Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) adalah sebuah lembaga independen pemerintah Amerika Serikat yang didirikan melalui Undang-Undang Reformasi dan Perlindungan Konsumen Dodd-Frank, yang disahkan pada 21 Juli 2010 sebagai respons terhadap krisis keuangan 2007–2008. Biro ini mulai beroperasi secara resmi pada 21 Juli 2011 dan berfungsi sebagai badan otonom di bawah sistem Federal Reserve. Misi utamanya adalah memastikan pasar keuangan konsumen adil, transparan, dan kompetitif dengan melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil, menipu, atau merugikan. CFPB menjalankan tugasnya melalui berbagai fungsi utama, termasuk penegakan hukum, pengawasan terhadap bank, koperasi kredit, dan lembaga keuangan lainnya, menangani keluhan konsumen, serta menyediakan edukasi keuangan melalui sumber daya seperti Ask CFPB dan Paying for College. Lembaga ini mengawasi berbagai produk dan layanan keuangan seperti mortgage, credit card, student loan, pinjaman mobil, rekening bank, dan pinjaman cepat (payday lending). CFPB juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan baru, seperti aturan terkait Personal Financial Data Rights dan larangan penggunaan data medis dalam keputusan kredit. Pendanaannya berasal dari transfer kuartalan dari Federal Reserve, yang tidak memerlukan alokasi anggaran tahunan dari Kongres, meskipun hal ini sempat menjadi subjek gugatan hukum. Keputusan Mahkamah Agung dalam kasus Consumer Financial Protection Bureau v. Community Financial Services Association of America, Ltd. pada 2024 memperkuat konstitusionalitas struktur pendanaan ini. CFPB juga berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Federal Trade Commission (FTC) dan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) untuk memperkuat perlindungan konsumen, sambil mempertahankan fokus eksklusif pada kepentingan konsumen, berbeda dari mandat yang lebih luas dari regulator lainnya [1].

Sejarah dan Pendirian

Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) didirikan sebagai respons langsung terhadap krisis keuangan 2007–2008, yang menyingkap praktik-praktik merugikan secara luas di sektor keuangan konsumen, seperti pinjaman hipotek yang menipu, ketidakjelasan dalam syarat kartu kredit, dan lemahnya penegakan hukum perlindungan konsumen [2]. Sebelum pendiriannya, tanggung jawab atas penegakan hukum perlindungan konsumen tersebar di antara tujuh badan pemerintah federal, menciptakan celah regulasi dan pengawasan yang tidak konsisten [3]. Untuk mengatasi masalah ini, Undang-Undang Reformasi dan Perlindungan Konsumen Dodd-Frank disahkan oleh Kongres dan ditandatangani oleh Presiden Barack Obama pada 21 Juli 2010, dengan Bab X secara khusus menciptakan CFPB sebagai lembaga independen [4]. Tujuan utamanya adalah menyatukan tanggung jawab fragmentasi ini ke dalam satu badan yang berdedikasi eksklusif untuk melindungi konsumen dalam pasar keuangan [3].

Pendirian Resmi dan Awal Operasi

Secara hukum, CFPB didirikan pada 21 Juli 2010 dengan disahkannya Undang-Undang Dodd-Frank, namun lembaga ini membutuhkan waktu satu tahun untuk mengatur struktur organisasinya sebelum memulai operasi penuh [6]. CFPB secara resmi membuka pintunya dan memulai operasi penuh pada 21 Juli 2011. Sejak awal, CFPB dirancang untuk beroperasi sebagai biro independen di dalam sistem Federal Reserve, yang memberikan stabilitas dan otonomi dari siklus politik tahunan [1]. Struktur kepemimpinannya yang unik, dengan seorang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden dan dikonfirmasi oleh Senat, namun hanya dapat diberhentikan karena kelalaian atau pelanggaran tugas, dimaksudkan untuk melindungi agensi dari intervensi politik langsung [8].

Landasan Hukum dan Otoritas

Otoritas hukum utama CFPB berasal dari Bab X Undang-Undang Dodd-Frank, yang dikodifikasikan dalam 12 U.S.C. Chapter 53. Otoritas ini mencakup kekuasaan luas untuk membuat peraturan, mengawasi lembaga keuangan, dan menegakkan hukum. Secara khusus, 12 U.S.C. § 5512 memberi CFPB wewenang untuk mengeluarkan peraturan, perintah, dan pedoman untuk menerapkan undang-undang perlindungan keuangan konsumen federal [9]. CFPB memiliki yurisdiksi atas bank, koperasi kredit, dan lembaga non-bank seperti pemberi pinjaman hipotek, pemberi pinjaman gaji, dan penyedia layanan pelaporan kredit [10]. Pendekatan berbasis risiko CFPB memungkinkannya untuk memperluas pengawasannya ke "peserta besar" di pasar keuangan konsumen tertentu, seperti pelaporan konsumen dan koleksi utang, untuk mengatasi risiko terhadap konsumen [11]. Strategi ini memungkinkan CFPB untuk mengisi celah regulasi yang sebelumnya tidak diatasi oleh badan pengatur sektoral [12].

Misi dan Tanggung Jawab Utama

Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) memiliki misi utama untuk memastikan pasar keuangan konsumen di Amerika Serikat beroperasi secara adil, transparan, dan kompetitif. Lembaga ini didirikan sebagai respons langsung terhadap krisis keuangan 2007–2008, yang mengungkap praktik luas dalam pemberian kredit perumahan, kartu kredit, dan layanan keuangan lainnya yang merugikan konsumen [13]. Misi ini mencakup perlindungan konsumen dari praktik yang tidak adil, menipu, atau merugikan, serta pemberdayaan individu melalui pendidikan keuangan dan peningkatan transparansi [14].

Misi Utama

Misi inti CFPB adalah untuk "membuat pasar produk dan layanan keuangan konsumen berfungsi bagi rakyat Amerika" [1]. Untuk mencapai tujuan ini, lembaga berfokus pada tiga pilar utama: keadilan, transparansi, dan kompetisi. CFPB bertujuan agar konsumen dapat membuat keputusan keuangan yang terinformasi saat mengajukan mortgage, memilih credit card, atau menggunakan produk keuangan lainnya. Dengan mengonsolidasikan tanggung jawab perlindungan konsumen yang sebelumnya tersebar di antara tujuh lembaga federal, CFPB dirancang untuk mengisi celah regulasi dan memperkuat penegakan hukum [3]. Lembaga ini juga berkomitmen untuk mempromosikan literasi keuangan, memberikan alat seperti Ask CFPB dan Paying for College, serta mengedukasi masyarakat tentang hak dan pilihan mereka [17].

Tanggung Jawab Inti

Tanggung jawab utama CFPB mencakup empat fungsi inti: pembuatan peraturan, pengawasan, penegakan hukum, dan pendidikan konsumen. Pertama, dalam pembuatan peraturan, CFPB memiliki wewenang untuk mengeluarkan aturan yang mengatur lebih dari 18 undang-undang perlindungan konsumen keuangan federal, termasuk Truth in Lending Act (TILA), Fair Credit Reporting Act (FCRA), dan Electronic Fund Transfer Act (EFTA) [12]. Kedua, dalam pengawasan, CFPB melakukan pemeriksaan rutin terhadap bank, koperasi kredit, dan lembaga keuangan lainnya, terutama yang memiliki aset lebih dari $10 miliar, serta terhadap perusahaan nonbank seperti pemberi pinjaman pinjaman cepat, penyedia layanan kredit perumahan, dan pelaku pasar dalam pelaporan konsumen dan koleksi utang [11]. Ketiga, dalam penegakan hukum, CFPB dapat mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hukum perlindungan konsumen, termasuk melalui investigasi, perintah hukum, dan penuntutan di pengadilan federal [20]. Keempat, dalam pendidikan konsumen, CFPB menyediakan sumber daya yang komprehensif untuk membantu konsumen memahami produk keuangan, mengelola utang, dan menghindari penipuan [21].

Penegakan Praktik yang Tidak Adil, Menipu, atau Merugikan (UDAAP)

Salah satu alat penegakan hukum paling kuat yang dimiliki CFPB adalah wewenangnya untuk menindak praktik yang tidak adil, menipu, atau merugikan (Unfair, Deceptive, or Abusive Acts or Practices, UDAAP) [22]. Sebuah tindakan dianggap tidak adil jika menyebabkan cedera substansial pada konsumen yang tidak dapat dihindari secara wajar dan tidak seimbang dengan manfaat bagi konsumen atau persaingan [23]. Tindakan dianggap menipu jika menyesatkan atau kemungkinan menyesatkan konsumen, terutama mengenai informasi material [24]. Tindakan dianggap merugikan jika secara material mengganggu kemampuan konsumen untuk memahami syarat produk atau memanfaatkan kekurangan pemahaman, ketidakmampuan melindungi kepentingan, atau ketergantungan konsumen terhadap entitas yang bersangkutan [25]. CFPB menggunakan kewenangan ini untuk menangani berbagai isu, mulai dari penagihan utang ilegal hingga algoritma penentuan kredit yang bias [26].

Pengawasan terhadap Produk dan Pasar Keuangan

CFPB mengawasi berbagai produk dan layanan keuangan konsumen, termasuk mortgage, credit card, student loan, pinjaman mobil, rekening bank, dan layanan transfer uang internasional [27]. Lembaga ini juga memperluas pengawasannya ke peserta besar dalam pasar tertentu, seperti perusahaan pelaporan konsumen, kolektor utang, dan penyedia layanan pinjaman mahasiswa [11]. Pada tahun 2024, CFPB menetapkan aturan yang memperluas pengawasan ke peserta besar dalam pasar aplikasi pembayaran digital konsumen, mencakup platform fintech seperti Apple Pay, Google Pay, dan PayPal [29]. Pendekatan berbasis risiko ini memungkinkan CFPB untuk fokus pada area yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi konsumen, terutama pada populasi yang rentan seperti anggota layanan, veteran, dan rumah tangga berpenghasilan rendah [30].

Produk dan Layanan yang Diawasi

Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) mengawasi berbagai produk dan layanan keuangan konsumen untuk memastikan pasar yang adil, transparan, dan kompetitif. Pengawasannya mencakup lembaga perbankan dan non-perbankan, dengan fokus pada sektor yang berisiko tinggi terhadap kerugian konsumen. CFPB memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penegakan hukum, dan pembuatan kebijakan terhadap berbagai entitas yang menawarkan produk keuangan kepada masyarakat. Pengawasan ini mencakup institusi depository dan non-depository, serta sektor-sektor yang semakin penting dalam ekosistem keuangan digital.

Produk Perbankan dan Lembaga Deposito

CFPB mengawasi lembaga keuangan depository dengan aset lebih dari $10 miliar, termasuk bank, koperasi kredit, dan thrift. Pengawasan ini mencakup produk-produk seperti rekening giro dan tabungan, serta layanan pinjaman yang ditawarkan oleh institusi-institusi tersebut [11]. CFPB juga memiliki wewenang untuk mengawasi afiliasi dari lembaga-lembaga ini yang terlibat dalam penyediaan produk keuangan konsumen. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan rutin yang menilai kepatuhan terhadap undang-undang federal seperti Truth in Lending Act, Equal Credit Opportunity Act, dan Fair Debt Collection Practices Act [32].

Kredit Perumahan dan Pelayanan Hipotek

Salah satu sektor utama yang diawasi oleh CFPB adalah pasar mortgage. Biro ini mengawasi baik pemberi pinjaman hipotek maupun penyedia layanan hipotek, baik yang merupakan lembaga depository maupun non-depository. CFPB menerapkan aturan seperti aturan Ability-to-Repay dan Qualified Mortgage (ATR/QM) yang mewajibkan pemberi pinjaman untuk menilai kemampuan peminjam dalam melunasi pinjaman [33]. Selain itu, CFPB juga mengatur proses pengungkapan melalui aturan TILA-RESPA Integrated Disclosure (TRID), yang menggabungkan formulir Good Faith Estimate dan Truth in Lending menjadi Loan Estimate dan Closing Disclosure untuk meningkatkan transparansi [34]. Aturan pelayanan hipotek juga mengharuskan penyedia layanan untuk merespons permintaan peminjam, menawarkan opsi mitigasi kerugian, dan mematuhi prosedur penyelesaian kesalahan [35].

Kartu Kredit dan Produk Kredit Konsumen

CFPB mengawasi produk kredit konsumen seperti credit card dan produk kredit berputar lainnya. Pengawasan mencakup praktik pengelolaan akun, penagihan, dan pengungkapan informasi kepada konsumen. Biro ini menerapkan peraturan di bawah Regulation Z, yang mengharuskan pengungkapan suku bunga, biaya, dan persyaratan lainnya secara jelas. Pada tahun 2024, CFPB menetapkan aturan akhir yang membatasi biaya keterlambatan kartu kredit hingga $8 untuk sebagian besar penerbit, sebagai bagian dari upaya untuk melindungi konsumen dari biaya yang berlebihan [36]. CFPB juga mengawasi praktik pemasaran program hadiah kartu kredit, memastikan bahwa devaluasi hadiah atau pembatasan penebusan tidak dianggap sebagai praktik yang tidak adil atau menipu [37].

Pinjaman Mahasiswa dan Pelayanan Pinjaman Pendidikan

CFPB memiliki peran penting dalam mengawasi sektor student loan, khususnya pinjaman swasta dan pelayanan pinjaman pendidikan. Biro ini memantau praktik pelayanan pinjaman, termasuk akurasi pelaporan pembayaran, penanganan permintaan penundaan pembayaran (forbearance), dan penawaran opsi pelunasan. CFPB telah mengambil tindakan terhadap perusahaan seperti Performant Recovery, Inc. karena melakukan penagihan pinjaman mahasiswa secara ilegal [38]. Selain itu, CFPB menerbitkan hasil survei tahunan terhadap peminjam pinjaman mahasiswa untuk memahami tantangan pembayaran dan memantau praktik pemberi pinjaman dan penyedia layanan [39].

Penagihan Utang dan Laporan Konsumen

CFPB mengawasi industri debt collection, termasuk penagih pertama dan pihak ketiga, untuk mencegah praktik yang menipu atau menindas. Biro ini menerapkan Regulation F, yang mengatur bagaimana penagih dapat berkomunikasi dengan konsumen, kapan mereka dapat menghubungi, dan apa yang harus mereka ungkapkan [40]. CFPB juga mengawasi consumer reporting companies seperti Equifax, Experian, dan TransUnion, untuk memastikan akurasi dan keadilan dalam pelaporan kredit. CFPB telah mengambil tindakan terhadap perusahaan pelaporan kredit karena gagal melakukan penyelidikan yang wajar terhadap kesalahan pelaporan, termasuk perintah kepada Equifax untuk membayar $15 juta pada Januari 2025 [41].

Pinjaman Cepat dan Pembiayaan Mobil

CFPB mengawasi penyedia payday loans dan produk pinjaman berbiaya tinggi lainnya, dengan fokus pada pemberi pinjaman yang menawarkan pinjaman jangka pendek dan bernilai kecil. Biro ini telah mengeluarkan aturan, seperti aturan pinjaman cepat tahun 2017 yang mewajibkan penilaian kemampuan membayar, meskipun beberapa ketentuan kemudian dicabut [42]. CFPB juga mengawasi peserta besar di pasar automobile financing, termasuk pemberi pinjaman mobil dan penyedia leasing, untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan konsumen [11].

Layanan Keuangan Digital dan Pembayaran

Dalam respons terhadap pertumbuhan teknologi keuangan, CFPB telah memperluas pengawasannya ke sektor digital. Pada tahun 2024, CFPB menetapkan aturan akhir yang memperluas pengawasan ke peserta besar di pasar aplikasi pembayaran digital konsumen umum, termasuk platform seperti Apple Pay, Google Pay, dan PayPal, yang memproses lebih dari 50 juta transaksi per tahun [29]. Pengawasan ini bertujuan untuk melindungi data pribadi, mengurangi penipuan, dan mencegah praktik "debanking" ilegal. Selain itu, CFPB telah menyelesaikan aturan tentang Personal Financial Data Rights di bawah Bagian 1033 dari Dodd-Frank Act, yang memberi konsumen hak untuk mengakses dan berbagi data keuangan mereka dengan pihak ketiga secara aman [45].

Transfer Uang Internasional dan Produk Lainnya

CFPB juga mengawasi layanan international money transfers, memastikan transparansi dalam biaya dan nilai tukar untuk layanan transfer uang (remitansi) [11]. Selain itu, CFPB memantau sektor-sektor lain seperti pemasaran produk keuangan digital, termasuk praktik "preferensi" dan "pengarahan" oleh perantara digital, serta program "Buy Now, Pay Later (BNPL)" yang dianggap tunduk pada undang-undang perlindungan konsumen seperti Truth in Lending Act [47]. Semua pengawasan ini dilakukan melalui kombinasi pemeriksaan pengawasan, tindakan penegakan hukum, dan pembuatan peraturan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang federal [30].

Pengawasan dan Penegakan Hukum

Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) memainkan peran sentral dalam menjaga integritas pasar keuangan konsumen melalui pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen. Dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Reformasi dan Perlindungan Konsumen Dodd-Frank, CFPB memiliki otoritas untuk mengawasi berbagai lembaga keuangan dan menindak tegas praktik yang tidak adil, menipu, atau merugikan [20]. Pendekatan ini mencakup pengawasan langsung, tindakan penegakan hukum, serta kerja sama dengan regulator lain untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum perlindungan konsumen.

Pengawasan dan Pemeriksaan Lembaga Keuangan

CFPB melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan konsumen federal. Lembaga ini memiliki wewenang pengawasan atas bank, koperasi kredit, dan lembaga keuangan lainnya dengan aset lebih dari $10 miliar, serta afiliasinya [11]. Selain itu, CFPB juga mengawasi lembaga non-deposito seperti pemberi pinjaman dan penyedia layanan hipotek, pemberi pinjaman bayaran harian (payday), pemberi pinjaman mahasiswa swasta, serta peserta besar dalam pasar pelaporan konsumen, penagihan utang, dan pembiayaan otomotif [32].

Pemeriksaan yang dilakukan bersifat berbasis risiko dan menilai sistem manajemen kepatuhan, praktik spesifik produk, serta kepatuhan terhadap undang-undang seperti Truth in Lending Act, Equal Credit Opportunity Act, dan Fair Debt Collection Practices Act [30]. Pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung atau jarak jauh, dengan prosedur terperinci untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi kerugian konsumen [30]. Sejak 2024, CFPB juga memperluas pengawasannya ke peserta besar dalam pasar aplikasi pembayaran digital konsumen umum, termasuk platform fintech seperti PayPal, Venmo, dan Apple Pay, yang memproses lebih dari 50 juta transaksi per tahun [29].

Tindakan Penegakan Hukum dan Penyelesaian

Ketika lembaga keuangan melanggar undang-undang perlindungan konsumen, CFPB dapat mengambil tindakan penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Tindakan ini dapat mengakibatkan denda, restitusi kepada konsumen, dan persyaratan agar perusahaan mengubah praktiknya [38]. Sebagai contoh, pada Desember 2024, CFPB mengeluarkan perintah terhadap Performant Recovery, Inc. karena melakukan kegiatan penagihan pinjaman mahasiswa secara ilegal [38]. CFPB menegakkan berbagai undang-undang, termasuk Consumer Financial Protection Act, Fair Credit Reporting Act, dan Electronic Fund Transfer Act, menjadikannya alat penting dalam mencegah penyimpangan dan mempromosikan perlakuan yang adil terhadap konsumen [57].

Tindakan penegakan CFPB dapat mengambil bentuk perintah sukarela (consent order) atau proses litigasi. Perintah sukarela adalah kesepakatan hukum mengikat di mana pihak yang dituntut tidak mengakui atau menyangkal tuduhan, tetapi setuju untuk mematuhi langkah-langkah korektif dan restitusi [58]. Sebaliknya, litigasi melibatkan proses pengadilan di mana CFPB harus membuktikan tuduhannya, yang dapat menghasilkan hukuman lebih luas seperti larangan permanen atau denda besar [59].

Sejak berdiri, CFPB telah menginisiasi lebih dari 325 tindakan penegakan hingga Januari 2025, mengamankan sekitar $19,7 miliar dalam bentuk restitusi konsumen dan $5 miliar dalam denda perdata [60]. Salah satu kasus terkenal adalah tindakan terhadap Wells Fargo pada 2016, di mana bank tersebut didenda $100 juta karena membuka lebih dari dua juta rekening tanpa otorisasi konsumen [61]. Kasus lain termasuk perintah terhadap Carrington Mortgage Services, LLC karena menyesatkan peminjam tentang syarat penangguhan pembayaran selama pandemi, serta tindakan terhadap Fay Servicing, LLC karena melanggar perlindungan penyitaan dalam CARES Act [62].

Penegakan terhadap Praktik yang Tidak Adil, Menipu, atau Merugikan (UDAAP)

Salah satu alat penegakan paling penting CFPB adalah larangan terhadap tindakan atau praktik yang tidak adil, menipu, atau merugikan (Unfair, Deceptive, or Abusive Acts or Practices/UDAAP), yang diatur dalam Bagian 1031 dari Undang-Undang Dodd-Frank [63]. Praktik dianggap tidak adil jika menyebabkan kerugian besar bagi konsumen yang tidak dapat dihindari secara wajar dan tidak seimbang dengan manfaatnya [23]. Praktik menipu terjadi jika menyesatkan konsumen secara material, sedangkan praktik merugikan terjadi jika secara signifikan mengganggu kemampuan konsumen memahami syarat produk atau memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakmampuan melindungi kepentingan diri, atau ketergantungan pada pemberi layanan [25].

CFPB menggunakan kewenangan UDAAP untuk menindak berbagai pelanggaran, termasuk pemasaran yang menyesatkan, biaya tersembunyi, dan praktik penagihan yang agresif. Misalnya, CFPB mengambil tindakan terhadap Equifax karena gagal melakukan penyelidikan yang wajar terhadap kesalahan pelaporan kredit, serta terhadap ACE Cash Express karena mendorong peminjam ke dalam siklus utang melalui pinjaman bayaran harian berulang [66]. Namun, interpretasi luas CFPB terhadap UDAAP, terutama dalam konteks diskriminasi, sempat dibatalkan oleh pengadilan federal pada 2023 karena dianggap melebihi kewenangan hukumnya [67].

Peran dalam Inovasi Fintech dan Perlindungan Data

Dalam menghadapi perkembangan cepat teknologi keuangan, CFPB telah menyesuaikan kerangka pengawasannya untuk mengatasi risiko dari model bisnis fintech yang muncul. Pada 2024, CFPB menetapkan aturan akhir tentang hak data keuangan pribadi, yang mengharuskan lembaga keuangan menyediakan akses aman dan standar terhadap data keuangan konsumen melalui application programming interfaces (APIs) [45]. Aturan ini mendukung ekosistem perbankan terbuka (open banking) dan memungkinkan konsumen berbagi data mereka dengan pihak ketiga yang sah, seperti aplikasi pengelolaan keuangan [69].

Selain itu, CFPB aktif menangani bias algoritmik dan memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan otomatis yang digunakan oleh perusahaan fintech. CFPB menegaskan bahwa penggunaan artificial intelligence dalam penilaian kredit tidak membebaskan pemberi pinjaman dari kewajiban mereka di bawah Equal Credit Opportunity Act [70]. Lembaga ini mengeluarkan panduan bahwa pemberi pinjaman harus memberikan alasan spesifik dan akurat untuk penolakan kredit, bahkan jika keputusan dibuat oleh model algoritma yang kompleks [71]. Pada April 2023, CFPB bersama Departemen Kehakiman AS mengeluarkan pernyataan bersama bahwa sistem otomatis tidak dikecualikan dari undang-undang anti-diskriminasi federal [72].

Kerja Sama dengan Regulator Lain

CFPB tidak bekerja secara terisolasi, tetapi berkoordinasi erat dengan regulator federal lainnya untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan konsistensi pengawasan. Lembaga ini memiliki memorandum kesepahaman (MOU) dengan Federal Trade Commission (FTC) untuk kerja sama penegakan, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku non-bank [73]. CFPB juga berkoordinasi dengan regulator pengawas seperti Federal Reserve, Office of the Comptroller of the Currency (OCC), Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), dan National Credit Union Administration (NCUA) untuk berbagi temuan pemeriksaan dan menyelaraskan pendekatan pengawasan [74].

Dalam konteks pinjaman, CFPB berbagi tanggung jawab dengan Department of Justice (DOJ) dalam menindak praktik redlining dan diskriminasi harga. Pada 2024, CFPB dan DOJ mengambil tindakan terhadap Fairway Independent Mortgage karena diduga melakukan redlining terhadap lingkungan kulit hitam di Birmingham, Alabama [75]. Kerja sama ini memperkuat upaya untuk mengatasi disparitas dalam kepemilikan rumah dan akses kredit, terutama di komunitas yang kurang terlayani.

Edukasi Konsumen dan Penanganan Keluhan

Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) memainkan peran penting dalam memberdayakan individu melalui edukasi keuangan dan menangani keluhan konsumen secara sistematis. Dengan menggabungkan pendekatan berbasis penelitian dan prinsip ekonomi perilaku, CFPB berupaya meningkatkan pemahaman konsumen, mengurangi kesalahan keuangan, dan memastikan akses yang adil terhadap produk dan layanan keuangan. Upaya ini mencakup pengembangan sumber daya pendidikan, desain pengungkapan yang lebih jelas, serta sistem penanganan keluhan yang responsif dan transparan [1].

Edukasi Keuangan Berbasis Penelitian dan Ekonomi Perilaku

CFPB menerapkan prinsip-prinsip ekonomi perilaku untuk merancang materi edukasi dan pengungkapan keuangan yang lebih efektif. Pendekatan ini mengakui bahwa konsumen sering kali membuat keputusan yang tidak rasional karena bias kognitif seperti present bias (prioritas terhadap kepuasan segera), anchoring (ketergantungan pada informasi pertama), dan overconfidence (keyakinan berlebihan). Untuk mengatasi hal ini, CFPB menggunakan teknik "nudge" yang halus untuk membimbing keputusan tanpa membatasi pilihan [77].

Salah satu inisiatif utama adalah program Know Before You Owe, yang menyederhanakan pengungkapan untuk produk seperti mortgage melalui aturan TILA-RESPA Integrated Disclosure (TRID). Program ini menggantikan formulir yang tumpang tindih dengan dua dokumen standar: Loan Estimate dan Closing Disclosure, yang menyoroti informasi kunci seperti suku bunga, pembayaran bulanan, dan biaya total pinjaman dalam format yang mudah dipahami [78]. Desain ini mengurangi beban kognitif dan meningkatkan kemampuan konsumen untuk membandingkan penawaran.

CFPB juga mengembangkan alat edukasi khusus untuk kelompok usia dan demografi tertentu. Program Youth Financial Education menyediakan rencana pelajaran dan materi pelatihan bagi pendidik K–12, serta alat tinjauan kurikulum untuk menilai efektivitas materi pendidikan keuangan [79]. Penelitian CFPB menunjukkan bahwa pendidikan keuangan berbasis sekolah yang wajib dan mencakup pembelajaran eksperiential dapat meningkatkan perilaku keuangan jangka panjang, seperti manajemen kredit yang lebih baik dan penurunan tingkat keterlambatan pembayaran [80].

Untuk konsumen dewasa, terutama yang berpenghasilan rendah dan menengah, CFPB menawarkan alat Your Money, Your Goals. Alat ini dirancang untuk digunakan oleh penyedia layanan sosial dan pelatih keuangan untuk membantu individu mengelola utang, membangun tabungan, dan merencanakan tonggak keuangan [81]. Evaluasi terhadap inisiatif pelatihan keuangan ini menunjukkan peningkatan yang terukur dalam perilaku keuangan, termasuk peningkatan tabungan dan penurunan utang [82].

Penanganan Keluhan Konsumen dan Dampaknya terhadap Regulasi

Sistem penanganan keluhan CFPB adalah pilar penting dalam misinya untuk melindungi konsumen. Konsumen dapat mengajukan keluhan terkait produk atau layanan keuangan seperti credit card, mortgage, student loan, dan rekening bank melalui situs web CFPB [83]. Setelah diajukan, keluhan diteruskan ke perusahaan terkait, yang diharapkan merespons dalam waktu sekitar 15 hari [84].

CFPB memantau respons perusahaan dan dapat menerbitkan keluhan serta balasan perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan mengidentifikasi masalah pasar yang lebih luas [85]. Basis data keluhan konsumen, yang berisi hampir 2 juta keluhan per 2024, berfungsi sebagai sumber daya kunci untuk mengidentifikasi tren kesalahan, mengarahkan penyelidikan, dan membentuk prioritas penegakan hukum [86]. Misalnya, analisis keluhan telah mengungkapkan pertumbuhan signifikan dalam masalah yang terkait dengan layanan Buy Now, Pay Later (BNPL), yang memicu laporan dan pengawasan yang ditargetkan oleh CFPB [87].

Pengaruh Penelitian dan Survei terhadap Kebijakan

CFPB secara aktif menggunakan survei dan penelitian empiris untuk menginformasikan pengembangan kebijakan dan tindakan penegakan hukum. Survei Making Ends Meet, yang bersifat representatif secara nasional, mengeksplorasi bagaimana konsumen mengelola ketidakstabilan keuangan, termasuk volatilitas pendapatan dan akses ke layanan keuangan. Temuan dari survei 2024 mengungkapkan perburukan kesejahteraan keuangan, terutama di antara rumah tangga berpenghasilan rendah dan komunitas kulit hitam dan Hispanik, yang secara langsung memengaruhi diskusi kebijakan mengenai keringanan utang dan akses ke kredit yang terjangkau [88].

CFPB juga melakukan eksperimen survei kuantitatif untuk menguji efektivitas pengungkapan keuangan. Sebagai contoh, dalam sebuah eksperimen daring acak, CFPB menguji formulir pengungkapan model untuk penagihan utang yang telah kedaluwarsa. Hasilnya menunjukkan bahwa bahasa yang disederhanakan dan disorot secara visual secara signifikan meningkatkan pemahaman konsumen, yang mengarah pada rekomendasi untuk praktik pengungkapan standar [89].

Efektivitas Program dan Tantangan yang Berkelanjutan

Bukti empiris mendukung efektivitas inisiatif edukasi CFPB. Sebuah studi yang dilakukan bersama National Bureau of Economic Research (NBER) menemukan bahwa pengungkapan yang disederhanakan untuk rekening tabungan secara signifikan meningkatkan pemahaman konsumen dan memengaruhi pilihan produk menuju opsi yang lebih menguntungkan [90]. Penelitian serupa menunjukkan bahwa bahkan intervensi edukasi "sentuhan ringan", seperti petunjuk perilaku yang sederhana, dapat secara signifikan mengurangi saldo kartu kredit [91].

Namun, tantangan tetap ada dalam melindungi populasi yang rentan. Kelompok-kelompok seperti individu berpenghasilan rendah, orang dewasa yang rentan secara ekonomi, dan komunitas berwarna masih menghadapi hambatan sistemik, termasuk biaya perbankan yang tinggi (seperti biaya overdraft), biaya yang melekat pada kartu manfaat publik, dan diskriminasi dalam layanan keuangan [92]. CFPB terus menekankan perlunya peraturan yang lebih kuat, penegakan hukum yang ditingkatkan, dan desain kebijakan yang inklusif untuk menutup kesenjangan perlindungan ini.

Struktur Kepemimpinan dan Pendanaan

Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) dipimpin oleh seorang direktur yang saat ini dijabat oleh Russell Vought sebagai direktur pelaksana pada awal 2025. Vought ditunjuk oleh Presiden Donald Trump setelah kepemimpinan sebelumnya berakhir [93]. Sebelumnya, Scott Bessent sempat menjabat sebagai direktur pelaksana pada Februari 2025, namun posisi tersebut kemudian kembali dipegang oleh Vought [94]. Hingga awal 2026, Senat belum mengkonfirmasi direktur tetap, karena nominasi Stuart Levenbach dikembalikan ke Presiden, memungkinkan Vought untuk terus menjabat sebagai direktur pelaksana [95].

Struktur Kepemimpinan

Kepemimpinan CFPB berpusat pada satu direktur, yang ditunjuk oleh Presiden dan dikonfirmasi oleh Senat. Direktur menjabat selama lima tahun dan hanya dapat diberhentikan oleh Presiden karena ketidakmampuan, kelalaian, atau penyalahgunaan wewenang [8]. Struktur kepemimpinan berbasis satu orang ini berbeda dari lembaga pengawas keuangan lain seperti Federal Reserve, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) atau Commodity Futures Trading Commission (CFTC) yang dipimpin oleh komisi beranggotakan banyak orang dengan masa jabatan bergantian [97]. Model kepemimpinan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan independensi dari intervensi politik, meskipun juga menuai kritik terkait keseimbangan akuntabilitas [98].

Pendanaan dan Otonomi Keuangan

CFPB dibiayai melalui transfer kuartalan dari sistem Federal Reserve, bukan melalui alokasi anggaran tahunan dari Kongres. Pendanaan ini diambil dari biaya operasional Federal Reserve dan dibatasi oleh batas tahunan yang disesuaikan dengan inflasi. Mekanisme ini memberi CFPB kemandirian operasional yang tinggi karena terlepas dari negosiasi anggaran tahunan langsung dengan Kongres, meskipun Kongres tetap memiliki wewenang pengawasan atas anggaran lembaga tersebut [99]. Pada tahun fiskal 2025, batas pendanaan CFPB ditetapkan sebesar $823 juta [100].

Keabsahan struktur pendanaan ini sempat dipertanyakan secara hukum, namun Mahkamah Agung Amerika Serikat memperkuatnya dalam kasus Consumer Financial Protection Bureau v. Community Financial Services Association of America, Ltd. pada tahun 2024. Dalam putusan 7–2, Mahkamah menyatakan bahwa mekanisme pendanaan CFPB tidak melanggar Klausul Appropriations dalam Konstitusi Amerika Serikat, sehingga memperkuat otonomi keuangan lembaga tersebut [101]. Putusan ini menyelesaikan ketidakpastian hukum yang muncul dari keputusan Pengadilan Banding Sirkuit Kelima pada 2022 yang sebelumnya menyatakan struktur pendanaan tersebut inkonstitusional [102].

Meskipun demikian, upaya legislatif terus berlanjut untuk membawa CFPB ke dalam proses alokasi anggaran tradisional Kongres, seperti yang terlihat dalam rancangan undang-undang alokasi tahun fiskal 2025 [103]. Kemandirian keuangan ini, dipadukan dengan perlindungan pemberhentian direktur, menjadikan CFPB sebagai salah satu lembaga federal paling mandiri dari pengaruh eksekutif dan legislatif.

Akuntabilitas dan Pengawasan

Meskipun memiliki kemandirian keuangan, CFPB tetap tunduk pada berbagai mekanisme akuntabilitas. Government Accountability Office (GAO) melakukan audit keuangan tahunan terhadap CFPB. Pada November 2024, GAO melaporkan bahwa laporan keuangan CFPB untuk tahun fiskal 2023 dan 2024 disajikan secara wajar dan kontrol internalnya efektif [104]. Selain itu, CFPB wajib mengajukan laporan semesteran kepada Kongres yang mencakup aktivitas, anggaran, dan tindakan penegakan hukumnya [105]. Proses pembuatan peraturan CFPB juga transparan, mengikuti ketentuan dari Administrative Procedure Act, termasuk pemberitahuan publik, masa komentar, dan sidang lapangan [12]. Peraturan akhir diterbitkan dalam Federal Register dengan justifikasi hukum dan ekonomi yang rinci [107].

Regulasi dan Pembuatan Kebijakan

Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) memainkan peran sentral dalam membentuk lanskap regulasi keuangan konsumen di Amerika Serikat melalui kewenangan pembuatan kebijakan yang luas dan proses pembuatan peraturan yang ketat. Berdasarkan Undang-Undang Reformasi dan Perlindungan Konsumen Dodd-Frank, CFPB diberi mandat untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan menegakkan peraturan yang memastikan pasar keuangan konsumen adil, transparan, dan kompetitif. Kewenangan ini mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, dari mortgage hingga layanan digital, serta memungkinkan CFPB untuk merespons risiko pasar yang muncul secara proaktif [9].

Kewenangan Hukum dan Mandat Statuter

Kewenangan pembuatan kebijakan CFPB berasal dari Undang-Undang Dodd-Frank, khususnya melalui Pasal X, yang menetapkan badan ini sebagai lembaga otonom dengan kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam perlindungan konsumen keuangan [10]. Mandat utamanya, seperti yang diatur dalam 12 U.S.C. § 5511, adalah untuk menerapkan dan menegakkan undang-undang perlindungan konsumen keuangan federal, termasuk Truth in Lending Act (TILA), Fair Credit Reporting Act (FCRA), dan Electronic Fund Transfer Act (EFTA) [14]. Kewenangan ini memungkinkan CFPB untuk menulis peraturan yang mengatur pengungkapan, praktik pinjaman, penagihan utang, dan layanan hipotek, serta menyesuaikan aturan tersebut dengan perubahan teknologi dan risiko pasar yang muncul.

Kewenangan aturan CFPB meliputi entitas perbankan dan non-perbankan, termasuk bank, koperasi kredit, pemberi pinjaman hipotek, lembaga pinjaman mahasiswa swasta, pemberi pinjaman gaji (payday lenders), dan penyedia layanan pembayaran digital. CFPB memiliki otoritas pengawasan terhadap lembaga perbankan dengan aset lebih dari $10 miliar dan terhadap peserta besar di pasar tertentu, seperti pelaporan konsumen, penagihan utang, dan pembiayaan mobil [11]. CFPB juga dapat memperluas pengawasannya ke entitas non-perbankan lainnya jika menentukan bahwa aktivitas mereka menimbulkan risiko terhadap konsumen [112].

Proses Pembuatan Peraturan dan Prosedur

CFPB mengikuti proses pembuatan peraturan yang ketat yang diatur oleh Administrative Procedure Act (APA) untuk memastikan transparansi, partisipasi publik, dan ketahanan hukum. Proses ini mencakup beberapa tahap utama:

  1. Fase Pra-Peraturan dan Penelitian: Sebelum mengusulkan peraturan, CFPB melakukan penelitian ekstensif, analisis data, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Ini termasuk rapat dengar pendapat lapangan, kelompok fokus konsumen, dan konsultasi dengan dewan penasihat. Untuk peraturan yang memengaruhi usaha kecil, CFPB dapat membentuk Panel Ulasan Usaha Kecil di bawah Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act (SBREFA) untuk mengevaluasi potensi beban [12].

  2. Pemberitahuan Awal atau Pemberitahuan Peraturan yang Diusulkan (ANPRM/NPRM): Proses formal dimulai dengan menerbitkan Pemberitahuan Peraturan yang Diusulkan (Notice of Proposed Rulemaking, NPRM) di Federal Register, yang menyajikan rancangan peraturan beserta penjelasan tujuan, dasar hukum, dan efek ekonomi potensialnya [114].

  3. Periode Komentar Publik: Setelah NPRM diterbitkan, CFPB membuka periode komentar publik, biasanya berlangsung 60 hingga 90 hari. Pemangku kepentingan, termasuk konsumen, lembaga keuangan, kelompok advokasi, dan regulator negara bagian, dapat mengirimkan umpan balik melalui Regulations.gov, email, atau surat. Semua komentar ditempatkan dalam docket publik untuk transparansi [115].

  4. Tinjauan dan Revisi: CFPB meninjau semua komentar yang diterima, menganalisis implikasinya, dan dapat merevisi rancangan peraturan berdasarkan masukan tersebut. Badan ini harus menanggapi komentar penting dalam pendahuluan peraturan final, menjelaskan bagaimana masukan tersebut memengaruhi hasilnya. Fase ini sering kali melibatkan koordinasi antarlembaga dengan Federal Reserve, FDIC, dan Federal Trade Commission (FTC) [116].

  5. Publikasi Peraturan Final: Peraturan final diterbitkan di Federal Register dan dikodifikasikan dalam Code of Federal Regulations (CFR), biasanya di Bab 12, Bab X. Publikasi ini mencakup teks penuh peraturan, tanggapan terhadap komentar utama, tanggal efektif, dan analisis dampak peraturan. Sebagai contoh, Peraturan Final 2024 tentang Hak Data Keuangan Pribadi diterbitkan pada 18 November 2024, dengan tanggal efektif 1 April 2026, untuk memberi waktu bagi industri beradaptasi [117].

Peran dalam Penegakan Praktik yang Tidak Adil, Menipu, atau Merugikan (UDAAP)

Kewenangan utama CFPB dalam pembuatan kebijakan adalah penerapan larangan terhadap praktik yang tidak adil, menipu, atau merugikan (Unfair, Deceptive, or Abusive Acts or Practices, UDAAP), yang diatur dalam 12 U.S.C. § 5536(a)(1)(B). Ini merupakan salah satu alat penegakan paling kuat yang dimiliki oleh badan ini:

  • Praktik Tidak Adil: Suatu tindakan dianggap tidak adil jika menyebabkan atau kemungkinan besar akan menyebabkan cedera substansial pada konsumen, yang tidak dapat dihindari secara wajar dan tidak seimbang dengan manfaat bagi konsumen atau persaingan [23].
  • Praktik Menipu: Suatu praktik dianggap menipu jika menyesatkan atau kemungkinan besar akan menyesatkan konsumen, dan penafsiran konsumen tersebut wajar dalam keadaan yang ada, dengan kesalahan tersebut bersifat material [24].
  • Praktik Merugikan: Suatu praktik dianggap merugikan jika secara material mengganggu kemampuan konsumen untuk memahami ketentuan produk atau memanfaatkan secara tidak masuk akal ketidaktahuan konsumen, ketidakmampuan untuk melindungi kepentingan mereka, atau ketergantungan mereka pada entitas untuk bertindak demi kepenterekan mereka [25].

CFPB menggunakan kewenangan UDAAP untuk mengejar tindakan yang tidak hanya melanggar undang-undang tertentu tetapi juga menyebabkan kerugian luas pada konsumen. Badan ini menerbitkan prosedur pemeriksaan dan pernyataan kebijakan untuk membimbing stafnya dalam mengidentifikasi praktik UDAAP, terutama dalam konteks di mana konsumen menghadapi pilihan terbatas atau produk keuangan yang kompleks [26].

Regulasi dan Inisiatif Kebijakan Utama

CFPB telah mengeluarkan berbagai peraturan dan inisiatif kebijakan penting yang membentuk pasar keuangan konsumen:

  • Peraturan Hak Data Keuangan Pribadi (2024): Aturan ini menetapkan hak konsumen untuk mengakses dan berbagi data keuangan mereka secara aman dengan pihak ketiga, mempromosikan persaingan dan inovasi dalam layanan keuangan digital sambil melindungi privasi konsumen [45].
  • Peraturan tentang Larangan Penggunaan Informasi Medis (2025): Pada 7 Januari 2025, CFPB mengeluarkan aturan final di bawah Peraturan V yang melarang kreditor dan agen pelaporan konsumen menggunakan informasi medis dalam keputusan kredit, menutup celah yang sebelumnya ada [123].
  • Aturan Kredit Gaji (Payday Lending Rule, 2017): Aturan ini mengharuskan pemberi pinjaman untuk menilai kemampuan konsumen untuk membayar pinjaman jangka pendek sebelum memberikan kredit, meskipun beberapa ketentuan kemudian dicabut [42].
  • Aturan Biaya Overdraft (2024): Aturan ini ditujukan untuk mengekang biaya overdraft yang berlebihan dengan mengharuskan pengungkapan biaya yang lebih jelas dan membatasi biaya berulang pada transaksi yang sama [125].
  • TILA-RESPA Integrated Disclosure (TRID): Aturan ini menggabungkan beberapa formulir pengungkapan hipotek menjadi dua dokumen standar—Perkiraan Pinjaman (Loan Estimate) dan Pengungkapan Penutupan (Closing Disclosure)—untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan konsumen membandingkan penawaran pinjaman [34].

Koordinasi dan Penyelesaian Konflik dengan Regulator Lain

CFPB berkoordinasi dengan berbagai regulator federal dan negara bagian untuk menghindari duplikasi dan memastikan konsistensi pengaturan. Badan ini telah menandatangani memorandum kesepahaman (MOUs) dengan Federal Reserve, FDIC, Office of the Comptroller of the Currency (OCC), dan National Credit Union Administration (NCUA) untuk memfasilitasi berbagi informasi dan koordinasi pengawasan [74]. CFPB juga bekerja sama erat dengan Federal Trade Commission (FTC) melalui MOUs untuk menghindari tumpang tindih dalam penegakan hukum dan meningkatkan efisiensi [73].

Namun, tumpang tindih kewenangan dapat menimbulkan ketegangan, terutama dengan OCC yang sering menegaskan prakiraan federal atas hukum negara bagian, yang dapat membatasi kemampuan regulator negara bagian untuk menegakkan perlindungan konsumen [129]. CFPB juga mengeluarkan Sirkular Perlindungan Konsumen Keuangan kepada agen federal dan negara bagian lainnya untuk mempromosikan interpretasi dan penegakan standar perlindungan konsumen yang konsisten, terutama mengenai praktik UDAAP [130].

Evaluasi Dampak dan Penelitian Berbasis Bukti

CFPB menggunakan survei konsumen dan penelitian empiris untuk menginformasikan pengembangan kebijakan dan tindakan penegakan. Badan ini secara rutin melakukan eksperimen terkontrol acak dan pengujian kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas pengungkapan keuangan. Misalnya, penelitian telah menunjukkan bahwa pengungkapan yang dirancang ulang secara signifikan meningkatkan pemahaman konsumen tentang persyaratan akun dan memengaruhi pemilihan produk [90]. Survei seperti Making Ends Meet memberikan wawasan tentang bagaimana konsumen mengelola ketidakstabilan keuangan, yang secara langsung menginformasikan diskusi kebijakan tentang akses kredit dan bantuan utang [88]. Data dari Consumer Complaint Database juga digunakan untuk mengidentifikasi tren penyalahgunaan dan risiko pasar yang muncul [86].

Tantangan dan Kontroversi Hukum

Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) telah menghadapi sejumlah tantangan hukum dan kontroversi sejak didirikannya, terutama terkait struktur pendanaan, kewenangan pengawasan, dan interpretasi dari mandat hukumnya. Tantangan-tantangan ini mencerminkan ketegangan yang berkelanjutan antara upaya lembaga untuk melindungi konsumen dan batasan konstitusional serta yurisdiksi yang ditetapkan oleh pengadilan dan badan legislatif. Beberapa isu utama mencakup konstitusionalitas pendanaan, sengketa yurisdiksi dengan regulator lain, dan debat mengenai cakupan kewenangan Unfair, Deceptive, or Abusive Acts or Practices (UDAAP).

Konstitusionalitas Pendanaan dan Putusan Mahkamah Agung

Salah satu tantangan hukum paling signifikan yang dihadapi CFPB adalah keabsahan struktur pendanaannya. Lembaga ini dibiayai melalui transfer kuartalan dari Federal Reserve, bukan melalui alokasi anggaran tahunan dari Kongres, yang menimbulkan pertanyaan tentang pelanggaran terhadap Klausul Appropriations dalam Konstitusi AS. Struktur ini dimaksudkan untuk memastikan independensi operasional CFPB dari intervensi politik jangka pendek. Namun, dalam kasus Community Financial Services Association of America, Ltd. v. Consumer Financial Protection Bureau, Pengadilan Banding Sirkuit Kelima pada tahun 2022 memutuskan bahwa mekanisme pendanaan tersebut inkonstitusional [102].

Keputusan ini kemudian dibawa ke Mahkamah Agung AS, yang pada 16 Mei 2024 memutuskan dengan suara 7-2 bahwa struktur pendanaan CFPB sah secara konstitusional [135]. Putusan ini menguatkan legitimasi kelembagaan CFPB dan memungkinkan kelanjutan operasionalnya tanpa harus bergantung pada proses anggaran tahunan Kongres. Meskipun demikian, upaya legislatif terus berlanjut untuk membawa CFPB ke dalam proses appropriations tradisional, mencerminkan oposisi politik yang berkelanjutan terhadap model pendanaan independen ini [103].

Sengketa Yurisdiksi dan Koordinasi dengan Regulator Lain

CFPB juga menghadapi ketegangan dengan regulator keuangan federal lainnya, terutama dalam menentukan batas kewenangan pengawasan. Meskipun CFPB memiliki kewenangan pengawasan utama atas lembaga keuangan besar, termasuk bank dengan aset lebih dari $10 miliar, otoritas seperti OCC dan FDIC tetap memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan kehati-hatian institusi yang mereka awasi. Ini menciptakan potensi tumpang tindih dan konflik dalam penegakan hukum.

Misalnya, OCC telah mengeluarkan surat interpretasi yang menyatakan bahwa hukum negara bagian yang bertentangan dengan operasi bank nasional dapat dikecualikan (preempted), yang membatasi kemampuan regulator negara bagian untuk menegakkan perlindungan konsumen [137]. Selain itu, meskipun CFPB dan FTC memiliki kewenangan tumpang tindih dalam menegakkan larangan terhadap praktik yang tidak adil atau menipu, mereka telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) untuk menghindari duplikasi dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum [73]. Namun, ketegangan tetap ada, terutama ketika CFPB mengambil tindakan terhadap lembaga yang juga diawasi oleh regulator lain.

Kontroversi atas Interpretasi Kewenangan UDAAP

Interpretasi CFPB terhadap kewenangannya untuk menindak praktik yang tidak adil, menipu, atau merugikan (UDAAP) juga menjadi sumber kontroversi hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Direktur Rohit Chopra, CFPB memperluas definisi praktik "tidak adil" untuk mencakup diskriminasi, bahkan tanpa pelanggaran terhadap undang-undang kredit yang setara seperti ECOA. Pada Maret 2022, CFPB memperbarui Manual Pengawasan dan Pemeriksaannya untuk mencerminkan posisi ini [139].

Namun, pada September 2023, pengadilan distrik federal di Texas membatalkan pembaruan Manual UDAAP, menyatakan bahwa CFPB telah melampaui kewenangan hukumnya dengan menyamakan diskriminasi dengan praktik yang tidak adil tanpa otorisasi kongres yang jelas [67]. Putusan ini mencerminkan penerapan doktrin "pertanyaan besar" oleh Mahkamah Agung, yang mensyaratkan otorisasi kongres yang eksplisit untuk tindakan agensi yang memiliki dampak ekonomi atau politik yang signifikan. Meskipun CFPB mengajukan banding, pada Mei 2025, Pengadilan Banding Sirkuit Kelima mengabulkan permintaan CFPB untuk menghentikan proses banding, menunjukkan pergeseran strategis dalam prioritas penegakan [141].

Tantangan dalam Pengawasan Fintech dan Platform Digital

Upaya CFPB untuk memperluas pengawasan ke sektor fintech dan platform pembayaran digital juga memicu kontroversi. Pada tahun 2024, CFPB menetapkan aturan akhir yang memberikan wewenang pengawasan langsung terhadap penyedia aplikasi pembayaran digital konsumen skala besar, seperti PayPal, Venmo, dan Cash App, yang memproses lebih dari 50 juta transaksi per tahun [142]. Aturan ini ditujukan untuk melindungi data pribadi, mengurangi penipuan, dan mencegah "debanking ilegal" — penutupan akun konsumen tanpa proses yang layak.

Namun, aturan ini menghadapi kritik dan tantangan, termasuk dari Kongres, yang pada tahun 2024 mencabut aturan terkait yang menargetkan penyedia dompet digital nonbank. Selain itu, upaya CFPB untuk memperluas regulasi Regulation E agar mencakup aset digital dan dompet non-penitipan (unhosted wallets) dikritik karena dianggap tidak sesuai secara hukum dan teknologi, karena tidak ada entitas pusat yang dapat mematuhi persyaratan resolusi kesalahan atau batas kewajiban [143].

Penarikan Kembali dan Perubahan Strategi Administratif

Sejak pertengahan 2025, CFPB menunjukkan tanda-tanda pergeseran kebijakan deregulasi, termasuk pencabutan beberapa dokumen panduan, pengurangan staf, dan pengalihan tanggung jawab penegakan ke otoritas negara bagian [144]. Lembaga ini juga menghentikan penegakan terhadap aturan pinjaman bayar cepat (payday lending) tahun 2017 dan mengakhiri beberapa perintah persetujuan (consent orders) terkait biaya overdraft dan pelanggaran pelayanan hipotek [145]. Perubahan strategi ini mencerminkan respons terhadap tantangan hukum dan tekanan politik, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penurunan perlindungan konsumen, terutama bagi populasi yang rentan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa efektivitas dan konsistensi CFPB sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, keputusan pengadilan, dan dinamika politik yang terus berubah.

Peran dalam Inovasi Fintech dan Perlindungan Data

Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) memainkan peran sentral dalam mengatur dan membentuk inovasi teknologi keuangan (fintech) serta melindungi data konsumen dalam ekosistem keuangan digital yang terus berkembang. Melalui pendekatan yang menggabungkan pengawasan langsung, pembuatan kebijakan, dan penegakan hukum, CFPB berupaya memastikan bahwa inovasi dalam layanan keuangan digital tidak mengorbankan keadilan, transparansi, atau privasi konsumen. Lembaga ini secara aktif mengadaptasi kerangka kerjanya untuk menghadapi tantangan baru yang muncul dari platform digital, aplikasi pembayaran, dan penggunaan algoritma dalam pengambilan keputusan keuangan.

Pengawasan terhadap Platform Pembayaran Digital dan Aplikasi Keuangan

Salah satu langkah paling signifikan CFPB dalam menghadapi fintech adalah penetapan pengawasan langsung terhadap penyedia aplikasi pembayaran digital konsumen berskala besar. Pada November 2024, CFPB menetapkan aturan final yang mendefinisikan "peserta besar" dalam pasar aplikasi pembayaran digital konsumen umum, yang mencakup platform seperti PayPal, Venmo, Cash App, dan Apple Pay [146]. Aturan ini memberi CFPB wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang memproses lebih dari 5 juta transaksi per tahun atau lebih dari $100 juta dalam nilai transaksi [142].

Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menangani risiko yang terkait dengan penipuan, pelanggaran data, dan praktik "debanking ilegal"—penghentian akun konsumen secara tiba-tiba tanpa proses yang adil. Dengan memperluas otoritasnya ke luar lembaga keuangan tradisional, CFPB mengisi celah regulasi yang sebelumnya memungkinkan banyak platform fintech beroperasi tanpa pengawasan federal yang ketat. Pendekatan berbasis risiko ini mencerminkan komitmen CFPB untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen tetap berlaku di seluruh ekosistem keuangan, terlepas dari apakah penyedia layanan adalah bank atau nonbank.

Perlindungan Hak Data Keuangan Pribadi dan Ekosistem Perbankan Terbuka

Dalam upaya memperkuat kendali konsumen atas data keuangan mereka, CFPB menyelesaikan aturan penting mengenai Hak Data Keuangan Pribadi pada Oktober 2024. Aturan ini, yang didasarkan pada Bagian 1033 dari Undang-Undang Reformasi dan Perlindungan Konsumen Dodd-Frank, menetapkan hak konsumen untuk mengakses data keuangan mereka secara aman dan membagikannya dengan pihak ketiga yang mereka percayai, seperti aplikasi pengelolaan keuangan atau pemberi pinjaman alternatif [45]. Aturan ini mewajibkan lembaga keuangan untuk menyediakan akses data melalui Application Programming Interface (API) yang aman, terstandarisasi, dan dapat dibaca mesin [149].

CFPB juga menetapkan persyaratan ketat mengenai persetujuan konsumen. Konsumen harus memberikan persetujuan eksplisit, terperinci, dan dapat dicabut kembali sebelum data mereka dibagikan. Pihak ketiga yang menerima data memiliki kewajiban untuk melindungi data tersebut, membatasi penggunaannya sesuai dengan tujuan yang disetujui, dan tidak menjual atau memonetisasinya tanpa persetujuan tambahan [150]. Untuk mendukung interoperabilitas dan keamanan, CFPB menyetujui Financial Data Exchange (FDX) sebagai badan penetap standar untuk perbankan terbuka, yang mempromosikan kerangka kerja teknis yang konsisten di seluruh industri [151].

Mitigasi Bias Algoritmik dan Keadilan dalam Pengambilan Keputusan Otomatis

CFPB secara aktif mengatasi risiko bias algoritmik dalam layanan keuangan digital, terutama dalam penilaian kredit dan penentuan pinjaman. Lembaga ini menegaskan bahwa penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan algoritma kompleks tidak membebaskan pemberi pinjaman dari kewajiban hukum mereka di bawah Equal Credit Opportunity Act (ECOA) dan Regulation B. Pada September 2023, CFPB menerbitkan panduan yang menegaskan bahwa pemberi pinjaman harus memberikan alasan spesifik dan akurat kepada konsumen mengapa aplikasi kredit mereka ditolak, bahkan jika keputusan tersebut dibuat oleh model "kotak hitam" yang sulit diinterpretasikan [70].

Panduan ini diperkuat oleh Consumer Financial Protection Circular 2022-03, yang menyatakan bahwa kreditor tidak dapat menghindari kewajiban pemberitahuan tindakan negatif hanya karena kompleksitas algoritme yang mereka gunakan [153]. CFPB juga menekankan bahwa bias dalam data pelatihan atau desain model dapat menyebabkan dampak diskriminatif yang tidak adil terhadap kelompok yang dilindungi, seperti minoritas rasial dan komunitas berpenghasilan rendah. Untuk menanggapi hal ini, CFPB bergabung dengan Departemen Kehakiman dalam sebuah pernyataan bersama pada April 2023 yang menegaskan bahwa sistem otomatis tidak dikecualikan dari undang-undang anti-diskriminasi federal [72].

Penyeimbangan Inovasi dan Perlindungan Konsumen melalui Sandbox Regulasi

Untuk menyeimbangkan perlindungan konsumen dengan kebutuhan akan inovasi yang bertanggung jawab, CFPB menghidupkan kembali program sandbox dan surat tidak bertindaknya pada Januari 2025. Program ini, yang dikenal sebagai Compliance Assistance Sandbox (CAS) dan No-Action Letter (NAL), memungkinkan perusahaan fintech menguji produk dan layanan baru dalam lingkungan yang dikendalikan dengan perlindungan konsumen yang kuat [155]. Perusahaan yang berpartisipasi dapat menerima keringanan sementara dari persyaratan regulasi tertentu, memungkinkan mereka untuk berinovasi tanpa takut terkena sanksi segera, selama mereka memenuhi standar transparansi dan pelaporan yang ketat [156].

Kerangka kerja ini dirancang untuk mendukung inovasi dalam bidang seperti pembayaran digital, portabilitas data, dan pengambilan keputusan algoritmik, sambil memastikan bahwa inovasi tersebut tetap selaras dengan undang-undang perlindungan konsumen yang ada. Dengan menyediakan jalur yang aman untuk eksperimen, CFPB berupaya mengurangi hambatan masuk bagi perusahaan fintech yang lebih kecil dan mendorong persaingan di pasar keuangan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen CFPB untuk memodernisasi regulasi keuangan di era digital, memastikan bahwa ekosistem keuangan tetap inovatif, kompetitif, dan adil bagi semua konsumen.

Referensi