Departemen Pendidikan Amerika Serikat (U.S. Department of Education) adalah sebuah lembaga federal yang didirikan pada tahun 1979 melalui Undang-Undang Organisasi Departemen Pendidikan untuk mengoordinasikan kebijakan pendidikan nasional, mendistribusikan dana federal, dan menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara [1]. Meskipun sistem pendidikan di Amerika Serikat secara dominan dikelola oleh pemerintah negara bagian dan lokal, Departemen ini memainkan peran penting dalam mendukung upaya tersebut melalui program seperti Pell Grant untuk mahasiswa berpenghasilan rendah, pendanaan untuk sekolah berbasis kemiskinan melalui Title I, serta penegakan hukum hak sipil melalui Kantor Hak Sipil. Misi utamanya adalah meningkatkan prestasi siswa dan kesiapan menghadapi persaingan global dengan mempromosikan keunggulan pendidikan dan kesetaraan akses, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang seperti Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah dan IDEA. Departemen ini juga mengawasi kebijakan pendidikan tinggi, termasuk pengelolaan pinjaman mahasiswa melalui Bantuan Mahasiswa Federal dan akreditasi lembaga pendidikan, sambil menghormati kewenangan negara bagian sesuai prinsip federalisme dalam Amandemen Kedelapan Belas Konstitusi AS. Melalui pengumpulan data oleh Pusat Statistik Pendidikan Nasional dan penelitian pendidikan, Departemen ini menyediakan informasi kritis bagi pembuat kebijakan, sementara kepemimpinannya dipimpin oleh Sekretaris Pendidikan, yang merupakan anggota Kabinet Presiden [2]. Dengan anggaran sebesar $268,4 miliar pada tahun fiskal 2024, Departemen ini mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan hasil pendidikan dan pemerataan di seluruh negeri [3].
Sejarah dan Pendirian Departemen Pendidikan
Departemen Pendidikan Amerika Serikat (U.S. Department of Education) didirikan secara resmi pada 17 Oktober 1979, ketika Presiden Jimmy Carter menandatangani Undang-Undang Organisasi Departemen Pendidikan (Public Law 96-88) menjadi hukum [4]. Pembentukan Departemen ini merupakan puncak dari puluhan tahun perdebatan politik dan advokasi pendidikan, yang bertujuan untuk memperkuat komitmen federal terhadap pendidikan, meningkatkan koordinasi program pendidikan nasional, dan memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua warga negara [5]. Sebagai lembaga kabinet tingkat kabinet, Departemen ini secara resmi mulai beroperasi pada 4 Mei 1980, setelah periode transisi untuk mengorganisasi struktur dan mentransfer tanggung jawab dari lembaga federal lainnya [5].
Latar Belakang dan Peran Sebelumnya di Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan
Sebelum tahun 1979, fungsi pendidikan federal sebagian besar dikelola oleh Kantor Pendidikan, yang beroperasi di bawah naungan Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan (HEW) sejak didirikan pada tahun 1953 di bawah Presiden Dwight D. Eisenhower melalui Rencana Reorganisasi Nomor 1 [7]. Di dalam HEW, pendidikan hanyalah salah satu dari banyak fungsi, sering kali terpinggirkan oleh program kesehatan dan kesejahteraan sosial yang lebih besar dan lebih berdampak politik [5]. Meskipun demikian, HEW memainkan peran krusial dalam menegakkan hak sipil dalam pendidikan, terutama setelah putusan landmark Brown v. Board of Education (1954) dan berlakunya Undang-Undang Hak Sipil 1964. Pasal VI dari undang-undang tersebut memberi wewenang kepada HEW untuk menarik dana federal dari distrik sekolah yang tidak mematuhi perintah desegregasi, menjadikannya aktor utama dalam mempromosikan kesetaraan pendidikan [9]. Selain itu, HEW mengelola inisiatif pendidikan federal utama seperti Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah (ESEA) tahun 1965, yang memberikan pendanaan besar-besaran untuk mendukung siswa kurang mampu [10]. Seiring waktu, kompleksitas dan volume program pendidikan federal yang berkembang mendorong tuntutan akan kepemimpinan dan efisiensi administrasi yang lebih terfokus [5].
Rangkaian Peristiwa dan Perdebatan Politik Menuju Pendirian
Upaya untuk mendirikan Departemen Pendidikan yang terpisah memiliki akar sejarah yang dalam, dengan usulan yang berasal dari awal abad ke-20. Presiden Warren G. Harding, misalnya, mengadvokasi pembentukan Departemen Pendidikan dan Kesejahteraan pada tahun 1923, meskipun gagasan tersebut tidak mendapatkan dukungan legislatif pada waktu itu [7]. Sepanjang pertengahan abad ke-20, kelompok advokasi pendidikan, terutama Asosiasi Pendidikan Nasional (NEA), secara konsisten melobi agar pendidikan ditingkatkan ke status kabinet. NEA melihat departemen yang terpisah sebagai pengakuan simbolis dan praktis terhadap pentingnya nasional pendidikan [13]. Momentum untuk perubahan ini meningkat di tahun 1970-an. Beberapa administrasi presiden, termasuk Richard Nixon dan Gerald Ford, mengusulkan reorganisasi HEW untuk menciptakan departemen pendidikan yang terpisah, tetapi menghadapi penolakan dari Kongres karena kekhawatiran tentang ekspansi birokrasi dan campur tangan federal [14]. Namun, isu ini menjadi janji kampanye utama Jimmy Carter selama pemilihan presiden 1976. Carter, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota dewan sekolah dan gubernur Georgia, membingkai pembentukan Departemen Pendidikan sebagai hal yang penting untuk menjamin akses pendidikan berkualitas yang setara dan meningkatkan koordinasi program federal [15].
Proses legislatif untuk mendirikan Departemen Pendidikan sangat kontroversial. Undang-Undang Organisasi Departemen Pendidikan (Public Law 96-88) diajukan di Kongres ke-96 dan disahkan pada Oktober 1979 [16]. Meskipun undang-undang ini akhirnya disahkan, undang-undang ini menghadapi oposisi yang signifikan dari kedua belah pihak. Kritikus, termasuk anggota Kongres dan para pemimpin konservatif, berargumen bahwa departemen yang terpisah akan meningkatkan birokrasi, sentralisasi kendali atas pendidikan, dan melanggar hak negara bagian [17]. Presiden Ronald Reagan, saat itu seorang kandidat, secara terkenal menentang departemen tersebut dan berjanji untuk membubarkannya jika terpilih—sebuah posisi yang menggambarkan perdebatan politik selanjutnya tentang keberadaannya [18]. Namun, para pendukung membantah bahwa mengonsolidasikan fungsi pendidikan federal menjadi satu lembaga akan meningkatkan akuntabilitas, menyederhanakan administrasi, dan meningkatkan prioritas nasional pendidikan [19]. Kongres akhirnya mengesahkan undang-undang tersebut, dan Presiden Carter menandatanganinya menjadi hukum pada 17 Oktober 1979 [20]. Dengan reorganisasi ini, HEW dibagi menjadi dua departemen kabinet yang terpisah: Departemen Pendidikan yang baru dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) [7].
Tujuan dan Dampak Pendirian
Tujuan yang dinyatakan dari Undang-Undang Organisasi Departemen Pendidikan termasuk memperkuat komitmen federal terhadap jaminan kesempatan pendidikan yang setara, mendukung dan melengkapi upaya negara bagian dan lokal, serta meningkatkan koordinasi dan manajemen program pendidikan federal [22]. Dengan menciptakan departemen tingkat kabinet, pemerintah federal menandai bahwa pendidikan adalah prioritas nasional yang setara dengan pertahanan, keadilan, dan kesehatan [5]. Departemen yang baru ini mengambil alih tanggung jawab untuk mengelola program bantuan federal, mengumpulkan data pendidikan, menegakkan undang-undang hak sipil dalam pendidikan, dan mendukung penelitian serta inovasi [5]. Meskipun Departemen ini tidak mengendalikan kurikulum atau operasi sekolah—fungsi yang dipertahankan oleh negara bagian dan distrik lokal—ia memainkan peran krusial dalam membentuk kebijakan pendidikan nasional melalui pendanaan, regulasi, dan pengawasan [25].
Pengaruh Gerakan Hak Sipil dan Legislasi Federal
Pendirian Departemen Pendidikan pada tahun 1979 merupakan hasil dari konvergensi kekuatan historis: tuntutan gerakan hak sipil akan kesetaraan pendidikan, ekspansi program pendidikan federal di bawah Kebijakan Besar (Great Society), advokasi yang terus-menerus oleh organisasi guru seperti NEA, dan kepemimpinan politik Presiden Jimmy Carter [26]. Undang-Undang Hak Sipil 1964 memberikan dasar hukum bagi kesetaraan pendidikan dengan melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal usul nasional dalam program yang menerima bantuan keuangan federal, termasuk sekolah umum [27]. Ini memberi pemerintah federal mekanisme penegakan yang kuat: kemampuan untuk menarik dana dari distrik sekolah yang mempertahankan segregasi [28]. Hanya satu tahun setelah itu, Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah (ESEA) tahun 1965, yang merupakan bagian dari agenda "Masyarakat Hebat" Presiden Lyndon B. Johnson, menandai investasi federal terbesar dalam sejarah pendidikan K–12 di AS, dengan tujuan menutup kesenjangan prestasi dengan memberikan dana yang ditargetkan ke sekolah yang melayani siswa berpenghasilan rendah [29]. Kedua undang-undang ini bekerja bersama-sama untuk memajukan desegregasi: sementara Pasal VI dari Undang-Undang Hak Sipil menyediakan dasar hukum untuk membongkar segregasi, ESEA menawarkan insentif finansial untuk kepatuhan dan mendukung upaya integrasi melalui bantuan yang ditargetkan [30]. Kombinasi penegakan dan investasi ini menciptakan kerangka kerja federal untuk mempromosikan kesetaraan pendidikan. Seiring berkembangnya program-program pendidikan federal, tuntutan untuk Departemen Pendidikan yang berdiri sendiri tumbuh, yang akhirnya terwujud pada tahun 1979.
Struktur Organisasi dan Kantor Utama
Departemen Pendidikan Amerika Serikat (U.S. Department of Education) memiliki struktur organisasi yang kompleks dan terstruktur secara hierarkis, dirancang untuk mengoordinasikan kebijakan pendidikan nasional, mendistribusikan dana federal, serta menegakkan hukum hak sipil dalam sistem pendidikan. Departemen ini dipimpin oleh Sekretaris Pendidikan, yang merupakan anggota Kabinet Presiden dan ditunjuk oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Senat Amerika Serikat [31]. Sejak 3 Maret 2025, jabatan ini dipegang oleh Linda E. McMahon, yang dikonfirmasi oleh Senat dengan suara 51–45 [32]. Sekretaris bertanggung jawab atas pengawasan keseluruhan operasi Departemen, termasuk pengembangan kebijakan, alokasi anggaran, dan penegakan hukum federal terkait pendidikan.
Departemen ini secara resmi mulai beroperasi pada 4 Mei 1980, setelah masa transisi dari reorganisasi Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan (HEW), yang sebelumnya menangani fungsi pendidikan bersama dengan layanan kesehatan dan sosial [5]. Dengan pemisahan ini, pendidikan ditingkatkan menjadi lembaga kabinet tersendiri, mencerminkan peningkatan prioritas nasional terhadap isu pendidikan. Struktur organisasi Departemen terdiri dari kantor pusat di Washington, D.C., serta berbagai kantor regional yang tersebar di seluruh negeri untuk memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah negara bagian dan distrik sekolah lokal.
Struktur Kepemimpinan dan Kantor Utama
Di tingkat tertinggi, selain Sekretaris, terdapat Wakil Sekretaris Pendidikan yang membantu dalam pengelolaan harian Departemen. Di bawah kepemimpinan pusat ini, Departemen dibagi menjadi 17 kantor utama yang masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten Sekretaris, yang ditunjuk oleh Presiden dan dikonfirmasi oleh Senat. Kantor-kantor ini mencakup bidang-bidang kunci seperti Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Pascasarjana, Pendidikan Khusus, dan Hak Sipil [34]. Setiap kantor memiliki mandat khusus untuk mengelola program federal, memberikan bantuan teknis, dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang nasional.
Kantor-Kantor Strategis dan Fungsi Utama
Beberapa kantor utama yang paling berpengaruh dalam operasi Departemen antara lain Bantuan Mahasiswa Federal (FSA), Kantor Hak Sipil (OCR), dan Pusat Statistik Pendidikan Nasional (NCES), yang semuanya beroperasi sebagai entitas fungsional inti.
Office of Federal Student Aid (FSA)
Kantor ini adalah penyedia terbesar bantuan keuangan untuk pendidikan pascasarjana di Amerika Serikat, mengelola lebih dari $120 miliar per tahun dalam bentuk beasiswa, pinjaman, dan program kerja-studi [35]. FSA bertanggung jawab atas administrasi Free Application for Federal Student Aid (FAFSA), yang merupakan pintu masuk utama bagi mahasiswa untuk mendapatkan bantuan federal [36]. Selain itu, FSA mengawasi portofolio pinjaman mahasiswa, termasuk pinjaman langsung bersubsidi dan tidak bersubsidi, serta memastikan kepatuhan lembaga pendidikan terhadap peraturan program Title IV dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Sejak 1998, FSA beroperasi sebagai Organisasi Berbasis Kinerja (PBO), yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam layanan bantuan keuangan [37].
Office for Civil Rights (OCR)
Kantor Hak Sipil (OCR) menegakkan undang-undang hak sipil federal yang melarang diskriminasi dalam program pendidikan yang menerima bantuan keuangan federal. OCR menangani pelanggaran berdasarkan ras, warna kulit, asal negara, jenis kelamin, disabilitas, dan usia [38]. Kantor ini menyelidiki pengaduan, melakukan peninjauan kepatuhan proaktif, dan menerbitkan panduan teknis untuk membantu sekolah memenuhi kewajiban hukum mereka. Misalnya, OCR menegakkan Title VI dari Civil Rights Act 1964, Title IX, Bagian 504 dari Rehabilitation Act 1973, dan Americans with Disabilities Act (ADA) [39]. Kantor ini memiliki kantor pusat dan 12 kantor regional yang memungkinkan penegakan hukum yang lebih lokal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat [40].
National Center for Education Statistics (NCES)
Pusat Statistik Pendidikan Nasional (NCES) berperan sebagai entitas utama federal dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan data tentang kondisi dan perkembangan pendidikan di Amerika Serikat [41]. Sebagai bagian dari Institute of Education Sciences (IES), NCES mengelola sistem data nasional seperti Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), yang mengumpulkan data tahunan dari lebih dari 7.000 lembaga pendidikan tinggi, dan Common Core of Data (CCD), yang menyediakan informasi komprehensif tentang sekolah dan distrik publik [42]. NCES juga mengadakan penilaian nasional seperti National Assessment of Educational Progress (NAEP), yang dikenal sebagai "Laporan Kondisi Nasional", untuk mengukur prestasi siswa dalam matematika, membaca, dan sains [43]. Data ini digunakan oleh pembuat kebijakan, pendidik, dan peneliti untuk mengevaluasi kebijakan dan mempromosikan akuntabilitas.
Pengawasan dan Akuntabilitas Internal
Departemen juga memiliki mekanisme internal untuk memastikan akuntabilitas, termasuk Office of Inspector General (OIG), yang bertugas menyelidiki penipuan, penyalahgunaan, dan pemborosan dalam program pendidikan federal [44]. Selain itu, Office of Management and Budget (OMB) memainkan peran penting dalam proses anggaran, di mana Departemen mengajukan permintaan anggaran tahunan yang kemudian ditinjau oleh Kongres [45]. Struktur ini memungkinkan Departemen untuk mengelola anggaran sebesar $268,4 miliar pada tahun fiskal 2024 secara transparan dan bertanggung jawab [3].
Dengan struktur yang terpusat namun dibagi menjadi kantor-kantor fungsional yang spesifik, Departemen Pendidikan Amerika Serikat mampu menyeimbangkan peran nasionalnya dalam mengoordinasikan kebijakan, mendistribusikan dana, dan menegakkan hak sipil, sambil tetap memberikan dukungan teknis dan keleluasaan kepada otoritas pendidikan negara bagian dan lokal.
Peran dalam Kebijakan Pendidikan Nasional
Departemen Pendidikan Amerika Serikat memainkan peran sentral dalam membentuk dan menerapkan kebijakan pendidikan nasional, meskipun sistem pendidikan di Amerika Serikat secara tradisional dikendalikan oleh pemerintah negara bagian dan lokal. Melalui mandat federal, Departemen ini berfungsi sebagai koordinator kebijakan, pemberi dana, dan penegak prinsip kesetaraan akses. Perannya mencerminkan komitmen terhadap peningkatan prestasi siswa dan kesiapan menghadapi persaingan global, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang utama seperti Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah dan IDEA. Meskipun tidak mengontrol kurikulum atau operasi sekolah secara langsung, Departemen ini menggunakan pengaruhnya melalui alokasi dana, bimbingan kebijakan, dan penegakan hukum hak sipil [47].
Penetapan dan Implementasi Kebijakan Federal
Departemen Pendidikan bertanggung jawab atas pengembangan, pelaksanaan, dan penegakan kebijakan pendidikan nasional, terutama yang terkait dengan pendanaan federal dan hak sipil. Salah satu mekanisme utamanya adalah melalui implementasi undang-undang besar seperti Every Student Succeeds Act (ESSA), yang merupakan amandemen dari ESEA. Di bawah ESSA, Departemen ini meninjau dan menyetujui rencana negara bagian yang menguraikan sistem akuntabilitas, standar akademik, dan strategi untuk mendukung sekolah berkinerja rendah [48]. Proses ini memastikan keselarasan dengan persyaratan federal tanpa mengganggu otonomi negara bagian dalam merancang sistem mereka sendiri.
Selain itu, Departemen ini mengeluarkan panduan non-regulatif untuk membantu negara bagian dan lembaga pendidikan lokal (LEA) menafsirkan persyaratan hukum. Panduan ini mencakup prosedur untuk mengidentifikasi sekolah yang berkinerja rendah, kewajiban pelaporan, dan penggunaan dana federal [49]. Pendekatan ini memungkinkan Departemen untuk memberikan klarifikasi tanpa memberlakukan mandat baru, sesuai dengan batasan federal atas kendali pendidikan. Departemen juga melakukan pemantauan dan pengawasan melalui ulasan berkala dan pengiriman data, serta dapat mengambil tindakan korektif jika negara bagian gagal memenuhi persyaratan ESSA [50].
Penegakan Hak Sipil dan Kesetaraan Akses
Penegakan hukum hak sipil merupakan pilar utama dalam peran Departemen Pendidikan terhadap kebijakan nasional. Melalui Kantor Hak Sipil (OCR), Departemen ini menegakkan undang-undang federal yang melarang diskriminasi dalam program pendidikan yang menerima bantuan keuangan federal. Ini mencakup perlindungan berdasarkan ras, warna kulit, asal negara, jenis kelamin, disabilitas, dan usia [47]. OCR menyelidiki pengaduan, melakukan tinjauan kepatuhan proaktif, dan memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua siswa.
Sebagai contoh, OCR menegakkan Title VI dari Civil Rights Act 1964, yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal negara, serta Title IX, yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Departemen ini juga menegakkan Section 504 dari Rehabilitation Act 1973 dan ADA untuk melindungi siswa dengan disabilitas [38]. Dalam kasus ketidakpatuhan, OCR dapat menuntut kesepakatan resolusi yang mengharuskan institusi untuk mengambil tindakan korektif, seperti merevisi kebijakan atau memberikan pelatihan staf [53].
Penanganan Disparitas Disiplin dan Akses
Departemen ini secara aktif menangani disparitas yang mempengaruhi siswa kulit hitam dan siswa dengan disabilitas. Melalui Civil Rights Data Collection (CRDC), Departemen mengumpulkan data nasional yang mengungkapkan ketidaksetaraan, seperti tingkat penangguhan yang tidak proporsional terhadap siswa kulit hitam [54]. Berdasarkan temuan ini, Departemen mengeluarkan panduan, seperti Guiding Principles for Creating Safe, Inclusive, Supportive, and Fair School Environments pada tahun 2023, yang mendorong pengurangan ketergantungan pada disiplin eksklusif dan adopsi praktik restoratif [55].
Untuk siswa dengan disabilitas, Departemen menegaskan bahwa tindakan disipliner yang melebihi 10 hari sekolah berturut-turut harus memicu ulasan penentuan manifestasi untuk menentukan apakah perilaku tersebut terkait dengan disabilitas mereka [56]. Departemen juga menerbitkan sumber daya untuk membantu sekolah mendukung siswa dengan disabilitas dan menghindari penggunaan disiplin yang diskriminatif [57].
Dukungan bagi Siswa Penutur Bahasa Inggris (English Learners)
Departemen Pendidikan mendukung hak siswa penutur bahasa Inggris (EL) untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara berdasarkan Equal Educational Opportunities Act 1974 dan Title VI. Sekolah diwajibkan untuk mengidentifikasi secara akurat siswa EL, menyediakan program instruksi bahasa yang efektif, dan berkomunikasi secara efektif dengan orang tua yang memiliki kemampuan bahasa Inggris terbatas (LEP) [58]. Departemen mengawasi kepatuhan melalui investigasi oleh OCR, seperti kasus-kasus di Distrik Sekolah Tigard-Tualatin dan Distrik Sekolah Adams County 14, yang mengarah pada kesepakatan resolusi untuk mereformasi praktik EL mereka [59].
Keseimbangan antara Kepentingan Nasional dan Otoritas Negara Bagian
Departemen Pendidikan beroperasi dalam kerangka federalisme yang kompleks, di mana ia harus menyeimbangkan prioritas pendidikan nasional dengan otoritas konstitusional negara bagian dan lembaga pendidikan lokal. Konstitusi AS tidak memberikan wewenang langsung kepada pemerintah federal atas pendidikan, sehingga tanggung jawab utamanya ada pada negara bagian [60]. Departemen ini menghormati prinsip ini melalui undang-undang yang secara eksplisit melarang intervensi langsung terhadap kurikulum, standar akademik, atau administrasi sekolah non-federal [61].
Sebagai gantinya, Departemen menggunakan pendanaan federal sebagai alat utama untuk memengaruhi kebijakan nasional. Sekitar 8–10% dari total pendanaan untuk pendidikan K–12 berasal dari pemerintah federal, dan dana ini disediakan secara bersyarat, mengharuskan negara bagian dan LEA untuk mematuhi persyaratan federal [22]. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai federalisme koersif, memungkinkan Departemen untuk menetapkan ekspektasi nasional sambil memberikan fleksibilitas kepada negara bagian untuk merancang sistem mereka sendiri. Departemen juga menawarkan keringanan (waivers) kepada negara bagian yang ingin mengajukan pendekatan alternatif untuk memenuhi tujuan federal, menunjukkan perannya sebagai mitra kolaboratif [63].
Pendanaan dan Distribusi Bantuan Federal
Departemen Pendidikan Amerika Serikat memainkan peran sentral dalam pendanaan dan distribusi bantuan federal untuk mendukung sistem pendidikan di seluruh negeri. Meskipun sebagian besar pendidikan dikelola oleh pemerintah negara bagian dan lokal, Departemen ini mengalokasikan dana federal untuk mempromosikan kesetaraan akses, mendukung siswa berpenghasilan rendah, dan memperkuat kualitas pendidikan melalui berbagai program berbasis hibah dan bantuan keuangan. Anggaran Departemen ini mencapai $268,4 miliar pada tahun fiskal 2024, menunjukkan komitmen federal yang besar terhadap peningkatan hasil pendidikan dan pemerataan di seluruh negeri [3].
Distribusi Dana Federal untuk Sekolah K–12
Salah satu mekanisme utama distribusi dana federal adalah melalui Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah (ESEA), khususnya melalui program Title I, yang memberikan pendanaan kepada sekolah-sekolah dengan jumlah atau persentase siswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang tinggi. Pada tahun fiskal 2024, alokasi dana ini didistribusikan berdasarkan tingkat kemiskinan siswa, dengan negara bagian seperti California menerima lebih dari $2,2 miliar [65]; [66]. Dana ini digunakan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa melalui program bimbingan belajar, pelatihan guru, dan layanan tambahan lainnya.
Proses alokasi melibatkan empat formula utama: Basic Grants, Concentration Grants, Targeted Grants, dan Education Finance Incentive Grants (EFIG), yang semuanya didasarkan pada perkiraan jumlah anak berusia 5–17 tahun yang hidup dalam kemiskinan dari data Sensus Amerika Serikat, serta faktor pengeluaran per siswa di tingkat negara bagian [67]. Negara bagian kemudian mendistribusikan dana tersebut kepada badan pendidikan lokal (LEA), yang pada gilirannya mengalokasikannya ke sekolah-sekolah berdasarkan tingkat kemiskinan mereka. Sekolah dengan setidaknya 40% siswa dari keluarga berpenghasilan rendah dapat mengoperasikan program sekolah secara menyeluruh, yang memungkinkan mereka menggunakan dana Title I untuk meningkatkan seluruh program pendidikan [68].
{{Image|A classroom in a low-income school with students receiving additional support from a teacher, representing Title I funding in action|Siswa di kelas sekolah berpenghasilan rendah menerima bimbingan tambahan}
Untuk memastikan keadilan, ESEA mewajibkan LEA memastikan bahwa sekolah Title I menerima pendanaan dari sumber negara bagian dan lokal yang sebanding dengan sekolah non-Title I sebelum mempertimbangkan dana federal, yang dikenal sebagai persyaratan "comparability of services" [69]. Selain itu, dana Title I harus digunakan untuk "melengkapi, bukan menggantikan" pengeluaran non-federal, menjamin bahwa dana federal benar-benar menambah sumber daya untuk sekolah yang paling membutuhkan [70].
Bantuan Keuangan untuk Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan mengelola Bantuan Mahasiswa Federal (FSA), penyedia bantuan keuangan terbesar untuk mahasiswa di perguruan tinggi, yang mendistribusikan lebih dari $120 miliar setiap tahun kepada sekitar 13 juta siswa [35]. Program ini mencakup hibah, pinjaman, dan program kerja-studi yang diatur di bawah Undang-Undang Pendidikan Tinggi (HEA) dari tahun 1965 [72]. Akses ke bantuan ini dimulai dengan pengisian Aplikasi Bebas Bantuan Mahasiswa Federal (FAFSA), yang menentukan kelayakan berdasarkan kebutuhan finansial, status kewarganegaraan, dan kemajuan akademik yang memuaskan [73].
Program utama termasuk Pell Grant, sebuah hibah berbasis kebutuhan yang tidak perlu dikembalikan. Untuk tahun ajaran 2024–2025, jumlah maksimum Pell Grant adalah $7.395 [74]. Selain itu, Departemen mengelola Pinjaman Langsung, termasuk Pinjaman Subsidi dan Tidak Disubsidi, yang membantu siswa dan orang tua membiayai pendidikan tinggi mereka, serta program kerja-studi yang menyediakan pekerjaan paruh waktu bagi siswa dengan kebutuhan finansial [75]. FSA juga mengawasi portofolio pinjaman mahasiswa federal, termasuk opsi pembayaran berbasis pendapatan seperti rencana SAVE, yang dirancang untuk membuat pembayaran lebih terjangkau [76].
Program Hibah untuk Populasi Khusus dan Peningkatan Pendidikan
Selain pendanaan umum, Departemen Pendidikan mendistribusikan hibah untuk mendukung populasi siswa khusus dan inisiatif peningkatan pendidikan. Program TRIO, misalnya, dirancang untuk membantu siswa berpenghasilan rendah, siswa generasi pertama, dan siswa penyandang disabilitas sukses di perguruan tinggi. Salah satu komponennya, Program Layanan Dukungan Siswa (SSS), menyediakan layanan seperti bimbingan belajar, konseling akademik, dan bantuan dalam transisi ke perguruan tinggi [77].
Untuk siswa dengan kebutuhan khusus, Departemen mengawasi pelaksanaan IDEA, yang menjamin hak setiap siswa penyandang disabilitas atas pendidikan publik yang tepat secara gratis (FAPE). Dana IDEA didistribusikan kepada negara bagian berdasarkan jumlah anak penyandang disabilitas dan upaya pendanaan negara bagian, meskipun pendanaan federal hanya mencakup sekitar 12–15% dari biaya per siswa rata-rata nasional, jauh di bawah komitmen 40% yang diotorisasi oleh Kongres [78]. Departemen memantau kepatuhan negara bagian melalui rencana kinerja negara dan laporan kinerja tahunan, mengeluarkan penentuan tahunan yang berkisar dari "Memenuhi Persyaratan" hingga "Perlu Intervensi Substansial" [79].
Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas
Untuk memastikan dana federal digunakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan, Departemen Pendidikan menerapkan sistem pengawasan berjenjang. Departemen meninjau dan menyetujui rencana negara bagian di bawah ESEA, memastikan bahwa sistem akuntabilitas dan standar akademik mereka memenuhi persyaratan federal [48]. Departemen juga melakukan pemantauan terhadap negara bagian, sementara negara bagian bertanggung jawab untuk memantau badan pendidikan lokal (LEA) dan sekolah [81].
Dalam pendidikan tinggi, Departemen menggunakan otoritasnya atas kelayakan lembaga untuk program bantuan mahasiswa federal sebagai alat akuntabilitas. Departemen menilai kelayakan keuangan dan kemampuan administratif lembaga, dan dapat mengenakan sanksi atau menghentikan partisipasi mereka jika mereka gagal memenuhi standar. Aturan seperti Gainful Employment (GE) mewajibkan program yang mempersiapkan siswa untuk pekerjaan yang menguntungkan untuk memenuhi ambang batas rasio utang-terhadap-pendapatan, dan program yang gagal dapat kehilangan akses ke dana federal [82]. Departemen juga mempromosikan transparansi melalui College Scorecard, alat berbasis data yang mempublikasikan informasi tentang tingkat kelulusan, pendapatan lulusan, dan tingkat pembayaran pinjaman untuk setiap perguruan tinggi [83].
Penegakan Hak Sipil dan Kesetaraan Pendidikan
Departemen Pendidikan Amerika Serikat memainkan peran sentral dalam menegakkan hak sipil dan mempromosikan kesetaraan pendidikan melalui penegakan hukum federal yang melarang diskriminasi dalam program pendidikan yang menerima bantuan keuangan federal. Melalui Kantor Hak Sipil (OCR), Departemen ini memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua siswa, terlepas dari ras, warna kulit, asal negara, jenis kelamin, disabilitas, atau usia [38]. Penegakan ini merupakan bagian integral dari misi Departemen untuk meningkatkan prestasi siswa dan memastikan keunggulan pendidikan secara adil di seluruh negeri [2].
Penegakan Undang-Undang Hak Sipil dalam Pendidikan
OCR menegakkan sejumlah undang-undang hak sipil utama, termasuk Pasal VI Undang-Undang Hak Sipil 1964, yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal negara; Pasal IX Amandemen Pendidikan 1972, yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin; Bagian 504 Undang-Undang Rehabilitasi 1973; dan Undang-Undang Orang Penyandang Cacat (ADA) [86]. Penegakan ini mencakup penyelidikan terhadap keluhan diskriminasi, tinjauan kepatuhan proaktif, serta bantuan teknis kepada sekolah dan perguruan tinggi untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban hukum mereka [53].
Sebagai contoh, OCR secara aktif menyelidiki kasus-kasus pelanggaran, seperti penanganan yang tidak memadai terhadap pelecehan seksual di perguruan tinggi atau penolakan layanan bagi siswa penyandang disabilitas. Dalam kasus yang melibatkan Occidental College, penyelidikan OCR berlangsung sekitar tiga tahun sebelum ditutup pada 2016 [88]. Penyelidikan semacam ini menunjukkan komitmen Departemen terhadap akuntabilitas dan keadilan dalam sistem pendidikan.
Mekanisme Penyelidikan dan Penyelesaian Keluhan
OCR mengikuti proses terstruktur untuk menyelidiki dan menyelesaikan keluhan hak sipil. Individu dapat mengajukan keluhan secara daring, melalui pos, atau email, yang kemudian dievaluasi berdasarkan ketepatan waktu (biasanya dalam 180 hari setelah insiden), yurisdiksi, dan kelengkapan informasi [89]. Jika keluhan diterima, OCR membuka penyelidikan yang mencakup permintaan dokumen, wawancara dengan siswa dan staf, serta kunjungan ke lokasi sekolah jika diperlukan [53].
Setelah penyelidikan selesai, OCR menentukan apakah terjadi pelanggaran. Hasilnya dapat berupa pembatalan keluhan jika bukti tidak cukup, atau perjanjian resolusi yang mengharuskan institusi untuk mengambil tindakan korektif, seperti merevisi kebijakan, memberikan pelatihan staf, atau memberikan kompensasi kepada pihak yang terdampak [91]. Dalam kasus pelanggaran sistemik yang parah, OCR dapat merujuk kasus ke Departemen Kehakiman atau, sebagai tindakan terakhir, mencabut bantuan keuangan federal [53].
Penanganan Ketidaksetaraan Disiplin Sekolah
Salah satu fokus utama OCR dalam beberapa tahun terakhir adalah mengatasi ketidaksetaraan dalam disiplin sekolah, terutama yang memengaruhi siswa kulit hitam dan siswa penyandang disabilitas. Data dari Pengumpulan Data Hak Sipil menunjukkan bahwa siswa kulit hitam menerima hukuman penangguhan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan siswa kulit putih, dan siswa penyandang disabilitas menerima hukuman secara tidak proporsional [93]. Untuk mengatasi masalah ini, Departemen bersama dengan Departemen Kehakiman merilis panduan berjudul "Resource on Confronting Racial Discrimination in Student Discipline" pada Mei 2023, yang mendorong sekolah untuk mengadopsi praktik restoratif dan intervensi perilaku positif [94].
Selain itu, OCR menerbitkan Prinsip Panduan untuk Iklim Sekolah yang Aman dan Mendukung pada Maret 2023, yang mendorong pengurangan ketergantungan pada hukuman eksklusif seperti penangguhan dan pengusiran, serta penerapan pendekatan berbasis trauma dan responsif secara budaya [55]. Dalam kasus Lodi Unified School District di California, OCR mencapai perjanjian resolusi yang mengharuskan distrik tersebut merevisi kebijakan disiplinnya dan melaporkan kemajuan kepada Departemen [96].
Perlindungan bagi Siswa Penyandang Disabilitas dan Pembelajar Bahasa Inggris
OCR juga memastikan bahwa siswa penyandang disabilitas menerima pendidikan publik yang layak dan tepat (FAPE) sesuai dengan Bagian 504 dan IDEA. Sekolah tidak boleh menjatuhkan hukuman disiplin yang mengakibatkan penolakan terhadap FAPE, dan pengusiran lebih dari 10 hari sekolah berturut-turut memicu ulasan penentuan manifestasi untuk menilai apakah perilaku tersebut terkait dengan disabilitas siswa [56]. Pada Juli 2022, Departemen menerbitkan panduan untuk membantu sekolah mendukung siswa penyandang disabilitas dan menghindari penggunaan disiplin yang diskriminatif [57].
Untuk siswa pembelajar bahasa Inggris (EL), Departemen menegakkan kewajiban sekolah di bawah Pasal VI dan Undang-Undang Kesempatan Pendidikan yang Setara 1974 untuk mengatasi hambatan bahasa. Ini termasuk identifikasi yang akurat, program instruksi bahasa yang efektif, dan komunikasi yang efektif dengan orang tua yang memiliki kemampuan bahasa Inggris terbatas (LEP). Dalam kasus Tigard-Tualatin School District, OCR menemukan bahwa distrik tersebut gagal mengidentifikasi dan menempatkan siswa EL secara tepat waktu, yang mengarah pada perjanjian resolusi yang mengharuskan reformasi sistemik [59].
Tantangan dalam Penegakan Hak Sipil
Meskipun memiliki mandat yang kuat, OCR menghadapi tantangan operasional yang signifikan. Pada Maret 2025, Departemen memulai proses pemutusan hubungan kerja di dalam OCR yang dapat menghabiskan hingga $38 juta dalam gaji dan tunjangan, menurut penilaian dari Kantor Akuntabilitas Pemerintah [100]. Pengurangan tenaga kerja ini mengancam kapasitas OCR untuk menyelidiki keluhan, melakukan tinjauan kepatuhan, dan menerbitkan panduan tepat waktu. GAO merekomendasikan analisis biaya-manfaat penuh terhadap restrukturisasi ini untuk menilai dampaknya terhadap penegakan hak sipil [100].
Selain itu, OCR menghadapi keterlambatan dalam penyelesaian keluhan, dengan beberapa penyelidikan yang kompleks berlangsung selama bertahun-tahun. Penggunaan data dari Pengumpulan Data Hak Sipil juga mengalami keterlambatan, dengan data paling mutakhir berasal dari tahun ajaran 2020–2021 dan diterbitkan pada 2024, yang membatasi kemampuan responsif terhadap isu-isu terkini [102]. Selain itu, OCR menerbitkan panduan khusus untuk melindungi pelapor dari pembalasan, karena pembalasan terhadap individu yang mengajukan keluhan tetap menjadi masalah hukum dan prosedural yang kompleks [103].
Penyesuaian terhadap Keputusan Mahkamah Agung
Setelah keputusan Mahkamah Agung dalam kasus Students for Fair Admissions v. Harvard pada 2023, yang melarang penggunaan ras sebagai faktor dalam penerimaan perguruan tinggi, Departemen Pendidikan menerbitkan surat kepada rekan sejawat pada Februari 2025, yang mengklarifikasi bahwa institusi tidak boleh lagi mempertimbangkan ras secara eksplisit dalam keputusan penerimaan [104]. Namun, Departemen juga menekankan bahwa institusi dapat mempertimbangkan diskusi seorang pelamar tentang bagaimana ras telah memengaruhi kehidupan mereka, selama tidak digunakan sebagai preferensi berbasis ras [105]. Departemen mendorong strategi berbasis ras-netral, seperti kemitraan dengan institusi yang melayani minoritas, program jalur, dan pertimbangan keragaman sosial ekonomi dan geografis, untuk tetap mempromosikan keragaman secara sah [106].
Pengawasan Pendidikan Tinggi dan Akreditasi
Departemen Pendidikan Amerika Serikat (U.S. Department of Education) memainkan peran sentral dalam pengawasan pendidikan tinggi dan sistem akreditasi nasional, terutama melalui kendali atas dana bantuan mahasiswa federal dan pengakuan terhadap lembaga akreditasi. Meskipun tidak mengatur langsung kurikulum atau operasi institusi, Departemen ini menggunakan otoritasnya atas dana federal untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan kualitas dalam pendidikan tinggi. Kebijakan utama yang diterapkan oleh Departemen ini mencakup pengelolaan Bantuan Mahasiswa Federal, penegakan regulasi terhadap institusi berisiko tinggi, serta reformasi sistem akreditasi untuk menekankan hasil berbasis data [107].
Pengelolaan Bantuan Mahasiswa Federal dan Akuntabilitas Institusi
Kantor Bantuan Mahasiswa Federal (FSA) adalah entitas utama yang mengelola lebih dari $120 miliar bantuan pendidikan setiap tahunnya, mencakup hibah, pinjaman, dan program kerja-studi [35]. Akses institusi ke dana ini bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan federal, yang memberikan Departemen pengaruh signifikan terhadap perilaku lembaga pendidikan tinggi. Institusi yang ingin menerima dana Title IV dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi harus memenuhi standar kelayakan administratif dan finansial yang ketat, termasuk penilaian komposit berdasarkan rasio keuangan untuk menilai stabilitas fiskal [109].
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, Departemen menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap institusi berisiko tinggi, terutama perguruan tinggi swasta (for-profit colleges) yang memiliki sejarah praktik merugikan. Misalnya, Departemen telah memberlakukan sanksi terhadap 35 perguruan tinggi sejak 2021 dan mengenakan denda lebih dari $61,7 juta karena pelanggaran peraturan bantuan mahasiswa [110]. FSA juga memperkuat pengawasan terhadap pemberi pinjaman dan penyedia layanan untuk memastikan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap hukum [111].
Regulasi Gainful Employment dan Transparansi Nilai Keuangan
Salah satu mekanisme utama Departemen dalam mempromosikan akuntabilitas adalah aturan Pekerjaan yang Menguntungkan (GE), yang berlaku untuk program karier di perguruan tinggi swasta dan program sertifikat di institusi publik dan nirlaba. Aturan ini menilai kelayakan program berdasarkan rasio utang terhadap pendapatan lulusan, memastikan bahwa mahasiswa tidak menanggung beban utang yang tidak proporsional terhadap potensi penghasilan mereka. Program yang gagal memenuhi ambang batas rasio pendapatan selama dua dari tiga tahun berturut-turut dapat kehilangan akses ke dana bantuan mahasiswa federal [112].
Aturan GE diperbarui pada 2024 sebagai bagian dari regulasi Transparansi Nilai Keuangan, yang mewajibkan institusi melaporkan data terstandarisasi tentang biaya bersih, tingkat kelulusan, pinjaman rata-rata, dan hasil pendapatan lulusan [82]. Data ini digunakan untuk menilai kelayakan institusi dan dipublikasikan melalui College Scorecard, alat transparansi publik yang membantu calon mahasiswa membuat keputusan berdasarkan hasil ekonomi nyata [83].
Pengawasan Akreditasi dan Reformasi Sistem
Meskipun akreditasi dilakukan oleh lembaga swasta, Departemen Pendidikan memiliki otoritas untuk mengenali dan mengawasi badan akreditasi berdasarkan kriteria federal yang ditetapkan dalam 34 CFR Bagian 602. Hanya institusi yang diakreditasi oleh badan yang diakui Departemen yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam program bantuan mahasiswa federal [115]. Departemen meninjau badan akreditasi untuk memastikan mereka menilai kualitas pendidikan, stabilitas keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan federal.
Sebagai respons terhadap kekhawatiran tentang efektivitas akreditasi, Departemen telah memulai proses perundingan aturan untuk mereformasi sistem akreditasi pendidikan tinggi. Tujuannya adalah menyederhanakan proses pengakuan, memastikan akuntabilitas akreditasi berdasarkan hasil mahasiswa, mengurangi pengaruh asosiasi perdagangan swasta, dan meningkatkan transparansi [107]. Pada 2022, Departemen mengakhiri pengakuan federal terhadap Dewan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Sekolah Swasta (ACICS) karena kegagalannya menjamin kualitas institusi, yang menunjukkan kesiapan Departemen untuk mengambil tindakan tegas terhadap badan akreditasi yang tidak memenuhi standar [117].
Perlindungan Mahasiswa dari Praktik Merugikan
Departemen menerapkan berbagai mekanisme untuk melindungi mahasiswa dari praktik merugikan oleh institusi pendidikan tinggi. Salah satu perlindungan utama adalah ketentuan Pembelaan Peminjam terhadap Pembayaran, yang memungkinkan mahasiswa mengajukan penghapusan pinjaman jika institusi mereka melakukan penipuan atau pelanggaran hukum. Misalnya, Departemen menghapus $1,1 miliar utang untuk lebih dari 115.000 mantan mahasiswa ITT Tech setelah ditemukan adanya praktik pinjaman merugikan dan penipuan [118]. Penyelesaian gugatan kelas Sweet v. Cardona juga menghasilkan penghapusan utang sekitar $6 miliar untuk sekitar 200.000 peminjam dari perguruan tinggi swasta [119].
Departemen juga melarang institusi menahan transkrip akademik dari mahasiswa yang memiliki tunggakan keuangan, terutama bagi penerima bantuan federal, untuk mencegah eksploitasi catatan akademik demi keuntungan finansial [120]. Aturan ini diperkuat oleh regulasi baru yang mulai berlaku pada 1 Juli 2024, yang memperluas perlindungan konsumen dan memperketat pengawasan terhadap akuntabilitas institusi [121].
Integrasi Data untuk Akuntabilitas Berbasis Bukti
Departemen memanfaatkan data nasional untuk mendukung pengawasan dan akuntabilitas pendidikan tinggi. Melalui Sistem Data Pendidikan Pascasarjana Terpadu (IPEDS), Departemen mengumpulkan data tahunan dari lebih dari 7.000 institusi tentang pendaftaran, tingkat kelulusan, keuangan, dan staf [122]. Data ini digunakan untuk menghitung tingkat kelulusan enam tahun dan metrik hasil lainnya, yang menjadi dasar dalam penilaian kualitas institusi.
Departemen juga mengintegrasikan data dari Sistem Data Pinjaman Mahasiswa Nasional (NSLDS) dan Internal Revenue Service (IRS) untuk menghitung hasil pendapatan lulusan. Data ini menjadi dasar untuk aturan Gainful Employment dan publikasi hasil melalui College Scorecard. Dengan menghubungkan data pendidikan dan ekonomi, Departemen mendorong akuntabilitas berbasis bukti dan membantu mahasiswa mengevaluasi nilai pendidikan mereka [123].
Pengumpulan Data dan Penelitian Pendidikan
Departemen Pendidikan Amerika Serikat (U.S. Department of Education) memainkan peran sentral dalam pengumpulan data dan penelitian pendidikan nasional melalui sejumlah lembaga dan inisiatif yang dirancang untuk menyediakan informasi objektif, akurat, dan komprehensif bagi pembuat kebijakan, pendidik, peneliti, dan masyarakat umum. Melalui pengumpulan data sistematis dan analisis berbasis bukti, Departemen ini mendukung pengembangan kebijakan yang berbasis data, memantau kemajuan sistem pendidikan, serta mengidentifikasi kesenjangan dan peluang perbaikan dalam akses dan hasil pendidikan di seluruh negeri [1]. Meskipun tidak mengelola sekolah secara langsung, Departemen menggunakan data sebagai alat utama untuk memengaruhi akuntabilitas, keadilan, dan inovasi dalam pendidikan dari tingkat prasekolah hingga pendidikan tinggi.
Peran Pusat Statistik Pendidikan Nasional (NCES)
Pusat Statistik Pendidikan Nasional (NCES), yang berada di bawah naungan Lembaga Ilmu Pendidikan, merupakan badan utama Departemen Pendidikan yang bertanggung jawab atas pengumpulan, analisis, dan pelaporan data pendidikan di Amerika Serikat. NCES berfungsi sebagai entitas statistik utama federal dalam bidang pendidikan dan merupakan bagian dari sistem statistik nasional AS [41]. Lembaga ini mengelola berbagai sistem data besar yang menjadi sumber informasi kritis bagi perencanaan kebijakan, evaluasi program, dan penelitian akademik.
Salah satu sistem data utama yang dikelola NCES adalah Data Inti Umum (CCD), yang merupakan basis data nasional terlengkap mengenai sekolah, distrik, dan lembaga pendidikan publik dari tingkat prasekolah hingga kelas 12. CCD mencakup informasi demografis, keuangan, dan pendaftaran, memungkinkan analisis tren nasional dan perbandingan antar negara bagian serta distrik lokal [42]. Sistem lainnya adalah Sistem Data Pendidikan Pascasarjana Terpadu (IPEDS), yang mengumpulkan data tahunan dari lebih dari 7.000 lembaga pendidikan tinggi mengenai pendaftaran, tingkat kelulusan, keuangan, fakultas, dan biaya kuliah [122]. Data IPEDS digunakan secara luas untuk menilai kinerja institusi dan membantu calon mahasiswa membuat keputusan berdasarkan informasi.
NCES juga mengelola Penilaian Nasional Kemajuan Pendidikan (NAEP), yang dikenal sebagai "Laporan Kondisi Pendidikan Nasional" ("The Nation's Report Card"). NAEP melakukan penilaian tahunan terhadap pencapaian siswa dalam mata pelajaran inti seperti matematika, membaca, sains, dan sejarah, dengan hasil yang dilaporkan secara nasional dan untuk sebagian besar negara bagian. Penilaian ini memberikan ukuran objektif tentang kemampuan akademik siswa AS dari waktu ke waktu dan membantu mengidentifikasi kesenjangan prestasi berdasarkan ras, status ekonomi, dan latar belakang lainnya [43]. Selain itu, NCES menerbitkan publikasi tahunan seperti Kondisi Pendidikan dan Buku Saku Statistik Pendidikan, yang menyajikan tren utama dan indikator pendidikan lintas semua jenjang [129].
Pengawasan Sipil dan Pengumpulan Data oleh Kantor Hak Sipil (OCR)
Selain NCES, Kantor Hak Sipil (OCR) juga merupakan pelaku utama dalam pengumpulan data pendidikan, khususnya dalam konteks penegakan hak sipil dan keadilan. OCR mengelola Pengumpulan Data Hak Sipil (CRDC), sebuah survei dua tahunan yang mencakup hampir semua sekolah publik dan distrik di Amerika Serikat. CRDC mengumpulkan data rinci mengenai akses siswa terhadap kursus yang menantang, ketersediaan pendidik berkualifikasi, praktik disiplin sekolah, dan representasi siswa dengan kebutuhan khusus [130].
Data CRDC sangat penting untuk mengidentifikasi disparitas sistemik, seperti ketidakseimbangan rasial dalam penangguhan dan pengusiran, serta akses yang tidak merata terhadap kursus STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) atau program kelas unggulan. Misalnya, data dari tahun ajaran 2020–2021 menunjukkan bahwa siswa kulit hitam menerima penangguhan di luar sekolah pada tingkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan siswa kulit putih, meskipun mereka hanya mewakili 14% dari populasi siswa secara nasional [93]. Data ini digunakan oleh OCR untuk memandu investigasi proaktif, mengevaluasi kepatuhan terhadap undang-undang hak sipil seperti Pasal VI Undang-Undang Hak Sipil 1964 dan Bagian 504 Undang-Undang Rehabilitasi, serta memberikan bantuan teknis kepada sekolah untuk memperbaiki praktik yang diskriminatif [132].
Penelitian dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan
Departemen Pendidikan menggunakan data yang dikumpulkan oleh NCES, OCR, dan kantor lainnya untuk mendukung penelitian dan evaluasi kebijakan pendidikan. Lembaga ini mendanai dan mendorong penelitian berbasis bukti melalui berbagai program hibah dan inisiatif, termasuk kerja sama dengan lembaga akademik dan organisasi nirlaba. Penelitian ini berfokus pada berbagai topik, seperti efektivitas intervensi pembelajaran, dampak kebijakan akuntabilitas seperti Every Student Succeeds Act (ESSA), serta strategi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil siswa.
Data yang dikumpulkan juga menjadi dasar bagi regulasi dan kebijakan Departemen. Misalnya, data hasil kerja lulusan dan rasio utang terhadap pendapatan digunakan dalam aturan Pekerjaan yang Layak (GE) untuk mengevaluasi apakah program pendidikan tinggi memberikan nilai ekonomi yang layak kepada siswa. Program yang gagal memenuhi ambang batas rasio utang terhadap pendapatan dapat kehilangan kelayakan untuk menerima dana bantuan mahasiswa federal [112]. Demikian pula, data tingkat kelulusan dan hasil kerja digunakan dalam alat transparansi publik seperti Skor Perguruan Tinggi, yang membantu siswa dan keluarga membandingkan institusi berdasarkan hasil nyata [134].
Tantangan dan Perkembangan Terkini
Meskipun sistem pengumpulan data Departemen Pendidikan sangat luas, lembaga ini menghadapi tantangan terkait keterlambatan pelaporan dan kebutuhan untuk memperbarui metodologi. Misalnya, data CRDC dari tahun ajaran 2020–2021 baru diterbitkan pada tahun 2024, yang menciptakan keterlambatan dalam kemampuan Departemen untuk merespons isu-isu keadilan secara real-time [135]. Selain itu, Departemen terus berupaya meningkatkan kualitas dan keterjangkauan data, termasuk melalui modernisasi sistem pelaporan dan peningkatan integrasi antar sumber data.
Perkembangan terkini menunjukkan komitmen Departemen untuk memperkuat peran data dalam akuntabilitas institusi pendidikan tinggi. Pada tahun 2026, Departemen mengumumkan proses peraturan bersama untuk mereformasi sistem akreditasi pendidikan tinggi, dengan tujuan memastikan bahwa badan akreditasi fokus pada hasil siswa yang berbasis data [107]. Selain itu, Departemen terus memperluas akses ke data melalui platform daring seperti Data Explorer CRDC, yang memungkinkan publik untuk mengeksplorasi dan memvisualisasikan disparitas pendidikan secara interaktif [137]. Dengan demikian, pengumpulan data dan penelitian tetap menjadi pilar utama dalam misi Departemen untuk mempromosikan keunggulan pendidikan dan memastikan akses yang setara bagi semua siswa.
Koordinasi dengan Pemerintah Negara Bagian dan Lokal
Departemen Pendidikan Amerika Serikat (U.S. Department of Education) beroperasi dalam kerangka federalisme yang kompleks, di mana pendidikan secara konstitusional merupakan tanggung jawab utama pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal. Meskipun demikian, Departemen ini memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan kebijakan pendidikan nasional melalui pendekatan yang menggabungkan pendanaan bersyarat, bimbingan teknis, dan pengawasan yang tidak bersifat mengatur langsung. Koordinasi ini mencerminkan keseimbangan antara mendorong prioritas nasional dan menghormati otoritas lokal dalam penyelenggaraan pendidikan [22].
Mekanisme Koordinasi Utama
Koordinasi antara Departemen Pendidikan dan entitas pendidikan negara bagian serta lokal dilakukan melalui sejumlah mekanisme yang saling terkait:
1. Pendanaan Bersyarat (Conditional Funding):
Cara utama Departemen memengaruhi kebijakan pendidikan adalah melalui distribusi dana federal, yang mencakup sekitar 8–10% dari total pendanaan pendidikan dasar dan menengah di AS [22]. Dana ini diberikan secara bersyarat, yang mengharuskan negara bagian dan lembaga pendidikan lokal (LEA) mematuhi persyaratan federal sebagai imbalan atas dukungan keuangan. Undang-undang utama seperti Every Student Succeeds Act (ESSA) dan IDEA mewujudkan pendekatan ini. Misalnya, berdasarkan ESSA, negara bagian harus mengajukan rencana pendidikan yang disetujui oleh Departemen, yang menunjukkan bagaimana mereka akan memenuhi standar akademik, menilai siswa, dan menyusun sistem akuntabilitas yang membedakan kinerja sekolah [48].
2. Persetujuan Rencana Negara:
Setiap negara bagian diwajibkan untuk mengajukan rencana konsolidasi kepada Departemen Pendidikan sebagai bagian dari pelaksanaan ESSA. Departemen meninjau dan menyetujui rencana ini untuk memastikan kesesuaian dengan hukum federal. Rencana tersebut harus mencakup standar akademik yang menantang, penilaian tahunan yang selaras dengan standar, sistem akuntabilitas yang mempertimbangkan kinerja kelompok siswa (misalnya, siswa dengan disabilitas, pembelajar bahasa Inggris, minoritas ras), serta intervensi berbasis bukti untuk sekolah yang diidentifikasi sebagai perlu dukungan [141]. Proses ini memungkinkan Departemen untuk menetapkan ekspektasi nasional sambil tetap memberi ruang bagi negara bagian untuk menyesuaikan sistem mereka dengan konteks lokal.
3. Bimbingan Teknis dan Bantuan Kapasitas:
Departemen menyediakan bimbingan non-mengikat, pelatihan, dan sumber daya untuk membantu negara bagian dan LEA menafsirkan dan menerapkan persyaratan federal. Misalnya, Departemen menerbitkan dokumen panduan terperinci tentang prosedur mengidentifikasi sekolah yang berkinerja rendah, kewajiban pelaporan, dan penggunaan dana federal [49]. Pendekatan ini menekankan bantuan dan pembangunan kapasitas, bukan pengawasan top-down, memungkinkan negara bagian untuk mengadaptasi rekomendasi federal sesuai kebutuhan lokal mereka.
4. Pengawasan dan Pemantauan:
Departemen memantau implementasi negara bagian melalui tinjauan berkala dan pengiriman data. Jika negara bagian gagal memenuhi persyaratan ESSA—seperti tidak melakukan penilaian atau tidak mengidentifikasi sekolah berkinerja rendah—Departemen dapat memulai tindakan korektif, termasuk menahan dana atau mewajibkan rencana tindakan korektif [50]. Untuk IDEA, Departemen menerbitkan penilaian tahunan terhadap kinerja negara bagian dan dapat menetapkan tingkat pengawasan yang lebih tinggi untuk negara bagian yang memerlukan intervensi, termasuk menugaskan pengawas federal [79].
Penegakan Kepatuhan dan Dukungan untuk Populasi Khusus
Koordinasi ini juga mencakup penegakan hukum hak sipil dan dukungan untuk populasi yang rentan:
1. Penegakan IDEA:
Departemen, melalui Kantor Pendidikan dan Layanan Rehabilitatif (OSERS), memastikan bahwa siswa dengan disabilitas menerima pendidikan publik yang layak dan gratis (FAPE) di lingkungan yang paling tidak membatasi. Negara bagian diwajibkan untuk memantau LEA mereka sendiri, dan Departemen menyediakan panduan tentang tanggung jawab pengawasan umum, menekankan perlunya negara bagian untuk mengidentifikasi, memperbaiki, dan melaporkan ketidakpatuhan [145]. Dalam kasus ketidakpatuhan yang serius, Departemen dapat menangguhkan dana IDEA.
2. Dukungan untuk Pembelajar Bahasa Inggris (EL):
Departemen mendukung hak siswa EL melalui penegakan Civil Rights Act of 1964, yang mewajibkan sekolah mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi hambatan bahasa. Departemen menerbitkan panduan, seperti surat rekannya pada tahun 2015, yang menguraikan kewajiban sekolah dalam mengidentifikasi siswa EL, menyediakan program instruksi bahasa yang efektif, dan berkomunikasi secara efektif dengan orang tua yang memiliki kemampuan bahasa Inggris terbatas [58]. Departemen juga menyelidiki pengaduan dan melakukan tinjauan kepatuhan untuk memastikan kepatuhan.
3. Penanganan Disparitas Disiplin Sekolah:
Departemen mengatasi disparitas disiplin yang memengaruhi siswa kulit hitam dan siswa dengan disabilitas melalui panduan dan penegakan. Sumber daya seperti "Resource on Confronting Racial Discrimination in Student Discipline" (2023) memberikan strategi untuk menghindari disiplin yang bersifat subjektif dan menerapkan praktik restoratif [94]. Departemen menggunakan Civil Rights Data Collection (CRDC) untuk mengidentifikasi pola disparitas dan memulai penyelidikan atau tinjauan kepatuhan proaktif [102].
Tantangan dalam Koordinasi
Koordinasi antar pemerintahan ini menghadapi tantangan struktural dan politik yang berkelanjutan:
1. Ketegangan Antar Pemerintahan:
Konflik sering muncul dari interpretasi yang berbeda terhadap mandat federal. Konsep "federalisme yang memaksa" menggambarkan bagaimana pemerintah federal menggunakan kondisi pendanaan untuk memaksa kepatuhan negara bagian, yang terkadang memicu perlawanan [149]. Misalnya, meskipun Departemen tidak mengontrol sistem pendidikan negara bagian, ia memiliki wewenang untuk menegakkan hak sipil dan akuntabilitas fiskal [150].
2. Kapasitas Lokal yang Terbatas:
Negara bagian dan LEA yang kekurangan sumber daya sering menghadapi tantangan dalam memantau kegiatan perbaikan sekolah, terutama di distrik yang kurang beruntung, yang menyebabkan penegakan standar federal yang tidak konsisten [151]. Pandemi COVID-19 memperparah masalah ini, mengungkapkan disparitas dalam kemampuan negara bagian untuk menerapkan program bantuan federal secara efektif [152].
3. Perubahan Politik dan Prioritas Regulasi:
Perubahan administrasi secara signifikan mengubah agenda pengawasan dan penegakan Departemen. Administrasi Biden memprioritaskan ekuitas, kesehatan mental, dan akses, meluncurkan inisiatif seperti "Raise the Bar: Lead the World" untuk memperkuat persiapan pendidik [153]. Sebaliknya, administrasi Trump mengejar agenda deregulasi, menerbitkan aksi eksekutif untuk mengurangi pengawasan federal dan mempromosikan pilihan sekolah [154]. Perubahan politik semacam ini menciptakan ketidakpastian bagi agen negara bagian dan lokal, yang harus beradaptasi dengan harapan kepatuhan yang berubah-ubah.
Tantangan Kebijakan dan Perdebatan Politik
Pendirian dan operasi Departemen Pendidikan telah menjadi pusat perdebatan politik yang sengit sejak awal, mencerminkan ketegangan mendalam antara aspirasi federal untuk mempromosikan kesetaraan pendidikan dan komitmen terhadap prinsip federalisme yang memberikan kewenangan utama kepada negara bagian dan pemerintah lokal. Perdebatan ini berpusat pada pertanyaan mendasar tentang sejauh mana pemerintah federal harus terlibat dalam sistem pendidikan, yang secara tradisional dikendalikan oleh entitas negara bagian dan lokal sesuai dengan Amandemen Kedelapan Belas Konstitusi AS [155]. Dukungan untuk Departemen ini didasarkan pada argumen bahwa pendidikan layak mendapat prioritas nasional yang setara dengan pertahanan atau kesehatan, membutuhkan koordinasi pusat untuk menangani ketidaksetaraan sistemik dan memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki akses yang setara terhadap peluang pendidikan yang berkualitas [156].
Namun, oposisi terhadap Departemen ini telah konsisten dan berasal dari spektrum politik yang luas, meskipun didominasi oleh para pendukung otonomi negara bagian. Kritik utama menyatakan bahwa pembentukan Departemen merupakan ancaman terhadap kendali negara bagian dan lokal atas pendidikan, yang bisa mengarah pada standarisasi nasional, peningkatan birokrasi, dan intervensi federal yang berlebihan. Beberapa kritikus, termasuk calon presiden Ronald Reagan, berjanji untuk menghapuskan Departemen tersebut, dengan alasan bahwa itu menciptakan lapisan birokrasi yang tidak perlu dan bisa mengarah pada pengembangan kurikulum nasional yang dipaksakan, sebuah ketakutan yang terus menghantui debat kebijakan [18]. Meskipun undang-undang pendirian Departemen dengan tegas menyatakan bahwa lembaga tersebut "tidak boleh melaksanakan arahan, pengawasan, atau kendali atas kurikulum, program pengajaran, administrasi, atau personel dari lembaga pendidikan non-federal mana pun" [158], kekhawatiran tentang pengaruh tidak langsung melalui pengucuran dana tetap kuat.
Perubahan Prioritas Administratif dan Dampak Kebijakan
Sifat dari tantangan kebijakan yang dihadapi Departemen sangat dipengaruhi oleh perubahan administrasi, dengan setiap pemerintahan membawa visi kebijakan yang berbeda. Administrasi George W. Bush menandai ekspansi besar peran federal melalui Undang-Undang No Child Left Behind (NCLB) pada tahun 2002, yang memberlakukan akuntabilitas ketat melalui pengujian standar tahunan dan konsekuensi bagi sekolah yang tidak mencapai "Kemajuan Tahunan yang Memadai" [159]. Ini menandai pergeseran dari pendanaan pasif ke pengawasan regulasi aktif. Namun, kritik terhadap NCLB, yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut mendorong "mengajar untuk ujian" dan secara tidak adil menghukum sekolah yang kurang berdana, memicu konsensus bipartisan untuk mengurangi campur tangan federal. Hal ini mengarah pada penggantian NCLB dengan Undang-Undang Every Student Succeeds (ESSA) pada tahun 2015, yang mengembalikan sebagian besar kekuatan akuntabilitas ke negara bagian, memungkinkan mereka merancang sistem penilaian mereka sendiri sambil mempertahankan persyaratan pengujian tahunan [160]. Pergeseran dari federalisme top-down ke federalisme berbasis insentif ini mencerminkan ketegangan yang terus-menerus antara keseragaman nasional dan fleksibilitas lokal.
Administrasi berikutnya terus membentuk kembali peran Departemen. Administrasi Donald Trump menekankan deregulasi, pilihan sekolah, dan fleksibilitas negara bagian, berusaha mengurangi pengawasan federal dan mempromosikan sekolah pilihan dan voucher [161]. Sebaliknya, Administrasi Joe Biden telah menghidupkan kembali peran federal dalam memajukan keadilan pendidikan dan hak sipil, memprioritaskan pemulihan pandemi, kesehatan mental siswa, dan keadilan rasial [162]. Inisiatif seperti Rencana Aksi Keadilan menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian sistematis disparitas, termasuk dalam integrasi sekolah dan diversifikasi tenaga pengajar [162]. Perubahan drastis dalam prioritas ini menciptakan ketidakpastian bagi agen negara bagian dan lokal, yang harus beradaptasi dengan harapan kepatuhan yang berubah-ubah dari satu administrasi ke administrasi lainnya, seperti yang tercermin dalam Agenda Terpadu Aksi Peraturan Federal [164].
Tantangan dalam Koordinasi dan Penegakan Kebijakan
Departemen menghadapi tantangan struktural yang berkelanjutan dalam mengoordinasikan kebijakan pendidikan di seluruh sistem yang sangat terdesentralisasi, yang terdiri dari 50 agen pendidikan negara bagian dan lebih dari 13.000 distrik sekolah lokal. Kekuatan utama Departemen berasal dari kemampuannya untuk mengkondisikan pendanaan federal, yang menyumbang sekitar 8–10% dari total pendanaan pendidikan K–12, dengan kewajiban kepatuhan terhadap undang-undang seperti ESSA dan Undang-Undang Pendidikan bagi Semua Anak Cacat (IDEA) [165]. Namun, ketergantungan fiskal ini membatasi otoritas langsung Departemen, sehingga memaksa lembaga tersebut untuk memengaruhi kebijakan secara tidak langsung. Misalnya, meskipun ESSA mewajibkan akuntabilitas hasil siswa, undang-undang ini memberi negara bagian fleksibilitas yang signifikan dalam merancang sistem penilaian mereka. Pada awal 2026, 43 negara bagian dan wilayah telah menerima keringanan dari persyaratan ESSA, yang mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung antara pengawasan federal dan otonomi negara bagian [166].
Penegakan hukum hak sipil oleh Kantor Hak Sipil (OCR) juga menghadapi tantangan yang signifikan. Kantor ini menghadapi kritik atas keterlambatan dalam menyelesaikan pengaduan diskriminasi, yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun, serta pengurangan staf yang baru-baru ini dapat mengancam kapasitasnya [100]. Laporan dari Kantor Inspektur Jenderal Departemen dan Dewan Nasional untuk Disabilitas telah mengidentifikasi kegagalan sistemik dalam pemantauan dan penyelesaian pengaduan, terutama dalam menangani tindakan disipliner yang tidak proporsional terhadap siswa kulit berwarna dan siswa dengan disabilitas [168]. Meskipun OCR mengandalkan Pengumpulan Data Hak Sipil (CRDC) untuk mengidentifikasi pola ketidaksetaraan, keterlambatan dalam merilis data—dengan data terbaru dari tahun ajaran 2020–2021 yang baru diterbitkan pada 2024—membatasi kemampuannya untuk merespons secara cepat terhadap masalah hak sipil yang sedang berkembang [102]. Ketegangan antara federalisme yang koersif, di mana federal menggunakan dana untuk memaksa kepatuhan, dan kebutuhan akan kerja sama antarpemerintahan terus menjadi fitur utama lanskap kebijakan pendidikan nasional [149].
Perdebatan Terkini tentang Keberagaman dan Akses
Perdebatan politik terus berkembang di sekitar isu-isu keadilan yang sensitif. Setelah keputusan Mahkamah Agung dalam kasus Students for Fair Admissions v. Harvard pada tahun 2023, yang melarang penggunaan kesadaran ras dalam penerimaan perguruan tinggi, Departemen Pendidikan mengeluarkan panduan yang menyatakan bahwa preferensi berdasarkan ras sekarang tidak sah [171]. Departemen mendorong perguruan tinggi untuk mengejar keragaman melalui pendekatan yang netral terhadap ras, seperti mempertimbangkan status sebagai generasi pertama, keadaan ekonomi sosial, atau keragaman geografis [106]. Namun, pada awal 2025, Departemen mengeluarkan arahan yang lebih luas untuk mengakhiri preferensi berdasarkan ras dan jenis kelamin dalam semua program yang didanai federal, yang menunjukkan pergeseran lebih lanjut dalam prioritas penegakan [173].
Pada saat yang sama, Departemen telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat akuntabilitas lembaga pendidikan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta, yang telah lama menjadi sasaran kritik karena praktik rekrutmen yang agresif dan hasil siswa yang buruk. Aturan akhir yang dikeluarkan pada tahun 2023 memperkuat program Gainful Employment, yang menilai program berdasarkan rasio utang terhadap pendapatan lulusan, dan dapat mencabut kelayakan bantuan federal dari program yang gagal memenuhi standar tertentu [121]. Departemen juga telah meningkatkan pengawasan terhadap proses akreditasi, yang merupakan penjaga utama bagi kelayakan bantuan federal, dengan mengumumkan proses peraturan yang dinegosiasikan untuk mereformasi sistem akreditasi pendidikan tinggi [107]. Upaya-upaya ini mencerminkan upaya yang sedang berlangsung untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap siswa dan dana pembayar pajak dengan kebutuhan akan otonomi akademik.