Kasus adalah sengketa hukum di yang menentukan legalitas rencana Presiden untuk menghapus sebagian besar bagi jutaan warga Amerika. Rencana yang diumumkan pada Agustus 2022 ini menawarkan penghapusan hingga 10.000 dolar AS untuk peminjam dengan pendapatan di bawah ambang tertentu, dan hingga 20.000 dolar AS bagi penerima . Pemerintah federal berargumen bahwa wewenang ini didasarkan pada tahun 2003, yang memungkinkan untuk menyesuaikan atau menangguhkan kewajiban pinjaman selama keadaan darurat nasional seperti . Namun, negara bagian , dipimpin oleh Jaksa Agung , bersama sejumlah negara bagian lainnya, menggugat keputusan tersebut, menyatakan bahwa presiden melampaui kewenangannya karena keputusan besar seperti penghapusan utang harus berasal dari , bukan dari kekuasaan eksekutif. Gugatan ini kemudian melalui berbagai tingkat peradilan, termasuk dan , sebelum akhirnya sampai ke Mahkamah Agung. Pada 30 Juni 2023, Mahkamah Agung memutuskan dengan suara 6-3 bahwa pemerintahan Biden tidak memiliki wewenang hukum untuk melaksanakan penghapusan utang dalam skala besar tersebut, karena tidak memberikan mandat eksplisit untuk tindakan sebesar itu [1]. Keputusan ini didasarkan pada penerapan , yang menyatakan bahwa agen pemerintah tidak dapat membuat keputusan dengan dampak ekonomi dan politik yang sangat besar tanpa otorisasi yang jelas dari Kongres. Dengan demikian, kasus ini menjadi preseden penting dalam membatasi kekuasaan eksekutif dan memperkuat prinsip dalam sistem pemerintahan AS, serta menegaskan kembali peran Kongres dalam menentukan kebijakan fiskal besar [2].
Latar Belakang Kasus dan Konteks Hukum
Kasus berakar dari kebijakan kontroversial yang diumumkan oleh pemerintahan pada Agustus 2022, yang bertujuan untuk menghapus sebagian besar bagi jutaan warga Amerika. Rencana ini menawarkan penghapusan hingga 10.000 dolar AS untuk peminjam dengan pendapatan di bawah ambang batas tertentu, dan hingga 20.000 dolar AS bagi penerima . Inisiatif ini, yang diperkirakan menelan biaya sekitar 430 miliar dolar AS, dimaksudkan sebagai langkah pemulihan ekonomi pasca-, dengan argumen bahwa krisis kesehatan masyarakat tersebut menciptakan keadaan darurat nasional yang memerlukan tindakan luar biasa dari pemerintah [1].
Dasar Hukum yang Dikemukakan oleh Pemerintah Federal
Pemerintah federal berargumen bahwa wewenang hukum untuk melaksanakan penghapusan utang ini berasal dari tahun 2003. Undang-undang ini, yang awalnya dibuat sebagai respons terhadap serangan 11 September 2001, memberikan kewenangan untuk menyesuaikan atau menangguhkan kewajiban pinjaman federal selama keadaan darurat nasional yang memengaruhi mahasiswa. Administrasi Biden menafsirkan pandemi COVID-19 sebagai keadaan darurat semacam itu dan menyatakan bahwa penghapusan utang merupakan bagian dari upaya untuk "melemahkan atau memodifikasi" kewajiban pinjaman, sebagaimana diizinkan oleh pasal 402(c) dari undang-undang tersebut [1]. Pemerintah menekankan bahwa tindakan ini diperlukan untuk melindungi jutaan peminjam dari kesulitan keuangan yang berkepanjangan akibat krisis kesehatan masyarakat.
Tantangan dari Negara Bagian dan Klaim Pelanggaran Konstitusi
Namun, rencana tersebut segera mendapat tantangan hukum dari sekelompok negara bagian yang dipimpin oleh , dengan Jaksa Agung sebagai tokoh utama. Negara bagian penggugat berargumen bahwa pemerintah federal telah melampaui kewenangannya dan melanggar prinsip dalam . Mereka menyatakan bahwa keputusan besar seperti penghapusan utang dalam skala nasional, yang berdampak pada triliunan dolar dalam kebijakan fiskal, harus berasal dari , bukan dari keputusan sepihak oleh eksekutif [5]. Mereka menekankan bahwa tidak memberikan mandat eksplisit untuk tindakan sebesar itu, dan bahwa penafsiran luas oleh pemerintah akan mengganggu keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan.
Klaim Kerugian Langsung oleh Negara Bagian
Sebagai bagian dari argumen hukum mereka, negara bagian, termasuk Nebraska, mengklaim bahwa mereka akan mengalami kerugian finansial langsung akibat program tersebut. Nebraska menunjukkan bahwa lembaga negara bagian seperti terlibat dalam pengelolaan pinjaman mahasiswa dan mengandalkan pendapatan dari bunga dan biaya administrasi. Penghapusan utang akan mengurangi aliran pendapatan ini secara signifikan, yang berdampak pada anggaran negara bagian. Selain itu, mereka menyatakan bahwa penghapusan utang juga dapat mengurangi pendapatan pajak negara bagian, karena uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pinjaman akan hilang dari basis pajak. Klaim kerugian langsung ini menjadi kunci bagi negara bagian untuk mendapatkan di pengadilan, karena mereka dapat menunjukkan adanya "kerugian konkret dan aktual" yang dapat diperbaiki oleh pengadilan [1].
Jalur Hukum Menuju Mahkamah Agung
Setelah gugatan diajukan, kasus ini memasuki sistem peradilan federal. untuk Distrik Timur Missouri awalnya mengabulkan permintaan untuk menghentikan sementara pelaksanaan program tersebut pada November 2022, mengakui bahwa Nebraska memiliki standing untuk menggugat. Keputusan ini kemudian dikuatkan oleh untuk Sirkuit Kedelapan pada Desember 2022, yang juga menyetujui bahwa negara bagian telah menunjukkan kerugian yang cukup untuk mempertahankan gugatannya [7]. Proses hukum ini berjalan cepat, dan memutuskan untuk mengambil alih kasus ini secara langsung sebelum pengadilan banding membuat keputusan akhir, sebuah langkah yang jarang terjadi yang menunjukkan urgensi dan signifikansi nasional dari isu tersebut [8]. Uji coba lisan dilakukan pada Februari 2023, dan pada 30 Juni 2023, Mahkamah Agung memutuskan dengan suara 6-3 bahwa pemerintahan Biden tidak memiliki wewenang hukum untuk melaksanakan program penghapusan utang dalam skala besar tersebut.
Pihak-Pihak yang Terlibat dan Argumen Mereka
Kasus melibatkan dua pihak utama yang saling berhadapan dalam sengketa hukum mengenai legalitas program penghapusan utang pinjaman mahasiswa federal yang diusulkan oleh pemerintahan . Pihak-pihak ini membawa argumen yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, konstitusional, dan ekonomi, yang kemudian menjadi fondasi bagi putusan .
Pihak-Pihak yang Terlibat
1. Pemohon: Joe Biden (Pemerintah Federal AS)
Pemerintah federal, diwakili oleh administrasi Presiden Joe Biden dan , bertindak sebagai pemohon dalam kasus ini. Administrasi Biden berargumen bahwa mereka memiliki wewenang hukum untuk melaksanakan program penghapusan utang pinjaman mahasiswa berdasarkan tahun 2003. Program ini dirancang untuk meringankan beban jutaan peminjam dengan menghapus hingga 10.000 dolar AS utang bagi peminjam dengan pendapatan di bawah ambang tertentu, dan hingga 20.000 dolar AS bagi penerima [1]. Total biaya program diperkirakan mencapai 430 miliar dolar AS, yang merupakan salah satu kebijakan fiskal terbesar yang pernah diusulkan oleh eksekutif secara sepihak [1].
2. Termohon: Negara Bagian Nebraska (bersama negara bagian lainnya)
Negara bagian Nebraska, dipimpin oleh Jaksa Agung , menjadi pemimpin koalisi enam negara bagian yang menggugat keputusan pemerintah federal [5]. Negara bagian-negara bagian ini berpendapat bahwa Presiden Biden melampaui kewenangan konstitusionalnya karena keputusan besar seperti penghapusan utang harus berasal dari , bukan dari tindakan eksekutif. Nebraska khususnya mengklaim bahwa program ini akan merugikan kepentingan ekonomi negara bagian, terutama melalui lembaga peminjaman mahasiswa milik negara, seperti , yang akan kehilangan pendapatan dari bunga dan biaya administrasi jika utang dihapus [1].
Argumen Pemerintah Federal (Administrasi Biden)
Administrasi Biden menyatakan bahwa memberikan wewenang yang cukup untuk menyesuaikan atau menangguhkan kewajiban pinjaman selama keadaan darurat nasional. Mereka menekankan bahwa merupakan keadaan darurat yang memenuhi syarat, dan bahwa penghapusan utang adalah bagian dari upaya untuk melindungi peminjam dari dampak ekonomi yang berkepanjangan [1]. Menurut pemerintah, tindakan ini bukan bentuk pembuatan kebijakan legislatif, melainkan penyesuaian administratif yang sah dalam konteks krisis. Mereka juga menekankan bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, terutama bagi kelompok rentan seperti penerima [14].
Argumen Negara Bagian Nebraska dan Sekutunya
Negara bagian Nebraska dan sekutunya menolak interpretasi luas dari . Mereka berargumen bahwa undang-undang tersebut dirancang untuk memberikan fleksibilitas administratif dalam situasi darurat, bukan untuk memungkinkan penghapusan utang dalam skala besar yang setara dengan kebijakan legislatif [1]. Menurut mereka, keputusan yang mengubah sistem pinjaman federal senilai ratusan miliar dolar harus dibuat oleh , bukan oleh satu pejabat eksekutif. Mereka menekankan bahwa tindakan ini melanggar prinsip dan merusak keseimbangan konstitusional antara cabang legislatif dan eksekutif [2].
Selain argumen konstitusional, negara bagian juga menyampaikan argumen ekonomi. Mereka menyatakan bahwa lembaga-lembaga negara bagian yang mengelola pinjaman mahasiswa, seperti , akan mengalami kerugian finansial langsung jika utang dihapus, karena mereka bergantung pada pendapatan dari layanan pinjaman [1]. Kerugian ini, menurut mereka, merupakan bentuk "cedera langsung" yang memberikan hak hukum (standing) kepada negara bagian untuk menggugat [18].
Kedudukan Hukum Negara Bagian dalam Gugatan
Salah satu isu prosedural penting dalam kasus ini adalah apakah negara bagian memiliki kedudukan hukum (standing) untuk menggugat. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa Nebraska memang memiliki standing karena dapat menunjukkan kerugian finansial langsung melalui lembaga negara yang mengelola pinjaman mahasiswa [1]. Keputusan ini mengacu pada preseden seperti , di mana negara bagian diakui memiliki status khusus sebagai entitas federal yang dapat menggugat jika kepentingan sovereign mereka terancam [20].
Dampak Argumen terhadap Putusan Akhir
Argumen kedua belah pihak akhirnya dibawa ke Mahkamah Agung, yang memutuskan dengan suara 6-3 bahwa pemerintah federal tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan program penghapusan utang dalam skala besar tersebut. Mahkamah menegaskan bahwa meskipun memberikan fleksibilitas dalam keadaan darurat, undang-undang tersebut tidak memberikan mandat eksplisit untuk tindakan sebesar itu [1]. Keputusan ini didasarkan pada penerapan , yang menyatakan bahwa agen pemerintah tidak dapat membuat keputusan dengan dampak ekonomi dan politik yang sangat besar tanpa otorisasi yang jelas dari Kongres [22]. Dengan demikian, argumen konstitusional dan ekonomi yang diajukan oleh negara bagian Nebraska terbukti menentukan dalam membentuk preseden hukum yang membatasi kekuasaan eksekutif di masa depan.
Penafsiran Undang-Undang HEROES Act oleh Mahkamah Agung
Dalam kasus , Mahkamah Agung Amerika Serikat melakukan penafsiran kritis terhadap , yang dijadikan dasar hukum oleh pemerintahan untuk melaksanakan rencana penghapusan utang pinjaman mahasiswa secara masif. Undang-undang ini, yang disahkan pada tahun 2003 sebagai respons atas serangan 11 September, memberikan kewenangan kepada untuk sementara menyesuaikan atau menangguhkan kewajiban pinjaman federal selama keadaan darurat nasional yang memengaruhi mahasiswa [1]. Pemerintahan Biden berargumen bahwa pandemi merupakan keadaan darurat yang sah untuk menerapkan kewenangan tersebut dalam bentuk penghapusan utang hingga 10.000 dolar AS untuk peminjam umum dan 20.000 dolar AS untuk penerima . Namun, Mahkamah Agung menolak interpretasi luas ini, menyatakan bahwa HEROES Act tidak memberikan mandat eksplisit untuk tindakan dengan dampak fiskal dan kebijakan yang begitu besar.
Penolakan terhadap Interpretasi Luas atas HEROES Act
Mahkamah Agung, dalam keputusan 6-3 yang dikeluarkan pada 30 Juni 2023, menekankan bahwa wewenang yang diberikan oleh HEROES Act terbatas pada penyesuaian administratif terhadap kondisi pinjaman, bukan penghapusan utang secara langsung. Pengadilan menyatakan bahwa frasa "menyesuaikan atau menangguhkan" kewajiban pinjaman tidak dapat ditafsirkan secara harfiah sebagai wewenang untuk menghapus utang sepenuhnya, terutama dalam skala yang mencapai sekitar 430 miliar dolar AS [1]. Penghapusan utang dalam jumlah sebesar itu, menurut pengadilan, merupakan tindakan legislatif yang bersifat substantif, bukan sekadar penyesuaian administratif. Dengan demikian, pengadilan menyimpulkan bahwa Menteri Pendidikan tidak memiliki otoritas hukum untuk melaksanakan program penghapusan utang sebagaimana dirancang oleh pemerintahan Biden, karena tindakan tersebut jauh melampaui cakupan wewenang yang dimaksudkan oleh Kongres saat mengesahkan undang-undang tersebut.
Penerapan Doktrin Pertanyaan Besar
Penafsiran Mahkamah Agung terhadap HEROES Act didasarkan pada penerapan ketat dari , sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa agen pemerintah tidak dapat membuat keputusan dengan konsekuensi ekonomi dan politik yang sangat besar tanpa otorisasi yang jelas dan eksplisit dari [1]. Pengadilan berpendapat bahwa penghapusan utang pinjaman mahasiswa senilai ratusan miliar dolar AS merupakan "keputusan besar" yang mengubah struktur kebijakan fiskal nasional dan berdampak signifikan terhadap anggaran federal. Karena HEROES Act tidak menyebutkan secara langsung bahwa Kongres memberikan wewenang kepada eksekutif untuk melakukan penghapusan utang dalam skala nasional, maka tindakan tersebut dianggap melanggar prinsip . Keputusan ini menegaskan kembali bahwa keputusan kebijakan besar seperti ini harus diambil oleh cabang legislatif, bukan oleh cabang eksekutif melalui interpretasi luas atas undang-undang yang ada.
Dampak terhadap Kewenangan Administratif Masa Depan
Keputusan Mahkamah Agung dalam kasus ini memiliki implikasi luas bagi kewenangan di masa depan. Dengan menegaskan kembali dan memperkuat doktrin pertanyaan besar, pengadilan menetapkan preseden bahwa agen administratif tidak dapat lagi mengandalkan otoritas yang tersirat atau implisit dalam undang-undang untuk melaksanakan program kebijakan yang berskala besar. Hal ini akan memengaruhi tidak hanya kebijakan pendidikan, tetapi juga sektor lain seperti , , dan , di mana agen eksekutif sering kali mengandalkan interpretasi luas atas undang-undang yang ada [1]. . Pengadilan secara efektif membatasi kemampuan presiden dan kabinetnya untuk bertindak secara sepihak dalam isu-isu kebijakan nasional yang kompleks, dan menekankan pentingnya proses legislatif yang demokratis melalui Kongres.
Perkembangan Proses Peradilan dan Putusan Pengadilan Bawah
Sebelum mencapai , kasus Biden v. Nebraska melewati serangkaian tahapan hukum di pengadilan bawah, yang menetapkan dasar bagi pertimbangan akhir oleh pengadilan tertinggi. Proses peradilan ini dimulai sebagai gugatan oleh sejumlah terhadap rencana pemerintah federal untuk menghapus utang pinjaman mahasiswa dalam skala besar, dan berlangsung melalui dua tingkat peradilan federal: dan .
Gugatan Awal dan Keputusan Pengadilan Distrik
Pada bulan September 2022, negara bagian bersama lima negara bagian lainnya mengajukan gugatan terhadap pemerintahan di . Mereka berargumen bahwa rencana penghapusan utang pinjaman mahasiswa melanggar karena merupakan keputusan kebijakan besar yang harus ditetapkan oleh , bukan oleh eksekutif melalui interpretasi luas dari . Selain itu, negara bagian mengklaim bahwa mereka akan mengalami kerugian finansial langsung akibat keputusan tersebut [1].
Salah satu dasar utama klaim ini adalah keterlibatan badan negara bagian dalam sistem pinjaman mahasiswa. Misalnya, , sebuah lembaga negara bagian, mengelola dan memperoleh pendapatan dari pinjaman mahasiswa federal. Penghapusan utang akan mengurangi pendapatan ini secara signifikan, yang dianggap sebagai kerugian finansial konkret. Argumen serupa juga diajukan oleh negara bagian melalui >, yang juga berperan sebagai penyalur dan pengelola pinjaman federal [28].
Pada November 2022, mengabulkan permohonan negara bagian dan mengeluarkan perintah sementara yang menghentikan pelaksanaan program penghapusan utang. Pengadilan menyatakan bahwa negara bagian memiliki (hak untuk menggugat) karena dapat menunjukkan kerugian finansial langsung terhadap badan negara bagian mereka. Keputusan ini didasarkan pada preseden hukum seperti , yang menetapkan bahwa untuk memiliki standing, penggugat harus menunjukkan kerugian yang konkret, aktual, dan dapat diperbaiki oleh pengadilan [1]. Dengan demikian, pengadilan distrik mengakui bahwa intervensi federal dapat merusak kepentingan ekonomi negara bagian, yang merupakan bagian dari keseimbangan dalam sistem .
Putusan Pengadilan Banding dan Perluasan Larangan
Pemerintah federal segera mengajukan banding atas keputusan pengadilan distrik ke . Pada Desember 2022, pengadilan banding mempertahankan keputusan pengadilan distrik dan memperluas larangan sementara tersebut secara nasional. Pengadilan menyatakan bahwa negara bagian memang memiliki standing untuk menggugat karena program tersebut akan menyebabkan kerugian finansial yang dapat dibuktikan terhadap lembaga negara bagian mereka [7].
Keputusan ini menguatkan argumen bahwa negara bagian bukan hanya entitas politik, tetapi juga memiliki kepentingan ekonomi dan hukum yang sah yang dapat dilindungi di pengadilan. Pengadilan banding menyetujui bahwa kerugian pendapatan dari lembaga seperti MOHELA atau otoritas pinjaman Nebraska merupakan bentuk kerusakan yang memenuhi syarat untuk standing, sebagaimana dikonfirmasi dalam preseden seperti , yang mengakui status khusus negara bagian dalam mengajukan gugatan terhadap kebijakan federal yang merugikan kepentingan mereka [1].
Prosedur Langsung ke Mahkamah Agung
Alih-alih menunggu putusan akhir dari pengadilan banding, pemerintah federal mengajukan permohonan langsung ke melalui prosedur yang dikenal sebagai certiorari before judgment. Prosedur ini jarang digunakan dan hanya diterapkan ketika suatu kasus dianggap memiliki urgensi nasional dan dampak hukum yang sangat besar [8]. Mahkamah Agung menyetujui permohonan ini pada Februari 2023, menunjukkan bahwa kasus ini dianggap memiliki signifikansi konstitusional yang mendesak.
Sebelumnya, pada Januari 2023, Mahkamah Agung juga menolak permohonan darurat pemerintah federal untuk mencabut larangan sementara tersebut, yang berarti program penghapusan utang tetap dibekukan selama proses hukum berlangsung [33]. Keputusan pengadilan bawah untuk menghentikan program, yang kemudian ditegaskan oleh Mahkamah Agung, menjadi dasar penting bagi putusan akhir pada 30 Juni 2023, ketika Mahkamah Agung secara resmi menyatakan bahwa pemerintah federal tidak memiliki wewenang hukum untuk melaksanakan rencana penghapusan utang tersebut.
Doktrin Pertanyaan Besar dan Pembatasan Kekuasaan Eksekutif
Dalam putusan pentingnya pada 30 Juni 2023, menolak rencana penghapusan utang pinjaman mahasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintahan , dengan mendasarkan keputusannya pada penerapan ketat terhadap . Doktrin ini merupakan prinsip hukum yang menetapkan bahwa atau lembaga eksekutif tidak dapat membuat keputusan kebijakan yang memiliki dampak ekonomi dan politik yang sangat besar tanpa adanya otorisasi yang jelas dan eksplisit dari [1]. Dalam kasus , Mahkamah Agung berpendapat bahwa penghapusan utang senilai sekitar 430 miliar dolar AS, yang akan memengaruhi jutaan peminjam, merupakan keputusan berskala nasional yang terlalu signifikan untuk diambil oleh hanya berdasarkan penafsiran luas terhadap tahun 2003 [2]. Keputusan ini menegaskan kembali batasan konstitusional terhadap dan menekankan pentingnya prinsip dalam sistem pemerintahan AS.
Penerapan Doktrin Pertanyaan Besar dalam Biden v. Nebraska
Doktrin pertanyaan besar berakar dari kekhawatiran konstitusional bahwa tidak boleh secara diam-diam dialihkan kepada birokrasi administratif. Mahkamah Agung dalam kasus ini menekankan bahwa isu-isu dengan konsekuensi ekonomi dan fiskal yang masif—seperti perubahan kebijakan fiskal senilai ratusan miliar dolar—harus diputuskan oleh cabang legislatif yang dipilih secara demokratis, bukan oleh pejabat eksekutif yang ditunjuk [1]. Pengadilan menolak argumen pemerintah bahwa , yang awalnya dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam mengelola pinjaman mahasiswa selama keadaan darurat nasional seperti serangan 11 September, memberi wewenang kepada Menteri Pendidikan untuk menghapus utang secara massal. Pengadilan menilai bahwa meskipun pandemi merupakan keadaan darurat, tindakan penghapusan utang dalam skala besar jauh melampaui maksud dan cakupan hukum dari undang-undang tersebut. Sebagai gantinya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Kongres harus secara eksplisit memberikan mandat untuk tindakan semacam itu, sesuai dengan prinsip bahwa “Kongres tidak mendelegasikan wewenang besar-besaran secara diam-diam” [1]. Keputusan ini mengikuti preseden dari kasus sebelumnya seperti , di mana doktrin serupa digunakan untuk membatasi wewenang dalam mengatur emisi karbon.
Dampak terhadap Kekuasaan Eksekutif dan Kebijakan Masa Depan
Putusan dalam memiliki implikasi luas yang melampaui kebijakan pendidikan. Dengan menguatkan doktrin pertanyaan besar, Mahkamah Agung secara efektif meningkatkan batas hukum bagi kemampuan presiden untuk menerapkan kebijakan besar melalui tindakan eksekutif atau regulasi administratif. Ini berarti bahwa inisiatif masa depan dalam bidang-bidang seperti , , dan , yang melibatkan dampak ekonomi yang luas, kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum yang serius kecuali didukung oleh undang-undang yang jelas dari Kongres [38]. Misalnya, upaya administratif untuk memperluas cakupan atau menerapkan standar emisi nasional tanpa dasar hukum yang eksplisit dapat dibatalkan berdasarkan logika yang sama. Keputusan ini juga memperkuat peran sebagai penjaga konstitusi dan penyeimbang antara cabang-cabang pemerintahan, menegaskan bahwa bahkan niat baik dari pemerintah tidak dapat mengesampingkan batasan hukum [22]. Dengan demikian, doktrin ini berfungsi sebagai mekanisme penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pembuatan kebijakan publik.
Dampak terhadap Prinsip Federalisme dan Kedaulatan Negara Bagian
Putusan Mahkamah Agung dalam kasus memiliki dampak signifikan terhadap prinsip di Amerika Serikat, menegaskan kembali batas antara kekuasaan federal dan kedaulatan negara bagian. Meskipun kasus ini secara langsung menyangkut kewenangan eksekutif federal, implikasinya terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian sangat mendalam. Keputusan ini memperkuat posisi negara bagian sebagai aktor hukum yang dapat secara aktif menantang kebijakan federal jika kebijakan tersebut dianggap merugikan kepentingan finansial atau suveren mereka [1].
Pengakuan terhadap Kedaulatan Finansial Negara Bagian
Salah satu aspek paling penting dari putusan ini adalah pengakuan Mahkamah Agung bahwa negara bagian, seperti , memiliki hak hukum (standing) untuk menggugat kebijakan federal yang dapat menyebabkan kerugian finansial langsung. Nebraska berargumen bahwa program penghapusan utang mahasiswa akan mengurangi pendapatan dari badan negara bagian yang mengelola pinjaman mahasiswa, seperti , serta mengurangi pendapatan pajak karena pinjaman yang dihapus bisa dikenai pajak penghasilan negara bagian [28]. Mahkamah Agung menyetujui argumen ini, menyatakan bahwa kerugian finansial yang konkret dan dapat diukur memberikan dasar hukum yang sah bagi negara bagian untuk mengajukan gugatan. Keputusan ini mengikuti preseden dalam kasus , di mana negara bagian diakui memiliki standing karena ancaman terhadap kepentingan suveren mereka [1].
Dengan mengakui standing negara bagian, Mahkamah Agung memperluas kemampuan negara bagian untuk bertindak sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan federal. Ini memperkuat prinsip bahwa pemerintah federal tidak dapat mengambil keputusan yang berdampak luas tanpa mempertimbangkan konsekuensinya terhadap struktur keuangan negara bagian. Implikasinya, negara bagian kini memiliki lebih banyak ruang untuk mengajukan gugatan terhadap kebijakan administratif federal yang dianggap merugikan kepentingan mereka, terutama dalam bidang seperti , , dan .
Batasan terhadap Kekuasaan Federal dalam Urusan Ekonomi Negara Bagian
Putusan ini juga menegaskan bahwa intervensi federal dalam urusan ekonomi yang secara tradisional menjadi kewenangan negara bagian harus dilakukan dengan otorisasi yang jelas dari . Program penghapusan utang mahasiswa tidak hanya berdampak pada peminjam individu, tetapi juga pada institusi negara bagian yang terlibat dalam sistem pinjaman mahasiswa. Misalnya, di menghadapi ancaman terhadap model bisnisnya akibat penghapusan utang skala besar [43]. Meskipun MOHELA bukan bagian langsung dari anggaran negara, aktivitasnya memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi negara bagian melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan pajak.
Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan federal yang mengganggu hubungan ekonomi antara negara bagian dan badan-badan mereka merupakan bentuk intervensi yang melampaui kewenangan eksekutif. Ini sejalan dengan preseden dalam kasus seperti dan , di mana Mahkamah Agung membatasi kemampuan federal untuk memaksa negara bagian melaksanakan kebijakan federal [1]. Dalam konteks ini, keputusan Biden v. Nebraska memperkuat prinsip bahwa negara bagian memiliki hak untuk mengelola urusan internal mereka tanpa campur tangan federal yang tidak sah, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan dan .
Dampak terhadap Masa Depan Hubungan Federal-Negara Bagian
Keputusan Biden v. Nebraska menetapkan preseden penting yang dapat memengaruhi hubungan federal-negara bagian di masa depan. Dengan menguatkan doktrin pertanyaan besar (major questions doctrine), Mahkamah Agung menegaskan bahwa keputusan dengan dampak ekonomi dan politik yang sangat besar—seperti penghapusan utang senilai ratusan miliar dolar—harus berasal dari , bukan dari keputusan administratif. Ini berarti bahwa presiden dan lembaga federal tidak dapat lagi secara sepihak mengambil langkah-langkah besar yang secara tidak langsung memengaruhi keuangan dan otoritas negara bagian.
Dampaknya, negara bagian kini memiliki alat hukum yang lebih kuat untuk menantang kebijakan federal yang dianggap merusak keseimbangan kekuasaan. Ini dapat mendorong lebih banyak kolaborasi antara negara bagian dan federal, atau sebaliknya, meningkatkan konflik hukum jika pemerintah federal mencoba menerapkan kebijakan besar tanpa dukungan legislatif yang eksplisit. Keputusan ini juga mengingatkan bahwa di Amerika Serikat bergantung pada saling pengawasan antar cabang pemerintahan dan antara pemerintah federal dengan negara bagian, serta bahwa kedaulatan negara bagian tetap menjadi pilar penting dalam struktur konstitusional negara [1].
Dengan demikian, kasus ini tidak hanya membatasi kekuasaan eksekutif, tetapi juga memperkuat peran negara bagian sebagai penjaga keseimbangan federalisme, menegaskan bahwa pemerintah federal tidak dapat bertindak di luar batas konstitusional tanpa konsekuensi hukum dari entitas yang berdaulat di tingkat negara bagian.
Kedudukan Hukum Negara Bagian dalam Gugatan Administratif
Dalam kasus , kedudukan hukum negara bagian—terutama Nebaska—menjadi fondasi krusial bagi gugatan terhadap kebijakan administratif federal. Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah negara bagian memiliki hak hukum (dalam istilah hukum dikenal sebagai standing) untuk menggugat keputusan eksekutif federal yang secara langsung memengaruhi struktur keuangan dan otoritas regulasi mereka. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa negara bagian memang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini, karena dapat menunjukkan adanya kerugian finansial langsung akibat kebijakan penghapusan utang mahasiswa [1].
Negara bagian Nebaska, dipimpin oleh Jaksa Agung Mike Hilgers, berargumen bahwa program penghapusan utang yang diusulkan oleh pemerintahan Joe Biden akan mengganggu operasi , sebuah badan negara bagian yang terlibat dalam pengelolaan dan penerimaan pendapatan dari pinjaman mahasiswa federal. Badan ini mengandalkan pendapatan dari bunga dan biaya administrasi atas pinjaman yang dikelolanya. Dengan dihapusnya utang secara massal, pendapatan tersebut akan berkurang secara signifikan, yang berarti kerugian langsung bagi kas negara bagian [28]. Mahkamah Agung menilai bahwa kerugian finansial semacam ini memenuhi kriteria konstitusional untuk standing, yaitu adanya kerugian konkret dan aktual, hubungan langsung antara kebijakan federal dan kerugian tersebut, serta kemungkinan bahwa pengadilan dapat mengatasi kerugian tersebut [1].
Prinsip Standing dan Perlindungan terhadap Kedaulatan Negara Bagian
Prinsip standing dalam sistem hukum AS didasarkan pada Pasal III Konstitusi, yang mensyaratkan bahwa penggugat harus mampu menunjukkan cedera hukum yang nyata dan dapat dibuktikan. Dalam konteks gugatan administratif, negara bagian sering kali dianggap memiliki status hukum khusus karena perannya sebagai entitas berdaulat dalam sistem federalisme AS. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung merujuk pada preseden penting seperti Massachusetts v. EPA (2007), di mana pengadilan mengakui bahwa negara bagian dapat menggugat ketika kebijakan federal mengancam kepentingan kedaulatan mereka, termasuk kepentingan fiskal [20]. Kasus Lujan v. Defenders of Wildlife (1992) juga menjadi acuan utama dalam menentukan kriteria standing, yang menekankan perlunya cedera yang bersifat pribadi, konkret, dan aktual [50].
Dalam konteks Biden v. Nebraska, negara bagian berhasil membuktikan bahwa mereka mengalami cedera langsung melalui badan hukum mereka yang mengelola pinjaman. Hal ini membedakan mereka dari individu atau organisasi swasta yang mungkin tidak memiliki standing karena dampak kebijakan bersifat umum. Dengan mengakui standing negara bagian, Mahkamah Agung secara tidak langsung memperkuat peran negara bagian sebagai penyeimbang terhadap ekspansi kekuasaan eksekutif federal, terutama dalam kebijakan yang memiliki dampak luas terhadap ekonomi negara bagian.
Dampak terhadap Hubungan Federalisme dan Kewenangan Administratif
Keputusan Mahkamah Agung dalam kasus ini memiliki implikasi jangka panjang terhadap keseimbangan kekuasaan dalam sistem federal AS. Dengan mengizinkan negara bagian untuk menggugat kebijakan administratif federal, pengadilan menegaskan bahwa federalisme bukan hanya struktur administratif, tetapi juga mekanisme hukum untuk menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan di tingkat federal. Negara bagian tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan federal, tetapi juga sebagai pihak yang dapat menantang kebijakan yang dianggap melanggar kedaulatan mereka atau menyebabkan kerugian finansial langsung.
Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa badan-badan negara bagian yang terlibat dalam sistem keuangan federal—seperti otoritas pinjaman mahasiswa—dapat menjadi dasar hukum bagi negara bagian untuk mengajukan gugatan. Dalam kasus serupa, negara bagian Missouri melalui Missouri Higher Education Loan Authority (MOHELA) juga menyatakan bahwa mereka akan mengalami kerugian finansial jika pinjaman dihapus secara massal [51]. Meskipun MOHELA bukan bagian langsung dari anggaran negara bagian, aktivitasnya menciptakan pendapatan, lapangan kerja, dan dampak ekonomi lokal yang signifikan, sehingga penghapusan perannya dalam sistem pinjaman dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan negara bagian.
Preseden Hukum dan Peran Negara Bagian sebagai Penggugat
Kasus Biden v. Nebraska menambah daftar panjang preseden di mana negara bagian berperan sebagai penggugat dalam sengketa hukum federal. Keputusan ini memperkuat doktrin bahwa negara bagian memiliki hak untuk membela kepentingan fiskal dan regulasi mereka, terutama ketika kebijakan federal mengganggu fungsi otoritas negara bagian. Ini juga mencerminkan tren yang lebih luas dalam hukum administratif AS, di mana negara bagian—terutama yang dipimpin oleh partai yang berbeda dengan pemerintahan federal—semakin aktif menggunakan jalur hukum untuk menantang kebijakan eksekutif.
Dengan mengakui kedudukan hukum negara bagian, Mahkamah Agung tidak hanya menyelesaikan sengketa spesifik mengenai penghapusan utang, tetapi juga menetapkan prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus serupa di masa depan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, maupun imigrasi. Negara bagian kini memiliki lebih banyak ruang hukum untuk menantang kebijakan administratif yang dianggap melampaui kewenangan eksekutif, selama mereka dapat menunjukkan kerugian langsung dan konkret. Hal ini menegaskan kembali peran penting negara bagian dalam sistem pemerintahan AS sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan dan pelindung kedaulatan lokal.
Implikasi Ekonomi dan Sosial dari Penghapusan Utang Mahasiswa
Penghapusan utang mahasiswa dalam skala besar, seperti yang diusulkan oleh pemerintahan Joe Biden, memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun rencana tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Biden v. Nebraska karena alasan konstitusional, implikasi dari kebijakan semacam ini tetap menjadi topik penting dalam diskusi kebijakan publik. Rencana awal pemerintahan Biden mencakup penghapusan hingga 10.000 dolar AS untuk peminjam dengan pendapatan di bawah ambang tertentu, dan hingga 20.000 dolar AS bagi penerima Beasiswa Pell, yang secara kolektif diperkirakan menelan biaya sekitar 430 miliar dolar AS [1]. Dampak ekonomi dari kebijakan ini mencakup pengaruh terhadap konsumsi rumah tangga, pasar tenaga kerja, inflasi, dan stabilitas anggaran federal.
Dampak terhadap Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu argumen utama yang mendukung penghapusan utang mahasiswa adalah potensinya untuk merangsang konsumsi rumah tangga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mengurangi beban bulanan bagi jutaan peminjam, kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan, terutama di kalangan generasi muda dan lulusan perguruan tinggi berpenghasilan menengah ke bawah. Studi dari Biro Nasional Penelitian Ekonomi (NBER) menunjukkan bahwa penghapusan utang mahasiswa dapat menyebabkan "pengurangan umum atas beban utang" dan perbaikan kondisi keuangan rumah tangga [53]. Peningkatan daya beli ini dapat mendorong permintaan terhadap barang dan jasa, termasuk pembelian rumah, mobil, dan investasi lainnya, yang pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) [54]. Biro Anggaran Kongres (CBO) juga mengakui bahwa penghapusan utang dapat memberikan dorongan jangka pendek terhadap ekonomi, meskipun dengan biaya fiskal yang signifikan [55].
Pengaruh terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Mobilitas
Penghapusan utang mahasiswa dapat meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas di pasar tenaga kerja. Banyak lulusan terjebak dalam pekerjaan berbayar tinggi bukan karena minat, tetapi karena kebutuhan untuk membayar cicilan utang. Dengan mengurangi tekanan keuangan ini, peminjam dapat lebih bebas memilih karier berdasarkan minat atau nilai sosial, seperti di bidang pendidikan, layanan kesehatan, atau sektor nirlaba, meskipun gajinya lebih rendah. Ini dapat mengarah pada alokasi tenaga kerja yang lebih efisien dan mengurangi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor penting. Selain itu, pengurangan stres keuangan dapat meningkatkan produktivitas dan keterlibatan kerja, serta mendorong semangat kewirausahaan di kalangan lulusan muda [56].
Risiko Inflasi dan Beban Anggaran Federal
Di sisi lain, penghapusan utang dalam skala besar membawa risiko ekonomi yang signifikan. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi kontribusinya terhadap inflasi. Peningkatan mendadak dalam daya beli dapat menciptakan tekanan permintaan terhadap barang dan jasa, yang dapat memperburuk tekanan inflasi, terutama dalam kondisi ekonomi yang sudah panas. Komite untuk Kebijakan Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab (CRFB) memperkirakan bahwa penghapusan utang dapat menambah inflasi sebesar 10 hingga 50 basis poin, tergantung pada skala program [57]. Selain itu, biaya fiskal dari program ini sangat besar. Menurut CBO, penghapusan 10.000 dolar AS per peminjam dapat menambah defisit federal sebesar sekitar 400 miliar dolar AS [55]. Biaya ini akan menambah beban pada utang nasional dan dapat memengaruhi tingkat bunga pinjaman pemerintah di masa depan, serta mengurangi ruang fiskal untuk program lainnya.
Implikasi Sosial: Keadilan dan Moral Hazard
Dari perspektif sosial, penghapusan utang mahasiswa sering dipandang sebagai langkah menuju keadilan ekonomi. Utang mahasiswa memberi beban tidak proporsional pada keluarga berpenghasilan rendah, komunitas kulit berwarna, terutama Afro-Amerika, dan lulusan yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Penghapusan utang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan rasial serta meningkatkan mobilitas sosial [59]. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan keadilan. Kritikus berargumen bahwa banyak penerima manfaat adalah individu yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan kemungkinan besar memiliki pendapatan di atas rata-rata, sementara biaya program ini akan ditanggung oleh semua pembayar pajak, termasuk mereka yang tidak pernah berutang atau telah melunasi utang mereka. Ini menimbulkan masalah moral hazard, di mana ekspektasi penghapusan utang di masa depan dapat mengurangi insentif bagi mahasiswa dan universitas untuk bertindak secara fiskal bijaksana, serta mendorong pinjaman yang berlebihan di masa depan [60].
Dampak terhadap Institusi Pendidikan dan Penyedia Layanan
Penghapusan utang juga dapat memengaruhi institusi pendidikan tinggi dan penyedia layanan pinjaman. Misalnya, MOHELA (Missouri Higher Education Loan Authority) adalah perusahaan milik negara bagian Missouri yang memainkan peran sentral dalam mengelola pinjaman mahasiswa federal. Aktivitasnya menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi ekonomi tidak langsung bagi negara bagian [51]. Penghapusan utang dalam skala besar dapat mengurangi atau menghilangkan aliran pendapatan ini, yang berdampak pada stabilitas keuangan MOHELA dan, secara tidak langsung, pada ekonomi negara bagian. Selain itu, jika penghapusan utang melemahkan disiplin kredit, hal ini dapat mengurangi kepercayaan bank terhadap pasar pinjaman mahasiswa, yang pada akhirnya dapat membatasi akses kredit bagi mahasiswa di masa depan [62].
Preseden Hukum dan Dampak terhadap Kebijakan Masa Depan
Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus telah menciptakan preseden hukum yang signifikan, memperkuat batasan terhadap kekuasaan eksekutif dan memperjelas peran Kongres dalam menentukan kebijakan fiskal besar. Keputusan ini tidak hanya membatalkan rencana penghapusan utang mahasiswa, tetapi juga memperkuat penerapan , yang menyatakan bahwa agen pemerintah tidak dapat mengambil keputusan dengan dampak ekonomi dan politik yang sangat luas tanpa otorisasi eksplisit dari [1]. Preseden ini berdampak langsung terhadap kemampuan presiden masa depan untuk melaksanakan kebijakan besar melalui tindakan eksekutif, terutama dalam bidang yang melibatkan alokasi sumber daya nasional dalam skala besar. Dengan menegaskan bahwa hanya Kongres yang memiliki wewenang untuk menyetujui kebijakan sebesar penghapusan utang senilai 430 miliar dolar AS, Mahkamah Agung memperkuat prinsip dan membatasi ruang gerak administrasi eksekutif [2].
Dampak terhadap Kebijakan di Bidang Pendidikan dan Luar Pendidikan
Preseden dari kasus ini memiliki implikasi luas di luar kebijakan pendidikan. Dalam bidang , keputusan ini membatasi kemampuan untuk menggunakan sebagai dasar hukum bagi kebijakan transformasional, bahkan dalam konteks keadaan darurat nasional seperti . Meskipun undang-undang tersebut memberi kewenangan untuk menyesuaikan atau menangguhkan kewajiban pinjaman, Mahkamah Agung menafsirkan bahwa kewenangan ini tidak mencakup hak untuk menghapus utang secara massal. Hal ini menuntut administrasi masa depan untuk mencari dasar hukum yang lebih eksplisit atau bekerja sama dengan untuk menciptakan kerangka hukum baru jika ingin melakukan reformasi besar dalam sistem .
Dampaknya juga terasa di sektor lain yang bergantung pada tindakan administratif besar. Dalam bidang , inisiatif seperti perluasan cakupan atau perubahan besar dalam regulasi obat oleh dapat diuji berdasarkan doktrin yang sama. Jika suatu kebijakan memiliki konsekuensi ekonomi yang luas, Mahkamah Agung kemungkinan akan menuntut otorisasi legislatif yang jelas, bukan hanya interpretasi luas dari wewenang yang ada. Demikian pula, dalam , kasus ini memperkuat preseden dari , di mana Mahkamah Agung membatasi kemampuan untuk mengatur emisi karbon dioksida secara luas tanpa mandat eksplisit dari Kongres [22]. Ini menunjukkan bahwa administrasi eksekutif tidak dapat lagi mengandalkan otoritas yang tersirat atau interpretasi luas dari undang-undang untuk mendorong perubahan kebijakan besar.
Pengaruh terhadap Kebijakan Imigrasi dan Ekonomi
Dalam konteks , keputusan ini menimbulkan keraguan terhadap program seperti atau inisiatif serupa yang ditetapkan melalui perintah eksekutif. Mahkamah Agung dapat menilai bahwa perubahan besar terhadap sistem imigrasi, yang memiliki dampak signifikan terhadap tenaga kerja, ekonomi, dan keuangan publik, merupakan "pertanyaan besar" yang memerlukan persetujuan legislatif langsung. Administrasi masa depan yang ingin menerapkan kebijakan imigrasi yang luas mungkin harus menghadapi tantangan hukum yang lebih berat kecuali Kongres telah memberikan wewenang yang jelas. Ini menekankan pentingnya dan memaksa presiden untuk bekerja lebih erat dengan cabang legislatif untuk mencapai tujuan kebijakan.
Dari sudut pandang ekonomi, preseden ini mengharuskan pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola kebijakan fiskal. Tindakan eksekutif yang sebelumnya bisa digunakan untuk merespons krisis secara cepat, seperti dalam kasus utang mahasiswa, kini harus diimbangi dengan pertimbangan bahwa dampak anggaran besar harus disetujui oleh . Ini dapat memperlambat respons terhadap krisis, tetapi juga memastikan bahwa keputusan besar dibuat melalui proses demokratis yang melibatkan perwakilan rakyat. Keputusan ini juga menegaskan bahwa secara konstitusional berada di tangan Kongres, bukan di tangan presiden atau departemen administratif [66].
Penguatan Peran Negara Bagian dan Pengadilan
Kasus ini juga memperkuat peran negara bagian dalam sistem hukum federal. Dengan mengakui bahwa memiliki kedudukan hukum (standing) untuk menggugat karena potensi kerugian finansial terhadap yang mengelola pinjaman mahasiswa, Mahkamah Agung membuka jalan bagi negara bagian lain untuk menantang tindakan federal yang dianggap merusak kepentingan keuangan atau kedaulatan mereka. Ini memperkuat prinsip dengan memberi negara bagian alat hukum yang lebih kuat untuk menyeimbangkan kekuasaan federal [1]. Pengadilan kini lebih siap untuk menilai apakah suatu tindakan administratif melampaui batas yang ditentukan oleh hukum, terutama jika tindakan tersebut memiliki implikasi kebijakan nasional yang mendalam.
Secara keseluruhan, preseden dari menandai pergeseran signifikan dalam keseimbangan kekuasaan di pemerintahan AS. Ini menekankan bahwa keputusan kebijakan besar, terlepas dari niat baiknya, harus berasal dari proses legislatif yang demokratis. Dampaknya terhadap kebijakan masa depan adalah administrasi eksekutif harus lebih berhati-hati dalam menggunakan wewenang administratifnya dan lebih bergantung pada kolaborasi dengan untuk mewujudkan reformasi besar. Ini juga mendorong Kongres untuk lebih aktif dalam mengatasi isu-isu nasional yang kompleks, alih-alih membiarkan administrasi menangani masalah tersebut melalui tindakan eksekutif [68].
Reaksi Publik dan Langkah Selanjutnya Pemerintah Biden
Setelah keputusan pada 30 Juni 2023 yang membatalkan rencana besar penghapusan oleh pemerintahan , reaksi publik muncul dari berbagai lapisan masyarakat, kelompok advokasi, dan pemimpin politik. Keputusan tersebut, yang didasarkan pada penerapan , memicu perdebatan luas mengenai keadilan ekonomi, beban yang tidak proporsional pada kelompok berpenghasilan rendah dan minoritas, serta peran pemerintah dalam mengatasi krisis pendidikan dan ekonomi [2]. Kelompok-kelompok seperti menekankan bahwa penghapusan utang dapat mengurangi kesenjangan rasial dan ekonomi, terutama bagi perempuan dan komunitas kulit berwarna yang paling terdampak oleh beban utang pendidikan tinggi [59]. Di sisi lain, kritikus, terutama dari kalangan konservatif, menyambut putusan tersebut sebagai kemenangan bagi dan konstitusionalitas, menegaskan bahwa keputusan besar seperti ini harus datang dari , bukan dari kekuasaan eksekutif [71].
Respons Pemerintahan Biden terhadap Putusan Mahkamah Agung
Meskipun rencana penghapusan utang skala besar dibatalkan, pemerintahan Biden tidak menyerah dalam upaya memberikan bantuan kepada para peminjam. Sebaliknya, pemerintah beralih ke jalur hukum lain yang dianggap tetap berada dalam batas wewenang . Pada 12 April 2024, Gedung Putih mengumumkan penghapusan utang sebesar 7,4 miliar dolar AS untuk 277.000 peminjam yang berpartisipasi dalam dan program pembayaran berbasis pendapatan lainnya [72]. Langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memanfaatkan kebijakan yang ada, seperti , untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan pembayaran dan membantu peminjam yang dirugikan oleh institusi pendidikan yang menipu [73]. Secara keseluruhan, hingga tahun 2024, pemerintahan Biden telah menyetujui penghapusan utang senilai sekitar 153 miliar dolar AS untuk hampir 4,3 juta peminjam melalui berbagai program administratif yang dianggap sah secara hukum [73].
Dampak terhadap Kebijakan Masa Depan dan Peran Kongres
Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini secara efektif menutup pintu bagi presiden untuk mengambil tindakan sepihak dalam menghapus utang mahasiswa dalam skala besar tanpa mandat eksplisit dari Kongres. Hal ini memaksa pemerintah untuk fokus pada reformasi kebijakan jangka panjang yang memerlukan kerja sama legislatif. Pemerintahan Biden terus menekan Kongres untuk mengesahkan undang-undang yang dapat mengatasi akar penyebab krisis utang mahasiswa, termasuk keterjangkauan biaya pendidikan tinggi dan perbaikan sistem pinjaman. Keputusan ini juga memperkuat peran dan dalam menentukan kebijakan fiskal besar, serta menyoroti tantangan dalam mencapai konsensus politik di tengah polarisasi yang tinggi [75]. Strategi pemerintah selanjutnya kemungkinan akan melibatkan upaya untuk memperluas program pembayaran berbasis pendapatan dan meningkatkan transparansi dalam sistem pinjaman mahasiswa, sambil terus memberikan bantuan kepada peminjam melalui jalur hukum yang tersedia.