backgrounds attending a financial aid workshop, with Pell Grant and TRIO program materials visible on tables|Siswa dari latar belakang beragam menghadiri lokakarya bantuan keuangan}

Perluasan Akses melalui Bantuan Keuangan

Akses terhadap pendidikan tinggi telah diperluas secara dramatis melalui program bantuan keuangan yang diotorisasi oleh HEA, khususnya di bawah Title IV. Pell Grant, sebagai program hibah berbasis kebutuhan terbesar di AS, memberikan lebih dari $30 miliar per tahun kepada lebih dari 7 juta siswa dari keluarga dengan kemampuan finansial terbatas ^[31]. Karena tidak perlu dibayar kembali, hibah ini menjadi katalis penting bagi siswa berpenghasilan rendah untuk membiayai pendidikan mereka. Selain itu, perubahan terbaru melalui Undang-Undang Penyederhanaan FAFSA telah menyederhanakan proses aplikasi, menggantikan Expected Family Contribution (EFC) dengan Student Aid Index (SAI), serta memperluas kelayakan secara otomatis untuk siswa dari keluarga dengan pendapatan di bawah 175% dari tingkat kemiskinan federal ^[97]. Perubahan ini telah menyebabkan peningkatan hampir 150% dalam penyelesaian FAFSA untuk siklus 2026–2027, menunjukkan bahwa pengurangan beban administratif secara langsung meningkatkan akses ^[98].

Penguatan Institusi Pelayanan Minoritas

HEA juga berperan sentral dalam mempromosikan pemerataan melalui pendanaan langsung bagi Institusi Pelayanan Minoritas (MSIs), yang melayani proporsi besar siswa dari keluarga berpenghasilan rendah dan minoritas. Title III dan Title V memberikan hibah kapasitas bagi HBCUs, HSIs, dan institusi lainnya untuk meningkatkan kualitas akademik, stabilitas keuangan, dan infrastruktur. Sebagai contoh, Title III Bagian B secara khusus mendanai HBCUs untuk pengembangan program akademik, rekrutmen fakultas, dan perbaikan fasilitas ^[99]. Dukungan ini sangat penting mengingat ketidaksetaraan pendanaan yang historis; HBCUs diperkirakan telah kekurangan dana sebesar $12 miliar karena investasi yang tidak merata dari pemerintah federal, negara bagian, dan swasta ^[60]. Sejak 2021, pemerintahan Biden-Harris telah mengumumkan lebih dari $17 miliar dukungan federal untuk HBCUs, termasuk pendanaan khusus untuk penelitian, infrastruktur, dan program gelar master, yang secara signifikan memperkuat kapasitas institusi untuk melayani komunitas mereka ^[57].

Tantangan dan Ketimpangan yang Berkelanjutan

Meskipun dampak HEA terhadap akses dan pemerataan sangat besar, ketimpangan dalam hasil pendidikan masih tetap ada. Siswa kulit hitam dan Hispanik masih memiliki kemungkinan hampir setengahnya untuk memperoleh gelar pendidikan tinggi dibandingkan rekan kulit putih mereka. Penerima Pell Grant lulus dengan tingkat yang kira-kira 18 poin persentase lebih rendah daripada non-penerima, mencerminkan hambatan sistemik yang berkelanjutan ^[102]. Selain itu, program seperti TRIO dan GEAR UP menghadapi tantangan pendanaan yang kronis. Pemotongan anggaran yang diusulkan, seperti penundaan $660 juta dana TRIO oleh pemerintahan Trump pada 2025, mengancam keberlanjutan layanan kritis ini ^[103]. Ketimpangan pendanaan yang mendalam untuk MSIs juga terus menghambat kemampuan mereka untuk memberikan layanan siswa yang komprehensif. Untuk memperkuat dampak HEA, reformasi berbasis bukti diperlukan, seperti meningkatkan pendanaan TRIO dan GEAR UP, memperluas secara otomatis kelayakan hibah, dan mewajibkan akuntabilitas hasil berdasarkan ras dan pendapatan untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakangnya, dapat berhasil dalam pendidikan tinggi ^[104].

Tantangan Implementasi dan Isu Kebijakan Kontemporer

Pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (HEA) menghadapi berbagai tantangan struktural, kelembagaan, dan kebijakan yang terus berkembang seiring dinamika sistem pendidikan tinggi Amerika Serikat. Meskipun HEA tetap menjadi kerangka hukum utama dalam penyediaan bantuan pelajar federal, ketiadaan reauthorisasi komprehensif sejak Higher Education Opportunity Act tahun 2008 telah menciptakan ketidakpastian regulatif dan menggeser beban keputusan ke ranah administratif dan legislatif parsial. Tantangan utama saat ini mencakup kompleksitas regulasi, ketidakpastian politik, disparitas pendanaan, serta tekanan terhadap akuntabilitas institusi dan perlindungan mahasiswa ^[31].

Ketidakpastian Regulatif dan Beban Administratif bagi Institusi

Salah satu tantangan paling signifikan dalam implementasi HEA adalah ketiadaan reauthorisasi komprehensif sejak 2008, yang menyebabkan kebijakan pendidikan tinggi dibentuk melalui amandemen terpisah, anggaran reconciliatif, dan peraturan administratif. Pendekatan ini menciptakan lingkungan regulatif yang tidak stabil dan sulit diprediksi bagi perguruan tinggi. Misalnya, perubahan besar dalam Title IV dilakukan melalui Undang-Undang Penyederhanaan FAFSA, yang menggantikan Expected Family Contribution (EFC) dengan Student Aid Index (SAI) dan menyederhanakan formulir bantuan pelajar ^[8]. Namun, pelaksanaan sistem baru ini menghadapi kegagalan teknis dan keterlambatan pemrosesan, yang menekan kantor bantuan pelajar di seluruh negeri dan mengganggu penyaluran dana ^[107].

Beban administratif semakin meningkat dengan diperketatnya standar kewajiban keuangan dan kemampuan administratif. Regulasi baru yang mulai berlaku 1 Juli 2024 memperkenalkan metrik yang lebih ketat untuk menilai kesehatan keuangan institusi, yang memaksa perguruan tinggi untuk mengalokasikan sumber daya tambahan untuk kepatuhan, audit, dan pelaporan ^[90]. Institusi kecil dan perguruan tinggi komunitas, yang sering kali memiliki staf kepatuhan terbatas, paling rentan terhadap tekanan ini, yang dapat mengalihkan perhatian dari misi akademik inti mereka.

Ketegangan antara Akuntabilitas dan Otonomi Akademik

Implementasi HEA juga mencerminkan ketegangan yang mendalam antara kebutuhan akan akuntabilitas federal dan prinsip otonomi akademik. Sementara Departemen Pendidikan Amerika Serikat menggunakan pengakuan badan akreditasi sebagai mekanisme untuk memastikan kualitas institusi, peran pemerintah federal dalam mengawasi proses akreditasi telah memicu kekhawatiran tentang intervensi pemerintah terhadap otonomi pendidikan ^[6]. Akreditasi, yang secara historis merupakan proses peer-review oleh para akademisi, kini semakin dipengaruhi oleh standar kinerja berbasis data seperti tingkat kelulusan, pendapatan lulusan, dan rasio utang-terhadap-pendapatan, yang dapat mengalihkan fokus dari kualitas akademik ke ketaatan administratif ^[72].

Pendanaan Tidak Merata dan Ancaman terhadap Program Keadilan

Ketidakadilan dalam pendanaan merupakan tantangan besar dalam implementasi HEA, terutama bagi HBCUs dan Institusi Pelayanan Minoritas. Meskipun HEA menyediakan dana melalui Title III Bagian B dan Title V, lembaga-lembaga ini tetap menghadapi defisit pendanaan yang signifikan dibandingkan institusi lain. Pejabat federal mengungkapkan pada 2023 bahwa HBCU telah kurang dibiayai sebesar lebih dari $12 miliar akibat ketimpangan dalam pendanaan federal, negara bagian, dan swasta ^[60]. Ancaman pengurangan anggaran, seperti yang diusulkan dalam rancangan anggaran 2025 yang hampir menghilangkan dana untuk program TRIO dan GEAR UP, menimbulkan kekhawatiran bahwa kemajuan dalam akses pendidikan bagi siswa berpenghasilan rendah dan kelompok minoritas dapat terhenti ^[112].

Isu Kebijakan Kontemporer: Akuntabilitas Berbasis Hasil dan Perlindungan Mahasiswa

Salah satu isu kebijakan paling kontroversial adalah evolusi ketentuan kelayakan kerja, yang bertujuan memastikan bahwa program pendidikan, terutama program sertifikat, menawarkan nilai ekonomi yang nyata bagi mahasiswa. Aturan 2023 yang diperbarui memperkenalkan metrik baru berbasis data pajak federal untuk menilai rasio utang-terhadap-pendapatan dan premi pendapatan lulusan. Program yang gagal memenuhi ambang batas ini berisiko kehilangan akses ke dana Title IV ^[76]. Meskipun pendukung melihat ini sebagai perlindungan penting terhadap penipuan, kritikus memperingatkan bahwa metrik ini dapat secara tidak adil menghukum lembaga yang melayani populasi berisiko tinggi, yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai pendapatan tinggi karena ketidaksetaraan sistemik ^[114].

Selain itu, mekanisme pertahanan peminjam terhadap pembayaran kembali memberi mahasiswa hak untuk mengajukan klaim terhadap lembaga jika mereka merasa ditipu atau mengalami pelanggaran kontrak. Departemen Pendidikan memiliki kewenangan untuk membatalkan pinjaman federal berdasarkan klaim ini, yang menciptakan tanggung jawab hukum dan keuangan bagi institusi ^[115]. Pengadilan telah memainkan peran penting dalam menentukan cakupan kewenangan ini, seperti dalam kasus Sweet v. Cardona, yang mewajibkan Departemen untuk memproses ribuan klaim yang tertunda ^[116].

Peran Proses Peraturan Negosiasi dan Pengaruh Administrasi

Proses peraturan negosiasi, yang diamanatkan oleh HEA, memungkinkan Departemen Pendidikan untuk mengembangkan peraturan dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, kelompok mahasiswa, dan badan akreditasi ^[86]. Proses ini telah digunakan untuk merundingkan peraturan penting, termasuk kerangka akuntabilitas baru pada Januari 2026 yang bertujuan menyederhanakan pembayaran pinjaman dan meningkatkan keterjangkauan ^[88]. Namun, stabilitas peraturan ini sangat dipengaruhi oleh perubahan administrasi. Setiap pemerintahan baru dapat memulai kembali proses peraturan atau mencabut peraturan yang ada, menciptakan ketidakpastian yang berkelanjutan. Misalnya, aturan kelayakan kerja telah dibatalkan dan diberlakukan kembali melalui pergantian administrasi, mencerminkan perbedaan ideologis yang mendalam mengenai peran pemerintah dalam pendidikan tinggi ^[92].