Otoritas Perilaku Keuangan

Otoritas Perilaku Keuangan (Otoritas Perilaku Keuangan) adalah badan pengatur independen yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor jasa keuangan di Inggris, didirikan pada 1 April 2013 menggantikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari reformasi besar-besaran sistem regulasi keuangan setelah krisis 2008. FCA memiliki tiga tujuan utama berdasarkan Undang-Undang Jasa dan Pasar Keuangan 2000: melindungi konsumen, menjaga integritas pasar keuangan, dan mendorong persaingan yang efektif di antara penyedia layanan keuangan. FCA mengawasi sekitar 42.000 perusahaan, termasuk , , penyedia layanan pembayaran, perusahaan kredit konsumen, dan platform pinjaman peer-to-peer, serta memainkan peran penting dalam regulasi aset kripto dan . Badan ini juga menerapkan inisiatif penting seperti Tugas Konsumen untuk memastikan hasil yang baik bagi pelanggan, serta mengoperasikan kotak pasir regulasi untuk mendukung inovasi fintech. FCA bekerja secara erat dengan Otoritas Regulasi Prudensial dan Bank Inggris dalam model "dua puncak" regulasi, dengan PRA mengawasi stabilitas keuangan institusi sementara FCA fokus pada perilaku pasar dan perlindungan konsumen. Sebagai bagian dari kerja sama internasional, FCA berpartisipasi dalam forum seperti Dewan Stabilitas Keuangan dan Organisasi Internasional Komisi Sekuritas, serta menjalankan strategi penegakan hukum yang kuat melalui sanksi, penyelidikan, dan penuntutan. FCA juga menerapkan Regime Manajer Senior dan Sertifikasi untuk memperkuat akuntabilitas individu dalam perusahaan keuangan dan mengawasi promosi keuangan untuk mencegah kerugian konsumen, terutama dalam produk kredit berbiaya tinggi dan investasi berisiko ^[1].

Sejarah dan Pendirian

Otoritas Perilaku Keuangan (Otoritas Perilaku Keuangan) didirikan pada 1 April 2013 sebagai bagian dari reformasi besar-besaran terhadap sistem regulasi keuangan Inggris pasca-krisis keuangan global 2008. Pendiriannya ditandai dengan pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (FSA), yang sebelumnya berperan sebagai regulator tunggal untuk sektor jasa keuangan sejak tahun 2001. FSA dinilai gagal dalam mengawasi risiko sistemik dan melindungi konsumen, terutama dalam kasus kegagalan institusi besar seperti dan , serta dalam menangani skandal seperti penjualan produk asuransi PPI yang menyesatkan dan manipulasi . Kritik terhadap pendekatan "sentuhan ringan" FSA yang dipengaruhi oleh tekanan politik dan kompetitif mendorong perlunya perombakan menyeluruh terhadap struktur pengawasan keuangan ^[2].

Rekonstruksi Regulasi melalui Undang-Undang 2012

Reformasi ini diwujudkan melalui Undang-Undang Jasa Keuangan 2012, yang menerima persetujuan kerajaan pada 19 Desember 2012 dan mulai berlaku penuh pada tanggal pendirian FCA. Undang-undang ini menggantikan model pengawasan terpadu dengan model "dua puncak" (), yang memisahkan tanggung jawab pengawasan menjadi dua badan yang berbeda untuk menghilangkan konflik kepentingan dan meningkatkan fokus serta akuntabilitas. Model baru ini menciptakan dua regulator utama: Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) yang bertanggung jawab atas regulasi perilaku pasar, perlindungan konsumen, dan promosi persaingan yang efektif, serta Otoritas Regulasi Prudensial (PRA) yang berada di bawah naungan Bank Inggris dan bertugas mengawasi stabilitas keuangan institusi melalui pengawasan prudensial terhadap bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi utama ^[3].

Pemisahan Mandat dan Penyempurnaan Mandat

Pemisahan ini merupakan perubahan struktural yang signifikan. FCA diberi mandat yang jelas untuk memastikan bahwa pasar keuangan berfungsi dengan baik, dengan tiga tujuan operasional utama: melindungi konsumen, menjaga integritas pasar, dan mempromosikan persaingan yang efektif. Mandat ini diatur dalam Undang-Undang Jasa dan Pasar Keuangan 2000 yang telah diamandemen. Selain itu, FCA diberi wewenang yang ditingkatkan dibandingkan FSA, termasuk kemampuan untuk melarang produk atau layanan keuangan yang dianggap membahayakan konsumen, serta wewenang untuk mencegah promosi yang menyesatkan dan segera melakukan intervensi di pasar. Sebaliknya, PRA mengintegrasikan pengawasan prudensial ke dalam Bank Inggris, yang memperkuat pengawasan makroprudensial dengan menyelaraskan pengawasan mikroprudensial dengan mandat stabilitas keuangan yang lebih luas dari bank sentral. Komite Kebijakan Keuangan (Komite Kebijakan Keuangan) yang dibentuk di bawah Undang-Undang Bank Inggris 1998 diberi tugas untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko sistemik di seluruh sistem keuangan ^[4].

Mekanisme Koordinasi dan Tata Kelola yang Diperkuat

Untuk memastikan kolaborasi yang efektif antara regulator baru, Undang-Undang 2012 memfasilitasi pembuatan mekanisme koordinasi formal, termasuk Nota Kesepahaman (Nota Kesepahaman) antara FCA dan PRA yang menguraikan peran masing-masing, protokol berbagi informasi, dan proses pengambilan keputusan bersama. Hal ini bertujuan untuk mencegah celah dan tumpang tindih regulasi yang sebelumnya menjadi masalah dalam sistem tripartit. FCA didirikan sebagai badan yang independen dengan dewan, pendanaan, dan mekanisme akuntabilitas sendiri. Badan ini bertanggung jawab langsung kepada Parlemen melalui Komite Pemilihan Treasury, yang meningkatkan transparansi dan pengawasan demokratis. Penunjukan Lord Turner sebagai ketua pertama FCA pada Juni 2012 menandai momentum transisi dari FSA ke struktur regulasi yang baru dan lebih kuat ^[5].

Tujuan dan Mandat Regulasi

Otoritas Perilaku Keuangan (Undang-Undang Jasa dan Pasar Keuangan 2000) memiliki mandat regulasi yang jelas dan komprehensif, yang ditetapkan secara hukum untuk memastikan pasar keuangan di Inggris berfungsi dengan baik. Tujuan dan mandat ini membentuk fondasi dari semua aktivitas pengawasan, penegakan hukum, dan inovasi yang dilakukan oleh badan ini. Secara keseluruhan, FCA bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan kompetitif, dengan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama ^[6].

Tujuan Operasional Utama

FCA dibebani tiga tujuan operasional utama berdasarkan Undang-Undang Jasa dan Pasar Keuangan 2000, yang merupakan dasar hukum dari semua tindakan regulasinya:

Perlindungan Konsumen: FCA bertugas untuk memastikan tingkat perlindungan yang memadai bagi konsumen jasa keuangan. Ini mencakup memastikan bahwa perusahaan memperlakukan pelanggan secara adil, menyediakan informasi yang jelas dan jujur tentang produk dan layanan keuangan, serta mencegah praktik penjualan yang menyesatkan. Tujuan ini diperkuat oleh inisiatif seperti Tugas Konsumen, yang mengharuskan perusahaan untuk bertindak demi kepentingan terbaik pelanggan dan menghindari kerugian yang dapat diprediksi ^[6].
Integritas Pasar Keuangan: FCA berperan penting dalam melindungi dan meningkatkan integritas sistem keuangan Inggris. Ini dilakukan dengan mencegah penyalahgunaan pasar, seperti perdagangan berdasarkan informasi dalam (insider trading), manipulasi pasar, serta kejahatan keuangan seperti pencucian uang. FCA juga bekerja sama dengan Dewan Stabilitas Keuangan dan Organisasi Internasional Komisi Sekuritas untuk mengatasi risiko sistemik dan mempromosikan standar global ^[6].
Peningkatan Persaingan Efektif: FCA bertujuan untuk mendorong persaingan yang efektif di pasar jasa keuangan yang diatur. Dengan memastikan persaingan yang sehat, FCA berupaya mendorong inovasi, nilai, dan pilihan bagi konsumen. Ini termasuk mengatasi hambatan persaingan dan memastikan bahwa pasar berfungsi demi kepentingan konsumen ^[6].

Tujuan Strategis dan Sekunder

Selain tiga tujuan operasional utama, FCA memiliki tujuan strategis dan sekunder yang membimbing pendekatannya secara keseluruhan:

Tujuan Strategis: Tujuan utama FCA adalah memastikan bahwa pasar keuangan di Inggris berfungsi dengan baik. Ketiga tujuan operasional di atas merupakan cara untuk mencapai tujuan strategis ini, yang menekankan pada efisiensi, stabilitas, dan kepercayaan dalam sistem keuangan ^[6].
Tujuan Sekunder: FCA juga memiliki tujuan sekunder untuk mendukung daya saing internasional dan pertumbuhan ekonomi Inggris dalam jangka menengah hingga panjang, khususnya dalam sektor jasa keuangan. Tujuan ini, yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Jasa Keuangan 2012, mengharuskan FCA untuk mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi saat menjalankan fungsinya, tanpa mengorbankan tujuan utamanya ^[11]. Sejak Undang-Undang Jasa dan Pasar Keuangan 2023, tujuan sekunder ini diperbarui untuk secara eksplisit memfasilitasi daya saing internasional ekonomi Inggris ^[12].

Keseimbangan antara Perlindungan dan Persaingan

FCA secara aktif berusaha menyeimbangkan tujuan perlindungan konsumen dan promosi persaingan. Kedua tujuan ini tidak dipandang sebagai saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Persaingan yang efektif dianggap sebagai mekanisme utama untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi konsumen, seperti harga yang lebih adil, kualitas produk yang lebih baik, dan inovasi layanan. Namun, FCA juga mengakui bahwa terdapat potensi konflik, seperti risiko regulasi berlebihan yang dapat menghambat inovasi atau "perlombaan menuju dasar" di mana perusahaan memangkas kualitas layanan untuk menawarkan harga lebih rendah. Untuk mengatasi hal ini, FCA menerapkan pendekatan yang proporsional dan berbasis risiko dalam pengawasannya, serta mendukung inovasi melalui inisiatif seperti kotak pasir regulasi ^[13].

Kewenangan Statuter

FCA memperoleh kewenangannya dari Undang-Undang Jasa dan Pasar Keuangan 2000, yang memberinya serangkaian kekuasaan yang luas untuk melaksanakan mandatnya. Kewenangan ini mencakup pembuatan aturan, pengawasan, investigasi, dan penegakan hukum. FCA dapat membuat aturan yang mengatur perilaku perusahaan yang diizinkan, mengumpulkan informasi dari perusahaan, menyelidiki dugaan pelanggaran, serta memberikan sanksi seperti denda, pencabutan izin, atau larangan bagi individu ^[14]. Kewenangan ini diperkuat oleh Undang-Undang Jasa Keuangan 2012, yang memberikan FCA kemampuan untuk melarang produk atau layanan yang dianggap merugikan konsumen dan untuk mengintervensi pasar secara cepat ^[15].

Cakupan Pengawasan dan Sektor yang Diatur

Otoritas Perilaku Keuangan (Otoritas Perilaku Keuangan) mengawasi sekitar 42.000 perusahaan di sektor jasa keuangan Inggris, memastikan bahwa pasar beroperasi secara adil, transparan, dan dalam kepentingan terbaik konsumen serta perekonomian ^[1]. Cakupan pengawasannya sangat luas, mencakup berbagai jenis lembaga keuangan dan layanan yang berperan penting dalam sistem keuangan nasional. FCA mengatur aktivitas yang termasuk dalam Undang-Undang Jasa dan Pasar Keuangan 2000, khususnya aktivitas yang tercantum dalam Peraturan Kegiatan yang Diatur (Regulated Activities Order).

Lembaga Perbankan dan Koperasi Tabungan

Meskipun pengawasan prudensial terhadap dan koperasi tabungan dilakukan oleh Otoritas Regulasi Prudensial (PRA), FCA bertanggung jawab atas pengawasan perilaku dan tata kelola mereka. Ini mencakup cara bank memperlakukan nasabah, kepatuhan terhadap aturan promosi keuangan, dan penerapan standar seperti Tugas Konsumen. FCA memastikan bahwa praktik penagihan, penanganan kesulitan keuangan, dan pemberian pinjaman dilakukan secara adil dan tidak merugikan konsumen, terutama dalam produk kredit berbiaya tinggi.

Perusahaan Investasi dan Manajemen Aset

FCA mengawasi berbagai jenis perusahaan investasi, termasuk perusahaan manajemen aset, manajer investasi, dan penyedia layanan penasihat portofolio. Pengawasan ini mencakup kepatuhan terhadap aturan tata kelola produk, transparansi biaya, dan pengelolaan konflik kepentingan. FCA juga mengatur kegiatan seperti penerbitan efek dan perdagangan di bursa melalui pengawasan terhadap operator pasar dan venue perdagangan, termasuk bursa saham, fasilitas perdagangan multilateral (MTFs), dan fasilitas perdagangan terorganisir (OTFs), untuk memastikan integritas pasar ^[17].

Perusahaan Asuransi dan Penasihat Keuangan

Semua perusahaan yang terlibat dalam penerbitan, distribusi, atau pemberian nasihat mengenai produk asuransi berada di bawah yurisdiksi FCA. Ini termasuk perusahaan asuransi tradisional, pialang asuransi, dan penyedia produk tambahan seperti asuransi ponsel. Selain itu, FCA mengawasi penasihat keuangan independen, pialang hipotek, dan pialang asuransi untuk memastikan mereka bertindak demi kepentingan terbaik klien mereka. Aturan seperti kewajiban pengungkapan biaya dan konflik kepentingan diberlakukan untuk membangun kepercayaan dalam layanan nasihat ^[18].

Penyedia Layanan Pembayaran dan Kredit Konsumen

FCA mengatur penyedia layanan pembayaran, termasuk institusi uang elektronik dan prosesor pembayaran, berdasarkan Peraturan Layanan Pembayaran 2017. Pengawasan ini mencakup sistem pembayaran digital, layanan dompet elektronik, dan transfer uang lintas batas. Di sisi lain, perusahaan kredit konsumen seperti pemberi pinjaman, pialang kredit, penagih utang, dan penyedia pinjaman bayar cepat (payday loans) harus mendapatkan otorisasi dari FCA. FCA menerapkan batas harga pada pinjaman jangka pendek berbiaya tinggi untuk melindungi konsumen dari eksploitasi ^[19].

Platform Crowdfunding dan Pinjaman Peer-to-Peer

Platform crowdfunding dan perusahaan pinjaman peer-to-peer (P2P) wajib mendapatkan otorisasi dari FCA untuk beroperasi secara legal. Pengawasan ini dirancang untuk melindungi investor dari risiko yang tidak diungkapkan dan memastikan bahwa platform memiliki sistem yang memadai untuk menilai kelayakan kredit peminjam. FCA menetapkan standar untuk tata kelola produk, transparansi risiko, dan perlindungan aset investor dalam kasus kegagalan platform ^[20].

Perusahaan Aset Kripto dan Stablecoin

FCA telah memperluas cakupan pengawasannya ke sektor aset kripto. Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas seperti pertukaran antara aset kripto dan mata uang fiat, penyediaan dompet kripto, atau promosi produk kripto tertentu harus tunduk pada pengawasan FCA. Sejak 2019, perusahaan kripto wajib mendaftar untuk mematuhi peraturan anti-pencucian uang (AML) dan pendanaan teroris (CTF) ^[21]. FCA juga sedang mengembangkan kerangka regulasi baru untuk , dengan fokus khusus pada stablecoin yang dapat digunakan untuk pembayaran. Sebuah kohort khusus dalam kotak pasir regulasi telah diluncurkan untuk menguji kasus penggunaan stablecoin, menunjukkan komitmen FCA terhadap inovasi yang bertanggung jawab ^[22].

Infrastruktur Pasar Keuangan

FCA mengawasi penyedia infrastruktur pasar keuangan tertentu, termasuk beberapa lembaga kliring dan sistem penyelesaian, tergantung pada aktivitas spesifik mereka. Selain itu, FCA berkolaborasi erat dengan Bank Inggris dalam mengawasi penyedia pihak ketiga kritis (critical third parties) yang kegagalannya dapat menyebabkan gangguan sistemik terhadap sektor keuangan. Aturan baru mengenai ketahanan operasional memungkinkan FCA untuk mengawasi penyedia teknologi besar yang mendasari banyak layanan keuangan ^[23].

Semua perusahaan yang melakukan aktivitas keuangan yang diatur harus memperoleh otorisasi dari FCA sebelum beroperasi. Setelah disetujui, perusahaan tersebut terdaftar dalam Daftar Layanan Keuangan, sebuah database publik yang dikelola oleh FCA, memungkinkan konsumen dan mitra bisnis untuk memverifikasi status regulasi suatu perusahaan ^[24]. Pendekatan berbasis risiko FCA memungkinkan alokasi sumber daya pengawasan yang proporsional, dengan fokus yang lebih besar pada perusahaan dengan risiko tinggi terhadap konsumen atau stabilitas pasar.

Perlindungan Konsumen dan Tugas Konsumen

Otoritas Perilaku Keuangan (Otoritas Perilaku Keuangan) menempatkan perlindungan konsumen sebagai salah satu dari tiga tujuan utamanya, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Jasa dan Pasar Keuangan 2000. Perlindungan ini tidak hanya mencakup tindakan reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga pendekatan proaktif yang berfokus pada pencegahan kerugian konsumen dan penciptaan hasil yang baik melalui inisiatif regulasi seperti Tugas Konsumen. FCA bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan jujur, diperlakukan secara adil, dan dilindungi dari praktik yang tidak adil atau menyesatkan.

Tugas Konsumen: Pendekatan Berbasis Hasil

Inti dari strategi perlindungan konsumen FCA adalah Tugas Konsumen, yang mulai berlaku penuh pada 2023 dan terus menjadi fokus hingga 2026. Inisiatif ini menandai pergeseran mendasar dari pendekatan berbasis proses menuju kerangka kerja yang berfokus pada hasil, yang mengharuskan perusahaan jasa keuangan untuk secara aktif memberikan hasil yang baik bagi pelanggan ritel ^[25]. Tugas Konsumen didasarkan pada satu prinsip utama: "Sebuah perusahaan harus bertindak untuk memberikan hasil yang baik bagi pelanggan ritel" ^[26].

Prinsip ini didukung oleh tiga aturan lintas sektor yang mengikat:

Bertindak dengan itikad baik terhadap pelanggan ritel: Perusahaan harus bertindak secara jujur, adil, dan memprioritaskan kepentingan pelanggan.
Menghindari menyebabkan kerugian yang dapat diprediksi bagi pelanggan ritel: Perusahaan harus mengidentifikasi dan mengurangi risiko kerugian—baik finansial maupun emosional—yang dapat timbul dari produk, layanan, atau komunikasi mereka.
Memungkinkan dan mendukung pelanggan ritel untuk mengejar tujuan keuangan mereka: Perusahaan harus menyediakan informasi, alat, dan dukungan yang diperlukan agar pelanggan dapat membuat keputusan yang terinformasi dan mencapai tujuan keuangan mereka.

Untuk mewujudkan hasil yang baik, perusahaan harus memenuhi empat hasil kunci: produk dan layanan, harga dan nilai, pemahaman konsumen, serta dukungan konsumen. Ini berarti produk harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar sasaran, menawarkan nilai yang adil, dan dikomunikasikan dengan cara yang jelas dan dapat diakses ^[27].

Pengawasan dan Penegakan untuk Melindungi Konsumen

FCA mengawasi sekitar 41.000 perusahaan jasa keuangan untuk memastikan mereka memenuhi standar regulasi sebelum dan setelah otorisasi ^[28]. Pengawasannya bersifat berbasis risiko dan berorientasi ke depan, menilai model bisnis, tata kelola, dan praktik perlakuan terhadap pelanggan. FCA menggunakan kerangka pengawasannya untuk mengidentifikasi potensi kerugian sejak dini dan melakukan intervensi bila diperlukan.

Ketika perusahaan gagal memenuhi standar, FCA mengambil tindakan penegakan untuk mempertanggungjawabkan mereka dan mencegah pelanggaran. Tindakan ini mencakup:

Mengenakan denda finansial, seperti denda £3,5 juta terhadap CB Payments Limited (Coinbase) karena kegagalan dalam mengelola pelanggan cryptoasset berisiko tinggi ^[29].
Mewajibkan kompensasi bagi konsumen yang terkena dampak, seperti skema ganti rugi keuangan motor yang diusulkan pada 2025 untuk mengkompensasi sekitar 14 juta konsumen yang diperlakukan secara tidak adil dalam perjanjian pembiayaan mobil ^[30].
Menerbitkan peringatan publik dan larangan bagi individu atau perusahaan.

Perlindungan Konsumen Rentan dan Pencegahan Praktik Tidak Adil

FCA mewajibkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mendukung konsumen rentan—mereka yang menghadapi tantangan finansial, kesehatan, atau situasional. FCA menerbitkan panduan khusus berjudul Panduan bagi perusahaan tentang perlakuan adil terhadap konsumen rentan untuk membantu perusahaan menyesuaikan layanan dan komunikasi mereka guna memenuhi kebutuhan konsumen ini ^[31].

FCA juga melarang ketentuan kontrak yang tidak adil dalam jasa keuangan, memastikan bahwa ketentuan tersebut transparan, adil, dan tidak terlalu sepihak ^[32]. Ini mencakup pengawasan terhadap praktik penjualan, seperti komisi yang tidak diungkapkan dalam pembiayaan mobil. Selain itu, FCA menegakkan aturan tentang biaya penasihat, yang mengharuskan pengungkapan biaya dan konflik kepentingan secara jelas untuk mempromosikan kepercayaan dalam saran keuangan ^[33].

Regulasi Promosi Keuangan dan Pencegahan Kerugian

FCA memainkan peran sentral dalam mengatur promosi keuangan untuk memastikan mereka adil, jelas, dan tidak menyesatkan. Aturan FCA mengharuskan promosi keuangan untuk:

Adil, jelas, dan tidak menyesatkan
Seimbang, menyajikan manfaat dan risiko produk secara proporsional
Dapat dipahami secara mandiri, bahkan dalam format terbatas seperti media sosial ^[34]

Untuk produk berisiko tinggi seperti kredit berbiaya tinggi dan investasi, FCA menerapkan pengawasan tambahan. Promosi untuk produk kredit berbiaya tinggi dilarang menggunakan istilah seperti "tidak ada pemeriksaan kredit" atau "persetujuan dijamin". Promosi untuk produk investasi, terutama aset kripto, harus mencantumkan peringatan risiko yang mencolok, seperti "Menginvestasikan uang Anda bisa turun sebanyak naiknya" ^[35].

FCA juga menerbitkan panduan khusus untuk promosi media sosial dan influencer ("finfluencers"), yang menegaskan bahwa semua promosi keuangan di media sosial harus memenuhi standar regulasi yang sama, termasuk identifikasi yang jelas atas promosi berbayar dan peringatan risiko ^[36]. FCA memiliki wewenang untuk melarang promosi yang menyesatkan, seperti yang dilakukan terhadap promosi terkait skema London Capital & Finance yang gagal ^[37].

Inovasi dan Dukungan Fintech

Otoritas Perilaku Keuangan (Otoritas Perilaku Keuangan) memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi di sektor jasa keuangan Inggris melalui serangkaian inisiatif yang dirancang untuk mendukung perusahaan teknologi keuangan () dalam mengembangkan dan menguji solusi baru secara aman dan terkendali. Pendekatan FCA terhadap inovasi bersifat proaktif dan kolaboratif, menyeimbangkan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab utamanya dalam melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar. Strategi ini mencakup program seperti kotak pasir regulasi, kotak pasir digital, dan pusat inovasi, yang semuanya dirancang untuk mempercepat waktu peluncuran produk ke pasar sambil memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi ^[38].

Kotak Pasir Regulasi dan Lingkungan Pengujian Terkendali

Salah satu inisiatif paling terkenal FCA dalam mendukung inovasi adalah kotak pasir regulasi, yang diluncurkan pada tahun 2016. Program ini memungkinkan perusahaan fintech untuk menguji produk, layanan, atau model bisnis baru dalam lingkungan nyata bersama konsumen, namun tetap berada di bawah pengawasan FCA. Selama masa pengujian, perusahaan dapat menerima panduan regulasi khusus dan, jika diperlukan, izin sementara atau pengecualian dari aturan penuh untuk memfasilitasi eksperimen. Pendekatan ini mengurangi hambatan masuk bagi perusahaan pemula dan memungkinkan iterasi cepat berdasarkan umpan balik langsung ^[38]. Sejak peluncurannya, kotak pasir telah menerima sekitar 195 perusahaan, dengan sekitar 89 di antaranya telah lulus dari program tersebut hingga Maret 2026 ^[40].

Untuk mendukung inovasi berbasis data, FCA meluncurkan kotak pasir digital pada tahun 2023 sebagai platform permanen. Lingkungan berbasis cloud ini menyediakan data sintetis dan antarmuka pemrograman aplikasi () yang aman, memungkinkan perusahaan mengembangkan dan menguji solusi berbasis data tanpa mengekspos data konsumen nyata. Ini sangat bermanfaat untuk eksperimen dalam bidang seperti keuangan terbuka (), kecerdasan buatan (), dan teknologi pendukung regulasi (). Selain itu, FCA menjalankan kotak pasir sekuritas digital, sebuah inisiatif bersama dengan Bank Inggris, yang memungkinkan perusahaan menguji aplikasi teknologi buku besar terdistribusi (DLT) untuk penerbitan dan perdagangan sekuritas digital dalam pengaturan yang diatur ^[41].

Inovasi dalam Teknologi Kunci: AI, Stablecoin, dan Keuangan Digital

FCA secara aktif mendorong inovasi dalam teknologi keuangan canggih melalui program khusus. Dalam kolaborasi dengan NVIDIA, FCA meluncurkan kotak pasir supercharged pada Juni 2025, yang memungkinkan perusahaan menguji solusi berbasis menggunakan komputasi kinerja tinggi. Program ini termasuk laboratorium AI dan program pengujian langsung (), yang memberikan akses ke keahlian teknis dan memungkinkan perusahaan menguji aplikasi AI dalam pasar nyata di bawah pengawasan regulasi yang disesuaikan ^[42]. FCA juga mengakui pentingnya dan telah menetapkan pembayaran berbasis stablecoin sebagai prioritas strategis untuk tahun 2026. Untuk mengeksplorasi kasus penggunaannya, FCA meluncurkan kohort khusus dalam kotak pasirnya pada November 2025, memilih empat perusahaan—Monee Financial Technologies, ReStabilise, Revolut, dan VVTX—untuk menguji stablecoin dalam pembayaran, penyelesaian grosir, dan perdagangan kripto ^[22].

Jalur Akselerasi dan Dukungan untuk Perusahaan Pemula

Untuk memfasilitasi keterlibatan awal antara regulator dan perusahaan fintech, FCA menyediakan pusat inovasi, yang mencakup berbagai jalur dukungan. Jalur inovasi menawarkan bimbingan kepada perusahaan dalam tahap awal untuk memahami bagaimana aturan FCA berlaku pada model bisnis mereka dan membimbing mereka melalui proses otorisasi. Sejak 2025, FCA telah menugaskan petugas otorisasi khusus kepada perusahaan dalam kotak pasir untuk mempercepat proses persetujuan, yang secara signifikan mengurangi waktu peluncuran produk ke pasar ^[44]. Selain itu, FCA menyelenggarakan TechSprints, acara kolaboratif berbasis waktu yang menangani tantangan pasar tertentu, seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah () atau pengawasan penyalahgunaan pasar, menggunakan data sintetis untuk mendorong inovasi ^[45].

Kolaborasi Global dan Harmonisasi Regulasi

FCA memperluas dampak inovasinya melalui kerja sama internasional. Sebagai salah satu pemimpin dari Jaringan Inovasi Keuangan Global, FCA bekerja sama dengan lebih dari 70 otoritas pengatur di seluruh dunia. GFIN menyediakan fungsi "testbed" yang memungkinkan perusahaan menguji inovasi mereka secara bersamaan di beberapa yurisdiksi, mengurangi duplikasi dan mempercepat ekspansi internasional ^[46]. FCA juga telah menetapkan jembatan fintech dengan regulator di Australia, Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan mempermudah akses pasar. Pendekatan ini tidak hanya mendukung perusahaan fintech Inggris tetapi juga memposisikan Inggris sebagai pusat keuangan digital global yang kompetitif dan inklusif ^[47].

Dampak Terukur dari Dukungan Inovasi

Inisiatif dukungan inovasi FCA telah menunjukkan hasil yang nyata. Evaluasi menunjukkan bahwa perusahaan yang berpartisipasi dalam layanan inovasi FCA memiliki kemungkinan 50% lebih tinggi untuk mendapatkan pendanaan dan rata-rata mengumpulkan 15% lebih banyak modal per putaran pendanaan dibandingkan dengan pesaing mereka yang tidak berpartisipasi ^[48]. Sejak diluncurkannya program Innovate pada tahun 2014, FCA telah mendukung hampir 1.000 perusahaan dan menerima lebih dari 2.500 aplikasi untuk bantuan. Program-program seperti kotak pasir telah memfasilitasi pengembangan inovasi dunia nyata, termasuk alat anti-kejahatan keuangan berbasis AI seperti platform "Insights AI" dari Napier AI, yang diuji dalam kotak pasir supercharged sebelum dikomersialkan ^[49]. Dengan terus menyempurnakan pendekatannya—seperti dalam program kerja 2025–2026 yang menekankan akses pasar yang lebih cepat dan dukungan yang diperluas untuk aset kripto dan keuangan hijau—FCA tetap menjadi penggerak utama dalam ekosistem fintech global yang inovatif dan bertanggung jawab.

Penegakan Hukum dan Akuntabilitas Individu

Otoritas Perilaku Keuangan (Otoritas Perilaku Keuangan) menerapkan pendekatan yang kuat dan sistematis terhadap penegakan hukum serta akuntabilitas individu dalam sektor jasa keuangan Inggris. Melalui seperangkat alat penegakan yang komprehensif dan kerangka kerja yang menekankan pertanggungjawaban pribadi, FCA bertujuan untuk mencegah pelanggaran, memberikan sanksi terhadap kesalahan, dan menciptakan budaya kepatuhan yang berkelanjutan di dalam perusahaan keuangan. Pendekatan ini mencakup penggunaan kekuasaan investigasi, sanksi finansial, serta penerapan Regime Manajer Senior dan Sertifikasi (Regime Manajer Senior dan Sertifikasi) untuk memastikan bahwa individu yang memegang posisi kepemimpinan bertanggung jawab secara langsung atas tindakan dan kegagalan dalam organisasi mereka ^[50].

Alat Penegakan Hukum dan Kekuasaan Investigasi

FCA dilengkapi dengan berbagai alat penegakan hukum yang diatur berdasarkan Undang-Undang Jasa dan Pasar Keuangan 2000 dan peraturan turunannya. Kekuasaan ini memungkinkan FCA untuk menyelidiki, menindak, dan memberikan sanksi terhadap perusahaan dan individu yang melanggar aturan. Kekuasaan investigasi utama mencakup kemampuan untuk meminta dokumen dan informasi dari perusahaan, melakukan wawancara di bawah peringatan, serta menunjuk pakar independen untuk meninjau sistem dan kontrol internal melalui Laporan Orang Terampil (Laporan Orang Terampil) ^[51]. Dalam kasus yang serius, FCA juga dapat mengajukan surat perintah penggeledahan dan penyitaan bukti, terutama dalam kasus penyalahgunaan pasar atau penipuan.

Alat penegakan yang digunakan oleh FCA mencakup denda finansial, larangan publik, pencabutan otorisasi, dan tuntutan pidana. Misalnya, pada 2024/25, FCA mengenakan denda lebih dari £186 juta dan mencapai 135 hasil penegakan, termasuk tindakan terhadap perusahaan seperti TSB Bank yang didenda £10,9 juta karena penanganan yang buruk terhadap tunggakan hipotek ^[52]. FCA juga menuntut tindakan pidana dalam kasus penyalahgunaan pasar, seperti dalam kasus cum-ex trading, di mana Mako Financial Markets didenda £1,66 juta karena kegagalan dalam kontrol kejahatan keuangan ^[53]. Dalam kasus lain, individu seperti Nailesh Teraiya dikenai denda £5,95 juta dan larangan seumur hidup karena keterlibatannya dalam penipuan dividen cum-ex ^[54].

Regime Manajer Senior dan Sertifikasi (SM&CR)

Regime Manajer Senior dan Sertifikasi (Regime Manajer Senior dan Sertifikasi) merupakan pilar utama dalam memperkuat akuntabilitas individu di sektor keuangan. Regime ini menggantikan Regime Orang yang Disetujui (Regime Orang yang Disetujui) setelah krisis keuangan 2008, dengan tujuan mengatasi kesenjangan akuntabilitas yang terungkap selama krisis tersebut. SM&CR terdiri dari tiga komponen utama: Regime Manajer Senior, Regime Sertifikasi, dan Aturan Perilaku (Aturan Perilaku).

Di bawah Regime Manajer Senior, individu yang menjabat dalam fungsi manajemen senior harus mendapatkan persetujuan dari FCA sebelum menjabat. Setiap manajer senior harus memiliki Pernyataan Tanggung Jawab (Pernyataan Tanggung Jawab) yang secara jelas menguraikan lingkup tugas dan akuntabilitas mereka. Perusahaan yang lebih besar juga harus membuat Peta Tanggung Jawab (Peta Tanggung Jawab) untuk menggambarkan secara visual bagaimana tanggung jawab dialokasikan di antara manajer senior, mencegah tumpang tindih atau celah akuntabilitas ^[55]. Selain itu, manajer senior tunduk pada Tugas Tanggung Jawab, yang berarti mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran dalam bidang tanggung jawab mereka kecuali mereka dapat menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah yang wajar untuk mencegah atau menghindari pelanggaran tersebut.

Penilaian Kecocokan dan Kelayakan

Penilaian kecocokan dan kelayakan merupakan bagian integral dari SM&CR yang memastikan bahwa individu yang memegang peran penting dalam perusahaan keuangan memenuhi standar tinggi dalam hal integritas, kompetensi, dan kesehatan keuangan. FCA menetapkan bahwa perusahaan harus mengevaluasi individu berdasarkan empat kriteria utama: kejujuran, integritas, dan reputasi; kompetensi dan kemampuan; kesehatan keuangan; serta perilaku bisnis masa lalu ^[56]. Evaluasi ini tidak bersifat satu kali, tetapi harus dilakukan secara tahunan untuk memastikan bahwa individu tetap layak sepanjang masa jabatan mereka.

FCA secara eksplisit memperingatkan terhadap penilaian yang bersifat "stempel karet" dan mengharapkan perusahaan untuk mendokumentasikan alasan mereka, melakukan pemeriksaan referensi, dan mengambil tindakan jika muncul kekhawatiran. Kegagalan dalam menilai kecocokan secara memadai dapat mengakibatkan tindakan penegakan terhadap perusahaan maupun individu yang terlibat. Sebagai contoh, FCA mengeluarkan Pemberitahuan Akhir terhadap Martin Paul Cooke pada November 2024 karena kegagalan dalam pengawasan dan tata kelola, menunjukkan komitmen FCA untuk menuntut akuntabilitas pribadi ^[57].

Strategi Penegakan dan Pencegahan

FCA tidak hanya merespons pelanggaran tetapi juga menerapkan strategi penegakan yang proaktif dan berorientasi pada pencegahan. Pendekatan ini mencakup peningkatan transparansi dengan meluncurkan halaman Investigasi Penegakan pada 2025, yang secara publik mencantumkan penyelidikan yang sedang berlangsung untuk meningkatkan tekanan reputasi terhadap perusahaan dan individu ^[58]. FCA juga menerbitkan buletin kuartalan Enforcement Watch untuk memberikan wawasan tentang prioritas dan risiko yang muncul dalam penegakan ^[59].

Strategi ini diperkuat oleh kerangka kerja Hukuman Keuangan yang terstruktur, yang menggunakan pendekatan lima langkah untuk menghitung denda, memastikan proporsionalitas dan transparansi ^[60]. Faktor-faktor yang memperburuk dan meringankan, seperti kerja sama awal dan pengakuan, diperhitungkan, dengan diskon penyelesaian hingga 30% untuk perusahaan atau individu yang bekerja sama secara proaktif. Pendekatan ini tidak hanya memberikan sanksi tetapi juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran di masa depan dengan menciptakan insentif untuk kepatuhan dan kerja sama.

Kerja Sama Internasional dalam Penegakan

Dalam kasus penyalahgunaan pasar atau kejahatan keuangan yang melintasi batas negara, FCA bekerja sama erat dengan regulator dan lembaga penegak hukum internasional. FCA memiliki Memorandum Kesepahaman (Memorandum Kesepahaman) dengan regulator utama seperti Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (Komisi Sekuritas dan Bursa AS) dan Otoritas Pasar Sekuritas Eropa (Otoritas Pasar Sekuritas Eropa) untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan penyelidikan bersama ^[61]. FCA juga berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum seperti Kantor Kejahatan Serius (Kantor Kejahatan Serius) dan Badan Kejahatan Nasional (Badan Kejahatan Nasional) dalam operasi bersama, termasuk penggeledahan dan penangkapan tersangka.

Kerja sama internasional ini diperkuat oleh partisipasi FCA dalam jaringan global seperti Interpol dan Europol, yang memungkinkan penggunaan Nota Merah (Nota Merah) untuk menangkap individu yang dicari karena kejahatan keuangan ^[62]. Namun, penegakan lintas batas menghadapi tantangan, termasuk perbedaan sistem hukum, keterbatasan perlindungan data, dan keterlambatan prosedural dalam bantuan hukum bersama, yang dapat menghambat efektivitas penyelidikan ^[63].

Kerja Sama Internasional dan Standar Global

Otoritas Perilaku Keuangan (Dewan Stabilitas Keuangan) memainkan peran sentral dalam kerja sama internasional dan pembentukan standar keuangan global, memastikan bahwa regulasi di Inggris selaras dengan praktik terbaik internasional sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan dunia. Sebagai regulator keuangan utama di Inggris, FCA aktif terlibat dalam jaringan global untuk mengatasi risiko lintas batas, mendorong inovasi yang bertanggung jawab, dan memperkuat integritas pasar keuangan internasional ^[46].

Partisipasi dalam Forum Standar Internasional

FCA secara aktif berkontribusi pada pengembangan kerangka regulasi global melalui keanggotaannya di badan-badan standar internasional utama. Salah satu forum kunci adalah Dewan Stabilitas Keuangan (FSB), di mana FCA membantu mengidentifikasi kerentanan sistemik, mengkoordinasikan respons regulasi, dan memberikan saran mengenai reformasi keuangan internasional. FCA terlibat dalam inisiatif FSB terkait risiko dari perantara keuangan non-bank dan ketidaksesuaian likuiditas dalam dana terbuka, serta berpartisipasi dalam skenario eksploratif sistemik untuk menguji ketahanan sektor keuangan Inggris ^[65].

Selain itu, FCA adalah anggota Organisasi Internasional Komisi Sekuritas (IOSCO), badan pembuat standar global untuk regulasi sekuritas yang mencakup regulator dari lebih dari 130 yurisdiksi. Melalui IOSCO, FCA membantu membentuk standar internasional dalam hal integritas pasar, perlindungan investor, dan transparansi. FCA mendukung publikasi laporan penting oleh IOSCO mengenai persyaratan margin di pasar yang dibersihkan dan tidak dibersihkan, yang bertujuan meningkatkan konsistensi dan manajemen risiko secara global ^[66].

Kerangka Kerja Sama Regulasi Internasional

FCA membangun kerja sama bilateral dan multilateral dengan regulator luar negeri melalui perjanjian formal untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi pengawasan lintas batas. FCA telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Otoritas Pasar Sekuritas Eropa (ESMA) untuk mendukung koordinasi dalam pengawasan lintas batas dan pertukaran informasi ^[67]. FCA juga terlibat dalam MoU multilateral dengan otoritas yang kompeten di Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) untuk memperkuat bantuan timbal balik antar regulator ^[68].

Kerja sama ini diperluas ke luar Eropa, termasuk dengan Badan Jasa Keuangan Jepang (JFSA) ^[69] dan Otoritas Pusat Jasa Keuangan Internasional India (IFSCA), dengan mana FCA bertukar surat kerja sama pada 2026 untuk memperkuat kolaborasi regulasi ^[70]. Pada Januari 2026, MoU antara regulator Inggris dan Uni Eropa ditandatangani untuk memperkuat pengawasan pihak ketiga kritis, menunjukkan komitmen bersama terhadap ketahanan sistem keuangan global ^[71].

Kepemimpinan dalam Inovasi Regulasi Global

FCA mempromosikan harmonisasi regulasi internasional melalui inisiatif berbasis inovasi. FCA memimpin bersama Jaringan Inovasi Keuangan Global (GFIN), sebuah kelompok multilateral regulator yang memfasilitasi pengujian lintas batas solusi fintech dan mengembangkan pendekatan umum terhadap teknologi yang muncul seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan aset kripto ^[46]. Platform ini memungkinkan FCA membentuk pemikiran regulasi global sambil memastikan pengawasan yang efektif terhadap aktivitas keuangan lintas batas.

FCA juga menekankan pentingnya menyesuaikan standar global dengan konteks lokal sambil tetap selaras dengan praktik terbaik internasional. Dalam pidato dan publikasinya, FCA mengadvokasi pendekatan "regulasi global, solusi lokal", yang mendorong kerangka kerja yang proporsional dan efektif untuk mendukung stabilitas keuangan dan daya saing ^[73].

Strategi Keterlibatan Internasional

Pendekatan strategis FCA terhadap kerja sama internasional tertanam dalam tujuan regulasi yang lebih luas. FCA menilai implikasi luas dari perkembangan internasional melalui Kerangka Kerja Implikasi Luasnya (Wider Implications Framework) dan mempertahankan Grid Inisiatif Regulasi publik untuk memastikan transparansi dalam pembuatan aturan domestik dan lintas batas ^[74]. Alat-alat ini membantu menyelaraskan regulasi Inggris dengan tren global sambil mengelola risiko dari integrasi keuangan internasional.

Dengan keterlibatannya yang proaktif dalam arsitektur regulasi keuangan global—melalui perjanjian kerja sama formal, kepemimpinan dalam badan pembuat standar seperti FSB dan IOSCO, serta jaringan inovatif seperti GFIN—FCA membantu membentuk norma regulasi internasional sekaligus memastikan pengawasan yang efektif terhadap aktivitas keuangan lintas batas. Keterlibatannya mendukung sistem keuangan global yang stabil, transparan, dan kompetitif, memperkuat posisi Inggris sebagai pusat keuangan global dengan keterkaitan regulasi internasional yang kuat.

Koordinasi dengan Otoritas Keuangan Lain

Otoritas Perilaku Keuangan (Otoritas Perilaku Keuangan) tidak beroperasi secara terisolasi, melainkan merupakan bagian dari struktur pengawasan keuangan yang terkoordinasi secara ketat bersama otoritas lainnya di Inggris. Kerja sama erat antara FCA, Otoritas Regulasi Prudensial (PRA), dan Bank Inggris membentuk fondasi dari sistem pengaturan "dua puncak" yang dirancang untuk memastikan stabilitas keuangan, integritas pasar, dan perlindungan konsumen secara komprehensif. Pendekatan ini, yang dibentuk oleh Undang-Undang Jasa Keuangan 2012, membagi tanggung jawab secara jelas guna menghindari tumpang tindih dan mengatasi kelemahan dari model pengawasan terpadu sebelumnya ^[75].

Pembagian Tanggung Jawab: Model Dua Puncak

Sistem regulasi keuangan Inggris didasarkan pada pembagian peran yang jelas antara tiga entitas utama. FCA bertanggung jawab atas regulasi perilaku pasar dan perlindungan konsumen, dengan fokus pada bagaimana perusahaan jasa keuangan memperlakukan pelanggan, memastikan transparansi promosi keuangan, dan mencegah penipuan pasar seperti perdagangan orang dalam. Di sisi lain, PRA, yang merupakan anak perusahaan dari Bank Inggris, bertanggung jawab atas regulasi prudensial, yaitu mengawasi kesehatan keuangan dan ketahanan dari lembaga besar seperti bank, perusahaan asuransi, dan firma investasi utama untuk memastikan mereka memiliki modal dan likuiditas yang memadai ^[76]. Sementara itu, Bank Inggris secara keseluruhan memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas keuangan makro melalui berbagai komite, termasuk Komite Kebijakan Moneter (MPC) yang mengatur suku bunga, dan Komite Kebijakan Keuangan (FPC) yang mengidentifikasi dan mengurangi risiko sistemik di seluruh sistem keuangan ^[77]. Pembagian ini mengatasi konflik kepentingan yang terjadi di bawah Otoritas Jasa Keuangan sebelumnya, di mana satu badan menangani baik aspek prudensial maupun perilaku secara bersamaan ^[2].

Mekanisme Koordinasi dan Kerja Sama

Untuk memastikan koordinasi yang efektif dan mencegah celah regulasi, FCA, PRA, dan Bank Inggris beroperasi di bawah kerangka kerja formal yang kuat. Inti dari kerja sama ini adalah Memorandum of Understanding (MoU) yang komprehensif antara bank sentral, FCA, PRA, dan Regulator Sistem Pembayaran (PSR), yang diperbarui pada Juni 2025. MoU ini menetapkan prinsip-prinsip untuk kolaborasi, termasuk kejelasan peran, protokol berbagi informasi, pengawasan bersama, dan penyelesaian sengketa ^[79]. Koordinasi ini sangat penting untuk entitas yang diatur ganda (dual-regulated), yaitu perusahaan yang diawasi oleh FCA untuk perilakunya dan oleh PRA untuk kesehatan keuangannya, memastikan bahwa risiko perilaku dan prudensial ditangani secara bersamaan. FCA dan PRA juga secara rutin menerbitkan pernyataan kebijakan bersama, seperti pedoman tentang penilaian prudensial untuk akuisisi, untuk memastikan penerapan standar regulasi yang konsisten ^[80]. Selain itu, FPC berperan sebagai penghubung sistemik; jika FCA mengidentifikasi perilaku luas yang dapat mengancam stabilitas keuangan, masalah tersebut dapat ditingkatkan ke FPC, yang kemudian dapat memerintahkan PRA untuk menyesuaikan persyaratan modal atau FCA untuk melakukan intervensi yang ditargetkan ^[81].

Dukungan dari Lembaga Terkait

Kerangka kerja ini diperkuat oleh lembaga-lembaga pendukung yang memainkan peran penting dalam stabilitas sistemik. Skema Kompensasi Jasa Keuangan (FSCS) melindungi konsumen ketika perusahaan gagal, dengan mengembalikan dana yang memenuhi syarat kepada deposan, investor, dan pemegang polis, sehingga langsung berkontribusi terhadap kepercayaan publik terhadap sistem keuangan ^[82]. FSCS didanai oleh iuran dari perusahaan yang diotorisasi. Selain itu, FCA bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Kantor Kejahatan Serius (SFO) dan Badan Kejahatan Nasional (NCA) untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus kejahatan keuangan yang serius, termasuk penipuan dan pencucian uang. FCA juga memiliki MoU dengan regulator internasional seperti Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Otoritas Pasar Efek Eropa (ESMA) untuk memfasilitasi kerja sama lintas batas dan pertukaran informasi, yang semakin penting dalam lanskap keuangan global saat ini ^[61]^[67].